Untuk Pembangunan Pulau Terluar Pemkab Bengkalis usulkan Anggaran ke BNPP

Kabid PPE Bappeda Bengkalis M Firdaus

RiauKepri.com, BENGKALIS – Pada tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui BAPPEDA telah mengusulkan anggaran pembangunan sebesar Rp. 877 milyar yang diarahkan untuk pembangunan pulau terluar, yakni Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2017, dimana Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat serta Pulau Rangsang di Meranti dan Pulau Batu Mandi di Rohil di tetapkan sebagai Pulau kecil terluar.

Informasi ini dibenarkan oleh Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis Drs. Yuhelmi melalui Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi M. Firdaus, SE, M.Si, ketika ditanya wartawan pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bengkalis di lantai 4 kantor bupati, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga :  Feminisme Melayu dalam Syair Khadamudin            

Menurut Firdaus usulan kegiatan tersebut terdiri dari 5 bidang seperti bidang kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta bidang pertanian. “Kita berharap ada perlakukan khusus untuk pembangunan pulau terluar ini agar bisa sejajar dengan pembangunan daerah lainnya,” ujar Firdaus.

Menurutnya, Surat usulan tersebut sudah ditandangani Bupati Bengkalis beberapa hari yang lalu dan sudah disampaikan ke provinsi Riau.

“Nanti usulan tersebut bersama usulan dari Meranti dan Rohil akan dibawa langsung oleh Gubernur Riau pada saat mengikuti Rapat bersama BNPP tentang Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas)di Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara,” tambahnya.

Baca Juga :  PWI Bengkalis Menyapa Desa, Kades Jangan Takut Hadapi Wartawan "Bodrex"

Sesuai dengan arahan Bupati Bengkalis pada saat Musrenbang tingkat Kabupaten Bengkalis, lanjut Firdaua diharapkan kepada Perangkat Daerah pro aktif untuk mengusulkan kegiatan di kementerian sesuai dengan prioritas daerah yang disinergikan dengan prioritas nasional.

“Sesuai dengan arahan bupati bengkalis, diharapkan perangkat daerah yang ada kaitannya dengan usulan tersebut untuk pro aktif menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan kementerian teknis dengan menyiapkan dukungan data yang diperlukan.” tutup Firdaus. (RK4)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *