BatamKepulauan Riau

Yang Tolak Walikota Ex-officio BP Batam Dinilai Berkonsep Sentralistik

RiauKepri.com, BATAM–Penolakan terhadap rencana kebijakan pemerintah pusat menjadikan Walikota Batam ex-officio Ketua BP Batam, patut diduga didasari oleh pikiran-pikiran sentralistik zaman Orde Baru. Sejumlah kekhawatiran disodorkan ke publik bila kebijakan tersebut dilaksanakan, padahal semua itu hanya merupakan opini bersifat tendensius dan dinila tidak mendasar.

“Mereka menganggap masyarakat Batam ini bisa dibodohi. Jangan. Kami takkan tinggal diam dan akan memberikan perlawanan dengan cara-cara yang patut, berhujah dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Raja Erwan, salah seorang zuriat Raja Isa atau Nong Isa, kepada riaukepri.com, Ahad malam (23/12/2019).

Raja Erwan menilai, jika mau berpikir objektif atau netral, penolakan kebijakakan ex-officio takkan terjadi. “Kalau ada aturan yang menyatakan Walikota tak boleh merangkap jabatan, misalnya, ya, ubah dan buatlah aturan yang membolehkan. Bak kata Gus Dur, gitu aja kok repot.”

Jauh sebelum pemerintah pusat menyatakan kebijakan Walikota Batam ex officio Ketua BP Batam, kata Erwan, Drs H Nyat Kadir sudah melontarkan ide tersebut. Menurut anggota DPR RI Komisi VI itu, sebagaimana dikutip Erwan, Walikota merangkap Ketua BP Batam adalah upaya efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan Batam ini.

Masih menurut Nyat Kadir, yang juga Walikota Batam pertama di era otonomi daerah ini, kata Raja Erwan, tak perlu dirisaukan mengenai hubungan kemitraan di parlemen. Walikota sebagai Ketua BP Batam, katanya, mitra kerjanya Komisi VI, sedangkan sebagai Walikota di bawah Mendagri  mitra kerjanya Komisi II.

Lagi pula, masalah ex officio Ketua BP Batam ketika masih bernama Otorita Batam, kata Erwan, bukan baru. Bahkan Ismeth Abdullah dengan jabatan carateker Gubernur Kepri, pernah menjabat Ketua Otorita Batam. Setelah itu, Gubernur Kepri juga sempat menjabat Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ).

Baca Juga :  Semua Harus Terintegrasi, Beri Pelayanan Maksimal

“Dulu, mana pernah dipersoalkan seperti sekarang ini. Mengapa sekarang dipersoalkan? Karena itu diduga penolakan kebijakan pusat menjadikan Walikota Batam ex officio Ketua BP Batam saat ini ada muatan lain, di luar konsep-konsep objektifitas,” ujar Raja Erwan. (RK3)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *