Reses di Natuna, Haripinto Banyak Pungut Masalah

Reses di Natuna, Haripinto Banyak Pungut Masalah

12 Agustus 2017 - 15:27:00 WIB | Oleh: Administrator
RiauKepri.com, NATUNA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite 4 Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau (Kepri), Haripinto Tanuwidjaja, mengunjungi Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Jumat (11/08). Kunjungan dalam rangka reses anggota DPD yang membidangi APBN ini menggunakan pompong dari Ranai sekitar pukul 07.00 WIB. 

Setiba di Pulau Laut, Haripinto disambut Camat Pulau Laut Sudirman M.pd, Kapolsek Pulau Laut, Iptu Ahmad Dahlan Lubis dan sejumlah tokoh masyarakat. Sekira Pukul 08.35 wIB, rombongan Menuju Aula Desa Air Payang. Sebelum memulai rangakaian acara, Haripinto mengucapkan terima kasih atas sambutan masyarakat dan langsung mengecek signal handphone dan transportasi di Pulau Laut.

Dalam sesi dialog, banyak permintaan masyarakat Pulau Laut disampaikan kepadanya. Antara lain meminta listrik 24 jam, percepat pembagunan Polsek demi meningkatkan pelayanan serta pembagunan jalan raya di Pulau Laut. Ada juga keluhan soal langkanya minyak tanah, permintaan membangun tribun olahraga lengkap dengan fasilitasnya.

Dari perwakilan tokoh agama mohon ia memperhatikan rumah ibadah. Sementara dari kepala desa meminta pembagunan pelabuhan di Sekatung kususnya pelabuhan di patung Muh.Dun serta meminta pembagunan pabrik es batu mengunakan solar sel. Terakhir dari perwakilan PGRI meminta kesra guru hinterland tidak diterima lagi di Ranai karena jarak tempuh yang jauh.

Haripinto mencatat semua permintaan dan akan membawa serta menyampaikan kedalam rapat di pusat. Dan permasalahan signal akan menyurati ke pihak terkait.

Sebelumnya, Kamis (10/08), bertempat di Gedung Utama Sri Serindit, Ranai, Haripinto juga mendengarkan berbagai masalah dari masyarakat maupun dari instansi terkait yang berhubungan dengan pembangunan daerah Natuna. Diantaranya masalah pembangunan Lapas dan asrama Polri yang sampai saat ini belum ada di Natuna. Juga soal peningkatan budidaya ikan hidup.

"DPD perlu membangun komunikasi intensif dengan Pemda dan masyarakat tentang apa saja yang menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan diusulkan pembiayaannya melalui Dana Alokasi Khusus (fisik) kepada pusat. DPD akan menyesuaikan penyerapan aspirasi dalam bentuk usulan proyek fisik yang bisa diadvokasi dan diperjuangkan ditingkat pusat sebagai kebutuhan riil daerah," ujarnnya.

Maka perlu ada komunikasi yang harmonis dengan, serta ditunjang dengan data yang kuat dan akurat dalam membantu realisasi perjuangan untuk memajukan daerah di tingkat nasional.

"Kedepan kita berharap, serap aspirasi melalui reses ini dapat semakin efektif. Saya sudah merintis pola penerimaan, pengelolaan, dan penindaklanjutan aspirasi daerah ini melalui pedoman-pedoman kelembagaan dan efektivitas kerjasama serta koordinasi dengan mitra kerja," katanya.

Seluruh ikhtiar ini, ujar Haripinto, sangat mungkin dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah, sehingga masyarakat dan Pemda benar-benar merasakan kehadiran dan kontribusi DPD.(RK/IF)
Berita Terkait
Berita Terpopuler
Back To Top