Nurdin: Gunakan Teknologi untuk Pelayanan Prima
RiauKepri.com, TANJUNGPINANG– Gubernur Kepri, H. Nurdin Basirun, meminta kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kepri untuk berinovasi dan menggunakan kecanggihan teknologi dengan baik guna menjawab kebutuhan masyarakat dalam menciptakan pelayanan publik yang prima, cepat dan handal khususnya di Kepulauan Riau.
“Gunakan teknologi dengan baik. Maka kita dapat menjawab kebutuhan masyarakat yakni menciptakan pelayanan prima,” kata Nurdin saat membuka rapat Koordinasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Kepri dalam rangka penguatan kelembagaan PTSP dalam rangka mendukung pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menuju PTSP Prima di daerah, di Hotel Aston, Tanjungpinang, kemarin.
Nurdin mengatakan, bahwa mindset yang ada saat ini harus segera diubah, terlebih Indonesia sebagai Negara yang besarpun dengan kekayaan tiap daerah yang melimpah maka itu harus terus didorong. Karena salah satu sektor utama untuk membangkitkan perekonomian adalah dengan kegiatan berusaha.
“Mindset yang saat ini tertanam tentang rumitnya perizinan diharapkan dapat diubah dan dengan teknologi maka kemudahan dapat tercapai. Kemudahan dan lancarnya perizinan tentu akan melahirkan berbagai investasi, itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang disampaikan Humas Pemrov Kepri.
Nurdin berharap dengan rakor ini dapat memberikan hasil yang nantinya dapat menyamakan tujuan PTSP tiap daerah di Kepri serta pemahaman yang bermanfaat bagi para pelaksana tiap daerah.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kepri, Azman Taufiq membeberkan, rakor yang digelar ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tepat dan akuntabel berbasis elektronik. Dengan pelaksanaan rakor ini nantinya dapat mewujudkan kesamaan pemahaman antara penyelenggara yakni PTSP se-Kepri.
“Agar sejalannya tujuan dan peningkatan kemitraan antar daerah di Provinsi Kepri,”ungkap Azman.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro pada kesempatan itu mengatakan pengintegrasian pelayanan perizinan secara elektronik / Online Single Submission (OSS) merupakan keharusan yang dihadapi dewasa ini. Meskipun diawal mula penacangannya mengalami hambatan namun kebutuhan zaman yang semakin modern mengharuskan untuk tetap maju.
“Negara yang maju bukan dilihat dari umurnya atau banyaknya bantuan luar Negerinya tapi Negara yang maju adalah Negara yang mampu mengelola basis pelayanan publik yang baik dan kuat,”kata Suhajar, yang juga mantan Sekdaprov Kepri dan Rektor IPDN Bandung itu.
Suhajar mengibaratkan Singapura yang mana saat ini sebanyak 1.400 layanan publik nya telah berbasis elektronik, untuk mengejar hal tersebut maka Indonesia harus terus berbenah, kendala yang dihadapi harus diatasi segera bukan di ratapi yang hanya akan membuat pergerakan majunya akan terlambat.
“Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 91 Tahun 2017 tentang pembentukan Satgas percepatan pelaksanaan berusaha yang mana merupakan bagian dalam tema hari ini. Dari sekian banyak perizinan yang tertunda saat ini maka tentu investasi juga terhambat, dengan basis elektronik diharapkan masalah tersebut dapat teratasi. Agar program yang dicanangkan ini nantinya dapat memberikan kemudahkan untuk masyarakat,”pungkasnya.
Hadir Asisten II Pemprov Kepri Syamsul Bahrum, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Adi Prihantara dan Asisten III Kabupaten Natuna Izwar Asfawi berserta peserta rapat lainnya. Rakor dilaksanakan selama 3 hari, 14-16 Agustus 2018 dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri serta Pejabat terkait di Kepri, total peserta berjumlah 40 orng yang berasal dari instansi terkait dari masing-masing Kabupaten dan Kota se-Kepri. (*/r/helmy)
