Begini Cara Siak Mengatasi Defisit Anggaran

RiauKepri.com, SIAK- Pemerintah Kabupaten Siak akan mengoptimalkan seluruh pendapatan yang bersumber dari sektor pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi defisit anggaran yang lebih besar.

“Salah satunya yang menjadi fokus peningkatan pajak, yaitu pajak usaha sarang burung walet. Serapan pajaknya masih terbilang rendah,” kata Asisten Adamintaris Umum Pemerintah Kabupaten Siak, H Jamaluddin, didampingi anggota komisi II DPRD Siak Sujarwo, saat membuka rapat koordinasi pemungutan pajak sarang burung walet di Kantor Bupati Siak, Selasa (28/8/2018).

Menurut Jamaluddin, peraturan daerah tentang penetapan pajak usaha sarang burung walet ini, sudah terbit sejak tahun 2010 lalu. Namun penerimaan pajaknya sangat rendah, padahal perkembangan usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak saat ini terus mengalami kemajuan.

“Kita akan atur ulang regulasi tentang penerimaan pajak usaha ternak sarang burung walet ini, karna usaha ini sangat cepat perkembangannya, dan menjanjikan. Jika tidak kita atur ulang makan akan bertambah besar potensi lost anggarannya,” ungkap Jamaluddin.

Baca Juga :  Masyarakat Puji Pelayanan Prima UPT Puskesmas Lubuk Muda

Dari data yang disampaikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD), ada 325 unit usaha ternak burung walet yang tersebar di 14 kecamatan se Kabupaten Siak. Tidak semu pemiliki usaha yang dapat dipungut pajaknya. Dengan berbagai alasan yang mereka ungkapkan.

“Nanti setelah kita susun teknis pembayarannya, para pemiliki usaha walet tidak ada lagi alasan tidak bayar. Penarikan pajak usaha sarang burung walet ini, ada dua payung hukumnya pertama undang-undang nomor 28 tahun 2009, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 23 tahun 2010. Yang didalamnya menyebutkan pemungutan pajak usaha sarang burung walet tidak hanya yang memiliki izin saja, namun yang tidak memiliki izin juga bisa di kutip,” terang Jamaluddin.

Baca Juga :  Tindaklanjuti Rencana Pembangunan Ikon Dumai Melalui CSR, Ini yang Dilakukan PT Pelindo Dumai

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Yan Prana Jaya. Katanya, saat ini kita tidak bisa lengah-lengah lagi, saatnya mencari sumber penerimaan baru yang memungkinkan.

“Ini kita lakukan untuk mengatasi agar tidak terjadinya defisit anggaran yang lebih besar, Sebagai mana yang terjadi saat ini di beberapa daerah. Salah satunya yang akan kita mengatur ulang regulasi tentang pajak usaha sarang burung walet ini,” ucap Yan Prana.

“Potensi PAD dari pajak sarang burung walet ini cukup lumayan besar, kalau tidak kita atur dengan baik maka potensi lost anggaranya tambah besar,” sambung Yang Prana.

Menurutnya, sambil berjalan membentuk tim khusus yang menangani pajak usaha sarang burung walet ini, dan diimbau kepada para camat dan kepala kampung untuk mendata mensosialisasikan pajak usaha ternak sarang burung walet ini.

Baca Juga :  Dua Hari Bersama Gubri Syamsuar di Telukbelitung (Bagian-2)

“Jika kita mau hitung-hitung dari data 325 unit usaha sarang burung walet, dikalikan 10 % dengan hasil rata rata kita ambil 1/2 kg aja per bulan. Maka pemasukan bagi daerah per bulan mencapai Rp 1,700 miliar kan lumayan besar,” beber Yan Prana.

Penerimaan pajak menjadi salah satu parameter kesehatan anggaran. Sektor pajak juga salah satu primadona bagi pemasukan kas daerah, Dalam kondisi yang sulit saat ini optimalisasi sektor pajak menjadi target utama, ini dilakukan untuk menjaga stabilitas anggaran daerah. (RK1/rls)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *