Nyat Kadir: Penyelenggaraan Perizinan di Batam Tergantung Pendelegasian Kewenangan dari Walikota

Nyat Kadir: Penyelenggaraan Perizinan di Batam Tergantung Pendelegasian Kewenangan dari Walikota

08 Februari 2015 - 08:59:53 WIB | Oleh: Administrator
Anggota DPR RI Drs Nyat Kadir mengamati sistim perizinan online Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam di Gedung Sumatera Promotion Center.

RiauKepri.com, BATAM – Anggota DPR RI Komisi VI dari Dapil Kepulauan Riau (Kepri), Drs. Nyat Kadir menegaskan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak serta merta membuat semua perizinan yang selama ini menjadi kewenangan Pemko Batam harus dialihkan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Hal itu dinyatakan Nyat Kadir saat meninjau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam dan Kantor Badan Penanaman Modal (BPM) di gedung Sumatera Promotion Center (SPC), di Batam, Jumat (6/2/2015). Kunjungan Nyat Kadir ini dalam rangka Kunker Perseorangan anggota DPR RI selama dua hari di Dapil Kepri.

“Di pasal 13 ayat (2) Perpres 97/2014 disebutkan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan dimaksud dilakukan berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari Walikota. Jadi, tergantung Walikotanya apakah didelegasikan atau tidak,” kata Nyat Kadir.

Hal itu dinyatakan Nyat Kadir terkait polemik kewenangan perizinan antara Pemko Batam dengan BP Batam yang kembali mencuat sejak terbitnya Perpres No. 97/2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pemko Batam selama ini menangani berbagai macam perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Otonomi Daerah. Dan sejak 1 Februari 2013, keseluruhan perizinan usaha tersebut mulai diproses lewat sistim satu pintu, yakni lewat Badan Penanaman Modal (BPM) yang dikepalai Gustian Riau. Hal itu merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Namun sejak terbitnya Perpres No. 97/2014 tentang PTSP, polemik soal kewenangan perizinan antara Pemko Batam dan BP Batam kembali mencuat. Pasalnya, dalam pasal 13 ayat (1) disebutkan perizinan dan non-perizinan yang menjadi urusan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi Khusus, diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Menanggapi keberadaan dua instansi pelayanan perizinan di Batam yang sekarang berada dalam satu atap namun masih beda pintu, Nyat Kadir mengatakan hal itu memang masih menjadi masalah bagi Batam. “Saya di Komisi VI akan terus berupaya mendiskusikan masalah ini dengan menteri-menteri terkait. Bagaimana caranya agar dibuat sebuah formula pelayanan terpadu yang lebih efektif, tanpa menghilangkan apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selama ini,” pungkas Nyat Kadir.(pln)

Berita Terkait
Berita Terpopuler
Back To Top