E-Government; Mengedepankan Transparansi Publik

E-Government; Mengedepankan Transparansi Publik

22 Desember 2016 - 07:40:00 WIB | Oleh: Redaksi Riau
RiauKepri.com, Pekanbaru - Sistem elektronik dalam kegiatan pemerintah (E-Government) telah dijalankan oleh Pemerintah Propinsi Riau sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden Joko Widodo untuk mengedepankan transparansi publik.

"Saat ini, seluruh SKPD se-propinsi Riau telah menerapkan E-Government, sehingga diharapkan memudahkan segala urusan yang ada dan transparansi publik" Kata Gubernur Riau  Arsyadjuliandi Rachman.

E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. 

E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu,ada dua hal utama dalam pengertian E-Government, salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai alat bantu.

Menurut Andi, untuk melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan, harus ada reformasi birokrasi sehingga terbentuknya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, Egovernment menjawab itu semua, mampu mewujudkan tuntutan reformasi birokrasi selama ini.


Selain itu tujuan pemanfaatannya yaitu pemerintah dapat berjalan secara efisien, ketersediaan informasi bisa langsung diakses oleh masyarakat, shingga sistem pemerintahan akan lebih baik.


Untuk diketahui pula, bahwa Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government Indonesia. Itu kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalankan E-Government. Semua sistem pemerintahan termasuk berkaitan dengan keterbukaan informasi publik telah dijalankan," kata Andi Rachman.

Dengan sistem pelayanan modern ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. "Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan,"Jelasnya.

Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum harus koneksi, tentunya dengan adanya keterbukaan atau transparansi yang diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. "Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak," katanya lagi.

E-Government menurut Andi Rachman juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. 

"Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Atau ada pula informasi tentang luas sebuah pulau di Indonesia, jumlah penduduk suatu daerah, dapat diketahui tanpa harus datang ke daerah bersangkutan. Cukup memanfaatkan teknologi internet," katanya.

Sistem pemerintahan modern ini juga dilaksanakan Pemprov Riau untuk membuat sistem pemerintahan lebih optimal dan tentunya lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference.
 
Dengan mengaplikasikan E-Goverment, maka pemerintah semakin mudah dalam menyampaikan segala informasi dan pelayanan bagi warganya di segala bidang. Termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, bisnis atau perekonomian dan bidang lainnya yang selama ini banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
 

Selain itu Andi Rachman juga mengatakan, penerapan E-Goverment bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin baik. Karena sistemn pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakatnya.
 
"Dengan E-Government, diharapkan keinginan masyarakat terjawab, tidak ada tanda tanya dan saling curiga lagi" katanya.
 
Sistem pemerintahan modern ini juga dilaksanakan Pemprov Riau untuk membuat sistem pemerintahan lebih optimal dan tentunya lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference.
 
Wacana tentang E-Goverment sudah ada sejak lama. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government Indonesia. Selanjutnya, sistem itu ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.
   
E-Government juga membuat Pemprov Riau melalui Diskominfo menjaring informasi dari seluruh kabupaten/kota untuk kemudian disiarkan dalam Website yang dinamai, mediacenter.riau.go.id. Website pemberitaan resmi ini bahkan telah menempati posisi sebagai penjaring informasi terbaik dan paling berkualitas di Indonesia. 
 
"Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalankan E-Government. Semua sistem pemerintahan termasuk berkaitan dengan keterbukaan informasi publik telah dijalankan," kata Andi Rachman lagi. 

Salah satu penerapan e-Government adalah aplikasi kantor maya secara elektronik(e-Office).  E-Office   suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi, secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah instansi yang di dalamnya data, informasi, dan komunikasi, dibuat melalui media telekomunikasi berbasis intranet dan internet terhubung secara otomatis dan terintegrasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Ir. Yogi Getri mengatakan Sosialisasi Aplikasi E-Office Pemerintah Provinsi Riau e-office dalam implementasinya mengganti proses administrasi berbasis manual (paper-based) ke proses berbasis elektronis (paperless) dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal (LAN), maupun jaringan internet (online).

Aplikasi e-office menghimpun informasi secara terkonsolidasi sehingga menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan yang menghindarkan pejabat dari keterbatasan sumber informasi. Umum terjadi di birokrasi dimana aspek penataan manajemen banyak yang tidak terstandar sehingga pengetahuan yang ada dikuasai sebagian pegawai.

Keberadaan e-office di lingkungan pemerintah Provinsi Riau kata Yogi; telah mulai dimplementasaikan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, namun masih menemui kendala. Kendala yang dimaksudkan menurut Yogi masih minimnya sumber daya manusia pengelola dan infrastruktur pendukungnya. "
 
Sebenarnya e-office ini mudah, cuma kita yang belum terbiasa atau membiasakan, oleh karena mari kita biasakan". Ia yakin jika semua menjalankan aplikasi ini Riau semakin berkembang.

Mulai tahun ini kata Kepala Diskominfo Riau, pihaknya telah menyebarkan Tenaga  Teknologi Informasi ke masing masing SKPD, tapi belum semuanya, disamping itu tahun juga Diskominfo Riau tahun 2016 ini sudah mendistribusikan komputer, ini semua dilakukan untuk percepatan kantor masya secara elektronik.

Kadis Kominfo minta kepada para peserta sosialisasi aplikasi e-office untuk memanfaatkan waktu secara baik dan benar serta apa yang diperoleh ini dapat diterapkan di SKPD masing-masing dan semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan(ADV)
Berita Terkait
Berita Terpopuler
Back To Top