Forum Komite Kabupaten Siak Dikukuhkan, Ini Harapan Syamsuar

Syamsuar saat mengukuhkan forum komite se-Kabupaten Siak.

RiauKepri.com, SIAK- Terbentuknya Forum Komite Sekolah tingkat SMA, SMK dan SLB se-Kabupaten Siak diharapkan kualitas dunia pendidikan di Riau, terutama di Siak bisa lebih maju lagi.

Hal ini dikatakan Bupati Siak, Syamsuar, saat melakukan pengukuhan Forum Komite SMA, SMK dan SLB Kabupaten periode 2019-2022, Senin (11/2/2019), di Gendung Maharatu.

Ketua Forum Komite SMAN, SMKN, SLBN Riau, Delisis Hasanto mengungkapkan, Forum ini dibentuk atas kesepakatan bersama, sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta menyamakan persepsi karena selama ini masih terdapat perbedaan persepsi.

“Dalam meningkatkan peranan orang tua terhadap Komite Sekolah, maka kami rasa perlu untuk membentuk forum ini,” ungkap Desilis.

Guna menyikapi tindakan pungutan liar yang identik terjadi di sekolah-sekolah, Delisis mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, seperti Satuan Tugas Saber Pungli bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian ditindaklanjuti dalam wujud penandatanganan nota kesepahaman kedepannya.

Baca Juga :  PTP N 5 Kembali Tolak Proposal Pementasan Teater

“Kehadiran Forum Komite salah satunya bertugas untuk mencarikan solusi atas pungutan-pungutan liar yang terjadi serta meluruskan apa yang dipersepsikan dengan pungutan liar,” ujar Delisis.

Definisi pungutan liar di sekolah-sekolah sendiri, dijelaskan Delisis yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan terkadang dipersepsikan keliru oleh sebagian kalangan, khususnya pihak wali murid.

“Di PP itu, ada klausul yang berbunyi, pembiayaan peningkatan suatu sekolah itu adalah tanggung jawab bersama. Klausul itu yang perlu diperjelas oleh Forum Komite kepada pihak-pihak yang berkaitan di sekolah agar tidak keliru sehingga menimbulkan kekisruhan,” ucap Delisis.

Baca Juga :  Ini Masukan Bupati Irwan ke KPU dan Bawaslu

Sementara itu, Syamsuar dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Siak memiliki komitmen dalam meningkatkan SDM masyarakat Kabupaten Siak, ini dibuktikan dengan memberlakukan Peraturan Daerah tentang wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Siak yang diterapkan awal beliau menjabat pada tahun 2011 lalu.

“Kita menyiapkan semua kebutuhan sekolah berharap tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah, dan semua biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah, tidak ada biaya dibebankan oleh anak-anak. Kenapa ini dilakukan, karena ami melihat dari jumlah penduduk Siak saat itu kebanyakan masyarakatnya tamatan SMP, oleh karena itu lah selaku kepala daerah kami mengambil langkah menerapkan wajib belajar 9 tahun agar meningkatkan tamatan masyarakat menjadi SMA”, ungkapnya.

Baca Juga :  Tak Ingin Adanya Keretakan Sosial, LAMR Keluarkan Warkah Pemilu 2019

Syamsuar juga menyampaikan perubahan hukum alih kewenangan SMA dan SMK yang semula dibawah pemerintah kabupaten pindah ke provinsi dibawah pengelolaanya Dinas Pendidikan Provinsi, penerapan dari hukum ini munculnya kekhawatiran yang tidak hanya beliau namun juga para bupati yang lain.

“Kekwatiran tersebut jangan sempat mengubah mutu pendidikan yang sudah lebih baik ini menjadi menurun,” ucap Syamsuar.

Lebih lanjut Syamsuar menaruh harapan besar agar dunia pendidikan di Riau terus meningkat, agar tidak ketinggalan jauh dibandingkan daerah lain serta tidak menjadi penonton di daerah sendiri.

“Besar harapan kami dengan terbentunya forum ini kedepannya Pemprov dan Forum Komite selaku mitra dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan di Riau,” kata Syamsuar. (RK1/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *