BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 17.000 Honorer

Menunjukan hasil MoU.

RiauKepri.com, DUMAI– BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan kepesertaannya di Indonesia terutama bagi pegawai pemerintahan non ASN.

Melalui penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN), BPJS Ketenagakerjaan akan melindungi pekerja non ASN di lingkungan Kementrian ATR/BPN untuk seluruh Indonesia.

Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Asyhari Arif  dalam press release yang diterima riaukepri.com menyebutkan, prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilangsungkan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Rabu (27/03/19) oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto.

“Perjanjian Kerjasama ini merupakan buah dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja dalam lingkungan pemerintahan yang belum tergolong dalam Aparatur Sipil Negara (ASN),” jelas Asyhari Arif

Baca Juga :  Milad ke 36 Unilak Semarak, 2.000 Orang Ikuti Jalan Sehat

Dijelaskan, butir kesepakatan utama kedua belah pihak berisikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai pemerintahan non ASN dalam jajaran Kementerian ATR/BPN yang ada diseluruh Indonesia untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyampaikan, bahwa pihaknya komitmen menjalankan amanah undang-undang untuk. memberikan perlindungan.

“Komitmen yang kami jalin ini merupakan tanggungjawab kami dan Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerjanya, jumlah pegawai pemerintahan non ASN ini tercatat sebanyak 17.000 pekerja yang ditugaskan di seluruh kantor Kementerian ATR/BPN di Indonesia,” jelas Agus Susanto.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengakui bahwa untuk tahun 2019 dengan potensi 17.000 pekerja se Indonesia nantinya bahkan lbh besar lagi jumlahnya karena masih bisa melibatkan pihak lain yang menjadi mitra.

Baca Juga :  Adoi, Hari Ini 308 Kasus Covid-19 di Riau

Seperti juru ukur swasta di himbau untuk ikut dalam program perlindungan, ditambah lagi dengan penambahan-penambahan pegawai non ASN dalam program reforma agraria yang berdampak pada penambahan peserta yang akan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Selama ini, kata Himawan, pihaknya hanya memberikan perlindungan BPJS Kesehatan saja. “Kami menyadari para pekerja baik itu Non ASN merupakan staleholder kami dalam menjalani aktifitas operasional baik di lapangan maupun administrasi di kantor yang jumlahnya juga lebih banyak lagi,” terangnya.

Menurut Himawan, proses kepesertaan nantinya akan dilakukan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pluit setiap bulannya, dan proses sosialisasi manfaat perlindungan yang diberikan kepada pegawai Non ASN tersebut  pula akan dilaksanakan oleh Kantor Cabang yang sama.

“Perjanjian Kerjasama ini akan berjalan hingga setahun kedepan dengan memaksimalkan fungsi anggaran untuk kepesertaan selanjutnya hingga berkesinambungan karena manfaat ini tentu akan dirasakan oleh para pekerja, ” terang Agus.

Baca Juga :  Dumai Zona Kuning, Zul AS: Beraktivitas Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Skema perlindungan juga akan terus dikaji, sampai sekarang masih terlindungi dalam program JKK dan JKM saja,. “Jika memungkinkan kedepan bisa juga akan ikut dalam perlindungan program Jaminan Hari Tua (JHT), ” ujar Agus.

Seperti diketahui sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam melengkapi perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, terhitung mulai Tahun 2029 nanti seluruh pegawai Non ASN, Aparatur Sipil Negara hingga TNI dan Polri akan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan bergabungnya program perlindungan yang diselenggarakan PT. Tabungan Asuransi Pensiun (Persero) dan PT. Asabri (Persero) menjadi satu dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Hal ini merupakan amanah undang-undang yang harus diimplementasikan dengan baik bagi kesejahteraan pekerja dengan pengelolaan berdasarkan filosofi jaminan sosial yang nirlaba,” tutupnya. (RK13/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *