BSP Kelola Penuh Blok CPP, Syamsuar Harapkan Meningkatnya Ekonomi Nasional dan Daerah

Dari kiri, Dirut BSP Ikandar, Menteri ESDM, Ignatius Jonan, Gubernur Riau terpilih, Syamsuar. (foto ist)

RiauKepri.com, PEKANBARU- Meluncur kalimat Alhamdulillah dari mulut Bupati Siak, Syamsuar, begitu dia mendapat kabar bahwa PT Bumi Siak Pusako sepenuhnya mengelola Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) selama 20 tahun. Selama ini blok itu dikelola bersama Badan Operasional Bersana (BOB) Pertamina.

“Alhamdulillah, semua ini berkat kerja keras dan kepercyaan yang telah diberikan semua pihak. Sebagai perusahaan daerah
tak mudah mendapat izin pengelolaan Migas, apalagi mengelola Blok CPP 20 tahun ke depan setelah habis masa kontrak bersama, PT BSP mandiri dan tidak lagi berdua dengan Pertamina,” ungkap Syamsuar, Senin (5/11/2018).

Gubernur Riau terpilih itu juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah RI yang telah memberikan kepercayaan kepada BUMD PT Bumi Siak Pusako untuk mengelola ladang migas CPP Block.

Baca Juga :  Pemkab Siak dan BSP Studi Tiru ke Petrogas Jatim

“Harapan saya, semoga Bumi Siak Pusako dapat meningkatkan kinerjanya lebih baik dengan meningkatkan produksi Migas . Tentunya hal ini juga kita harapkan bida bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Riau,” kata Syamsuar.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan PT Bumi Siak Pusako sudah memutuskan
nasib tiga dari empat blok minyak dan gas bumi (Migas) yang kontraknya berakhir tahun 2022. Satu blok migas belum diputuskan karena masih evaluasi. Sedangkan tiga blok yang sudah diputuskan yakni Coastal Plains and Pekanbaru (CPP), Blok Tarakan, dan Blok Tungkal.

Blok CPP diberikan kepada Bumi Siak Pusako 100 persen. Saat ini blok tersebut masih dikelola oleh
BOB Pertamina Bumi Siak Pusako.

Bumi Siak Pusako akan mendapatkan hak kelola Blok CPP selama 20 tahun setelah kontrak berakhir. Kontrak Blok CPP akan berakhir 8 Agustus 2022.

Baca Juga :  Ditanya Mobil Dinas Dilarang Bawa Mudik, Sekda Inhu Sebut tak Perlu...

Mengacu data Kementerian ESDM sebelumnya, PT Bumi Siak Pusako menyampaikan proposal perpanjangan kontrak Blok CPP kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas pada 4 Mei 2018. Lalu, 9 Mei 2018, PT Pertamina (Persero) pun menyampaikan permohonan pengelolaan blok itu. Namun, Pertamina akhirnya mundur.

Adapun, Bumi Siak Pusako tidak wajib memotong 10% hak kelola ke pemerintah. Alasannya, mereka merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Yang diputuskan pemerintah mengelola itu PT Bumi Siak Pusako 100%,” kata Arcandra di Jakarta, Senin (5/11/2018).

Di Blok CPP, Bumi Siak Pusako wajib membayar bonus tanda tangan US$ 10 juta, dan komitmen kerja pasti sebesar US$ 130 juta. Menurut Arcandra bonus tanda tangan dan komitmen pasti blok ini diputuskan paling besar setelah divaluasi dengan formula perhitungan yang berlaku.

Baca Juga :  Bupati Syamsuar Buka Diksarlin AKN Siak

Dikatahui, Bumi Siak Pusako adalah BUMD yang pertama mendapat izin dan berpartner dengan pertamina dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola Migas.

Bumi Siak Pusako juga berkomitmen memberdayakan sumber daya manusia secara profesional dan beretika.

Sejak berdiri 17 tahun silam, deviden yang diberikan Bumi Siak Pusako hampir mencapai 3 triliun rupiah. Bumi Siak Pusako pun juga sudah menyalurkan lebih dari 74 miliar rupiah untuk Corporate Social Responsibility (CSR).

Wilayah kerja Bumi Siak Pusako di tiga area yaitu, Zamrud, Pedada, dan West Area, dengan produksi minyak mentah lebih kurang 11.000 barel per hari dengan cadangan minyak 1.800 MMBO. (RK1/katadata)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *