HuKrimPekanbaruRiau

Ini Alasan Direktur PT Merbau Pelalawan Belum Bayar Denda Rp16,2 Triliun

RiauKepri.com, PEKANBARU-Direktur PT Merbau Pelalawan, H Koswara, mengakui pihaknya memang belum membayar denda sebesar Rp 16,2 Triliun yang diputuskan Mahkamah Agung. Alasannya, masih menunggu hasil upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) dari MA.

“Ya belum. Kita masih menunggu hasil PK, dan itu sudah kita serahkan kepada pengacara kita,” ujar Koswara, saat dihubungi wartawan, Selasa (11/9/2018), via telepon genggamnya.

Koswara juga mengaku tidak bisa menjelaskan secara detil soal kasus gugatan perdata yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap perusahaan mereka pada 2016 lalu. Dia mengaku masih berada di luar negeri.

“Tidak bisa dijelaskan di telepon, saya masih di Kuala Lumpur (Malaysia),” ucap Koswara.

‎Diketahui, pada 18 Agustus 2016 lalu, Mahkamah Agung (MA) memvonis PT Merbau Pelalawan Lestari untuk membayar denda kepada Negara senilai Rp 16,2 triliun terkait kasus pembalakan liar yang merusak lingkungan. Namun hingga kini H Koswara belum membayarnya.

Sudah jelas, putusan MA dengan nomor perkara 460 K/Pdt/2016 ini memenangkan kasasi yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR, tanggal  28 November 2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014.

Dari salinan putusan yang diterima merdeka.com, disebutkan bahwa pihak tergugat, PT Merbau terbukti melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

Hakim Agung juga menyatakan perusahaan itu bersalah karena telah menebang hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum.

“Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara langsung dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp 16.224.574.805.000,00,” bunyi putusan tersebut.

Baca Juga :  Pantau Posko Mudik Lebaran, Ini Pesan Alfedri

Dalam putusan juga disebutkan, kerugian akibat perusakan lingkungan hidup dalam areal IUPHHK-HT seluas lebih kurang 5.590 hektare senilai Rp 12.167.725.050.‎ Bahkan kerugian akibat perusakan lingkungan hidup dalam areal IUPHHK-HT seluas lebih kurang 1.873 hektare senilai Rp 4.076.849.755.000.

Sidang MA itu, dipimpin Ketua Majelis Hakim Agung Takdir Rahmadi dengan anggota hakim I Gusti Agung Sumanatha dan Dr Nurul Elmiyah. Sedangkan Edy Wibowo selaku Panitera Pengganti. (RK1/*)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *