Sejahterakan Petani Sawit, Bakal Berdiri 1 PKS di Riau

RiauKepri.com, JAKARTA– Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di kantornya, Jakarta, Kamis (12/7/2018). Rapat tersebut membahas mengenai perkembangan dan kendala petani sawit, khususnya harga TBS ditingkat petani yang sudah mencekik.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Apkasindo Provinsi Riau, Ir Gulat ME Manurung, MP, didampingi Sekretaris, Rino Afrino, ST, MM, mengungkapkan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Luhut menyoal adanya tawaran pembiayaan program peremajaan sawit (replanting) dan Pembangunan PKS Apkasindo dari Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB) dan United Nations Development Programme (UNDP).

Tawaran tersebut diperuntukan untuk mendorong kesejahteraan petani Indonesia, ini merupakan pertemuan lanjutan dari bulan lalu. Tawaran dari dua organisasi keuangan internasional tersebut menandakan bahwa peran petani sawit di Indonesia yang 43 persen dikelola petani adalah sangat strategis, itu tak terbantahkan.

Prinsipnya jangka panjang yang tercetus pada pertemuan tersebut adalah, petani sawit harus berubah menjadi Petani CPO.

Jadi, kata Gulat, dalam rangka ini Pak Luhut menawarkan kerjasama dengan CDB (Cina Development Bank) sekarang datang lagi tawarkan dari UNDP untuk bantuan terhadap petani dalam bentuk business to business (b to b), jadi tidak menambah hutang negara.

“Dari dua tawaran tersebut, menurut Pak Menko yang dimungkinkan untuk diambil segera adalah dari UNDP jumlahnya 1M USD. Jadi pilihan itu ada dua kayaknya yang paling cepet itu adalah UNDP ditawarkan langsung dalam tiga hari kedepan akan disiapkan pola nya, harus gerak cepat,” imbuhnya.

Gulat mengatakan, tawaran pembiayaan itu nantinya akan dipergunakan untuk membangun pabrik kelapa sawit, replanting dan saprodi, namun fokus utama apkasindo adalah PKS. Sebab petani tidak akan sejahtera kalau tidak memiliki pabrik, sudah capek ditokohin terus, kalau Apkasindo sudah punya PKS kan bisa menjadi pembanding (kontrol) bagi PKS lainnya, jadi ketahuan siapa yang nokohin petani.

“Karena saat ini pabrik hanya dimiliki oleh swasta. Harga tetap dikontrol sama mereka. Sebagai tindaklanjut awal minggu depan bulan ini, Apkasindo akan melakukan kegiatan FGD Perhitungan Penentuan Harga TBS dan faktor-faktornya sampai ke CPO. Kegiatan ini langsung dibiayai oleh BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), jadi petani harus pintar, paradigma petani sawit harus berubah ke Petani profesional CPO, inilah sebenarnya konsep PSR Nasional (Peremajaan Sawit Rakyat Nasional) yang sudah digulirkan oleh Presiden Jokowi di tiga Propinsi,” kata H. Anizar Simajuntak, Ketua Umum Apkasindo yang juga hadir pada pertemuan tersebut.

Jadi ketika Apkasindo memaparkan Potensi dan Permasalahan Petani Sawit, Pak Menko langsung memahami bahwa PKS adalah titik lemah Petani. Solusi satu-satunya adalah bangun PKS, tidak ada jalan lain, bangun pabrik kalian (Apkasindo) dari dana UNDP, bekerjasama bagaimana caranya agar dibantu, bunganya juga dibawah KUR.

Dalam pertemuan itu, Pak Menko langsung membentuk Tim (Kemenko Mariti+Apkasinso) untuk mempercepat proses administrasinya. Target Pak Menko Luhut tahun ini sudah mulai dibangun 2 PKS, satu di Riau, dan Satu lagi di Kalimantan Tengah.

Pak Menko juga berharap supaya semua bahu-membahu khususnya dalam hal perizinan dan lain-lain, dari mulai Bupati, Gubernur sampai ke Menteri terkait, bantu itu Petani Sawit Swadaya, Pak Luhut akan segera mempertemukan Apkasindo dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat supaya semua menjadi terang apa sebenarnya kendala Petani Sawit hingga harga sawit ditingkat Petani sampai dibawah Rp 1.000 per kilogram.

“Kalau satu pabrik 30 ton per jam itu kan kurang lebih Rp 120 miliar dalam artian 20 persen saham petani ya sisanya pinjaman,” ungkap Menko Luhut dalam pertemuan tersebut sebagaimana disampaikan Gulat. (RK1/rls)