Turun ke Kampung, Nur Azmi Hasim Jemput Aspirasi dan Harapan Masyarakat
RiauKepri.com, RUPAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis melakukan reses di agendakan pada Rabu 8 Agustus usai Sabtu 10 Agustus. Masa-masa reses merupakan masa penting yang sejatinya fungsional dalam menjaring aspirasi masyarakat.
Hal tersebut sangat disadari oleh para anggota Dewan yang berkantor di Antara Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
45 anggota Dewan, melakukan reses untuk kedua kalinya ditahun 2018 ini. momen untuk mendengarkan harapan masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) mereka masing-masing.
“Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD. Anggota Dewan turun ke Dapil untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan,” ungkap anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim Selasa, (14/8/2018) di kantor DPRD Bengkalis saat turun ke kampung menjemput aspirasi masyarakat.
Ia menjelaskan, dari suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses tersebut, kemudian akan direkap dan dibuat laporannya, diteruskan pada pimpinan di Dewan.
“Selanjutnya kita akan teruskan ke Pemkab Bengkalis, yang kemudian meneruskan pada OPD terkait,” ujar anggota Dewan anak kelahiran Rupat akrab dipanggil Emy ini.
Ia mengatakan, mendengarkan keluh-kesah, aspirasi warga, itu memang tugas anggota Dewan. Dalam kegiatan ini kita fokus mendengarkan untuk kemudian disalurkan. Bukan sekedar mengadakan pertemuan tanpa hasil membangun di masa depan.
Masalah-masalah signifikan di bidang infrastruktur, misalnya, Hari pertama saat reses ditiga desa Cingam, Pancur dan Pangkalan Nyirih kecamatan Rupat, kabupaten Bengkalis langsung berjumpa dengan perwakilan kecamatan, dan elemen masyarakat lain.
“Penyampaian dari masyarakat sangat banyak. Keluhan mereka ada yang terkait infrastruktur akses jalan antar penghubung desa yang belum maksimal. Ada juga keluhan masalah aliran listrik disejumlah dusun belum ada. Bahkan ada juga persoalan pemekaran desa,” ujar Emy.
Ia juga mengakui bahwa persoalan infrastruktur memang belum tersentuh secara merata khususnya dikecamatan Rupat karena kondisi kemampuan keuangan APBD Bengkalis sejak 2018 ini.
Seluruh keluhan masyaraat dan harapan, dikatakan anggota Dewan ini akan ditindaklanjuti secara maksimal. Realisasi anggaran untuk program-program yang disetujui, disebutkan, bisa tahun 2019 nanti.
“Kita tidak memberi janji muluk. Semua yang vital, kita akan perjuangkan. Tapi sesuai dengan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Bengkalis. Apa yang memang tidak masuk skala prioritas, tidak bisa disalurkan, tetap kita sampaikan. (RK4)
