Konsultasi ke Bappenas, Komisi III DPRD Kepri Minta Perhatian

Rombongan Komisi III DPRD Kepri berfoto bersama dalam kunjungan konsultasi ke Bappenas. (F.Dok Humas DPRD Kepri)

KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau yang membidangi masalah pembangunan melaksanakan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta 13-15 Februari 2019. Dalam konsultasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho meminta pemerintah pusat agar lebih fokus dan memperhatikan Provinsi Kepulauan Riau.
Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas. (F.Dok Humas DPRD Kepri)

“Provinsi kita ini adalah wilayah terdepan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” kata Widiastadi.

Menurutnya saat ini pemerintah pusat dirasa belum optimal dalam melakukan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan yang tergolong wilayah terdepan, tertinggal dan terluar.
Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho menyalami pejabat Bappenas. (F.Dok Humas DPRD Kepri)

“Artinya kalau hanya mengandalkan APDB Kepri yang hanya Rp3,5 triliun tidak akan bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan di Kepri,” terang pria yang kerap disapa Mas Iik.

Ia mengatakan bahwa untuk membangun sebuah wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan membutuhkan dana yang cukup besar.
Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan APBD Kepri sebesar Rp 3,5 triliun yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan tersebut dirasa tidak cukup untuk menjangkau pembangunan di seluruh wilayah di Kepri.
Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas. (F.Dok Humas DPRD Kepri)

“Dengan APBD kita tersebut kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena dalam membangun wilayah yang berkarakteristik kepulauan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ungkap Irwansyah.

Baca Juga :  Komisi III DPRD Kepri Minta Tingkatkan Pengawasan Hutan di Batam
Irwansyah juga menegaskan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas agar Kepri dijadikan salah satu daerah prioritas dalam hal pembangunan wilayah 3T. “Bagaimana caranya agar Kepri bisa mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur atau yang lain yang lebih besar dari pemerintah pusat,” pinta Irwansyah.
Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas. (F.Dok Humas DPRD Kepri)

Anggota Komisi III lainnya, Suryani mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat belum optimal dalam mengolah potensi yang ada di Kepri. “Kalau pemerintah pusat bisa lebih optimal lagi dalam mengolah potensi di Kepri maka akan ada hasil yang lebih besar lagi karena memang Kepri memiliki potensi yang sangat besar,” kata Suryani.

Baca Juga :  Dispora Buka PPLP Renang dan Takraw
Ia mencontohkan mengenai persoalan labuh jangkar yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Selain itu ia juga mencontohkan mengenai potensi perikanan yang ada di Kepri khususnya di wilayah perairan Natuna yang memang belum tergarap secara optimal.
Suryani menambahkan agar pemerintah pusat memiliki konsep khusus dalam melakukan pembangunan di wilayah Kepri mengingat Kepri yang wilayahnya terdiri dari 96 % laut dan merupakan wilayah 3T.
Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas. (F.Dok Humas DPRD Kepri)

Menanggapi hal tersebut Direktur Pendanaan Bappenas Erwin mengatakan ABPD Kepri sebesar Rp 3,5 triliun memang sangat kecil dilihat wilayah Kepri yang sangat luas dan merupakan daerah kepulauan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bisa lebih mengoptimalkan lagi anggarannya.

“Provinsi jangan lupa di Kepri ada BP Batam yang memiliki anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tiap tahunnya. Nah dari sana provinsi bisa mengoptimalkan pembangunan terkhusus untuk wilayah Batam,” ungkap Erwin.
Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas. (F.Dok Humas DPRD Kepri)

Bapennas melihat potensi di Kepri tidak hanya dari sektor laut saja melainkan ada sektor pariwisata yang memang sampai saat ini belum optimal dalam pengembangannya. Erwin mengaku memang dalam mendukung sektor pariwisata tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai.

Baca Juga :  Disdik Bengkalis Tegaskan Sistem Zonasi PPDB untuk Pemerataan Mutu Pendidikan
“Seperti di Lagoi, pemerintah provinsi bisa menggandeng swasta dalam membangun sektor pariwisata di daerah lainnya di Kepri. Nanti pemerintah pusat mendukung pembangunan infrastrukturnya seperti jalan akses dan lain-lain,” terang Erwin.
Terakhir ia menambahkan bahwa sebenarnya saat ini Kepri adalah salah satu wilayah yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan oleh pemerintah pusat. Ia menyebutkan banyak proyek pemerintah pusat di Kepri seperti pengembangan wilayah selat Lampa yang ada di Natuna.
“Selain Natuna, di Batam pemerintah pusat saat ini tengah membuat desain Aero City yakni mengintegrasikan Bandara Hang Nadim dengan Pelabuhan Batu Ampar,” tambahnya.
Pertemuan Komisi III DPRD Kepri dengan Bappenas. (F.Dok Humas DPRD Kepri)

Dalam konsultasi tersebut hadir anggota Komisi III lainnya, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Alex Guspeneldi, Saproni, Sahmadin Sinaga, Irwansyah dan Asep Nurdin.(RK/R)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *