Nyat Kadir: Jangan Mimpi Batam Kembali Berkembang Jika KEK Tak Segera Direalisasikan

Nyat Kadir: Jangan Mimpi Batam Kembali Berkembang Jika KEK Tak Segera Direalisasikan

11 Agustus 2017 - 23:44:00 WIB | Oleh: Redaksi Kepri

RiauKepri.com, BATAM - Anggota DPR RI Drs. H. Nyat Kadir mengingatkan, jangan bermimpi ekonomi Batam bisa kembali berkembang, jika peralihan dari status FTZ menyeluruh menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak segera dilakukan. 

 

Hal itu disampaikan Nyat Kadir di hadapan sejumlah tokoh Batam dalam Sosialisasi UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus di Tiban Indah, Batam, Jumat (11/8/2017).

 

Ekonomi Batam yang sudah terpuruk saat ini, lanjutnya, akan terus memburuk jika persoalan utama konflik kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam tidak segera terselesaikan.

 

“Solusi terbaik untuk itu adalah dengan menerapkan KEK, sehingga jelas mana yang menjadi kewenangan BP dan mana wilayah kewenangan Pemko Batam,” ujarnya.

 

Secara panjang lebar, mantan Walikota Batam ini juga membeberkan, sejarah kemunduran ekonomi Batam justru dimulai sejak diberlakukannya FTZ menyeluruh. “Semenjak diberlakukannya FTZ, dari situlah kejatuhan ekonomi Batam ini dimulai.”

 

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kepri ini mengatakan sengaja mensosialisasikan UU KEK, karena belakangan ini polemik FTZ versus KEK kembali diangkat oleh pihak-pihak yang menginginkan Batam kembali ke era Badan Otorita.   

 

“Kembali ke zaman otorita itu tidak mungkin. Dulu penduduk Batam hanya 6 ribu, sekarang sudah 1,2 juta dengan segala kompleksitas permasalahannya,” tegasnya.

 

Sebenarnya, kata Nyat Kadir, penataan Batam yang diinginkan oleh Presiden Jokowi sudah sangat jelas, yakni Kawasan Ekonomi Khusus. “Inilah yang mau dibuat oleh pak Darmin (Ketua DK FTZ Batam). Tapi mendapat banyak tantangan, terutama dari pihak BP Batam, karena mereka takut kehilangan PNBP dari UWTO,” bebernya.

 

Pada bagian lain, legislator Partai NasDem ini juga menolak keras argumentasi yang menyudutkan otonomi daerah di belakang kemunduran ekonomi Batam.

 

“Itu pemikiran kacau. Mereka tidak mau belajar dari negara-negara yang kawasan ekonominya maju seperti Cina dan Johor,” kata Nyat Kadir.

 

Di Wuxi, China, lanjutnya, kawasan special economic zone hanya seluas 50 hektar dan dipagar. Tapi mampu menarik investasi asing jauh melebihi Batam. “Demikian juga di Johor, hanya dalam 10 tahun mereka mampu menyaingi nilai investasi Batam yang sudah berumur 40-an tahun,” ujarnya.

 

Di semua kawasan-kawasan industri itu, jelas Nyat Kadir, badan pengelola hanya setingkat komite atau tim kecil, dan tetap berada di bawah kendali pemerintah setempat. “Kawasan ekonomi itu terpisah dari kawasan penduduk dan pemerintahan, dan sama sekali tidak mengganggu kewenangan otonomi lokal,” tandasnya.

 

Sementara itu, sejumlah peserta sosialisasi sepakat meminta Drs. Nyat Kadir bersama-sama dengan Walikota Batam dan Gubernur Kepri untuk mendesak pemerintah pusat segera mempercepat transisi FTZ Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

 

“Kami mendukung sepenuhnya pemberlakuan kawasan ekonomi khusus di Batam, secepatnya,” kata salah seorang peserta yang menggagas pengumpulan tanda tangan untuk dukungan itu.(*)

Berita Terkait
Berita Terpopuler
Back To Top