LAMR Berterima Kasih, Presiden Kembalikan Tanah Ulayat

RiauKepri.com, PEKANBARU- Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)  Datuk Seri Syahril Abu Bakar, mengucapakan terima kasih kepada Yang Mulia Datuk Setia Amanah Negara Joko Widodo yang sudah memutuskan lahan perkebunan sawit PTPN 5 seluas 2.800 haktar dikembalikan kepada masyarakat adat Sinamanenek, Kabupaten Kampar.

“Dikembalikannya lahan tersebut, menyebabkan rasa keadilan dan kepastian hukum menjadi jelas. Sebab, sejak lebih kurang 15 tahun lalu, masalah lahan adat Sinamanenek yang dikuasai BUMN tersebut, selalu menjadi persoalan ekonomi dan moral bagi masyarakat setempat. Hasilnya pun entah dibawa ke mana, tak dirasakan masyarakat setempat,” ungkap Datuk Seri Syahril.

Baca Juga :  Syamsuar Berazam, Selama Kepemimpinannya Tak Ada Anak Putus Sekolah

Disebutkannya, perjuangan terhadap lahan yang  direbut perusahaan milik negara itu, dibisikan Datuk Seri Syahril ketika Jokowi menerima gelar adat Melayu dari LAMR  Datuk Setia Amanah Negara pada tanggal 15 Desember 2018.

Saat itu, cerita Datuk Seri Syahril, hampir dua jam dia berbicara dengan Jokowi  membicarakan berbagai masalah di Riau. Pas pada masalah tanah adat Sinamanenek yang dikuasai PTPN 5, Jokowi langsung bilang ini masalah gampang.

“Kalau di bawah penguasaan BUMN gampang kita selesaikan karena di bawah kita langsung,” kata Datuk Seri Syahril mengulangi ucapan Jokowi ketika itu.

Baca Juga :  Syair-Syair Penyejuk Jiwa Buya Amrizal : Sebuah Upaya Murni Bagi Melangsungkan Tradisi Kepengarangan Bersyair di Bumi Melayu

Disebutkannya, pada bulan Januari 2018 lalu dia bersama tokoh masyarakat Sinamanenek yang dipimpin KH Alwi Lc, meniindaklanjuti janji Presiden Jokowi itu.  lahan ini ke Jakarta. Rombongan diterima Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko, S.IP.

“Dan Alhamdulillah, atas perjuangan semua pihak 2.800 hakatare lahan sawit yang selama ini dikuasai PTPN 5 sudah diputuskan presiden untuk diserahkan kepada masyarakat adat Sinamanenek,” ucapnya.

DBH

Kabar penyerahan lahan PTP 5 yang ternyata di luar izin itu, diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat dengan sejumlah menteri, di Jakarta, Jumat. Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Riau Syamsuar.

Baca Juga :  Merecup Energi Bentan Dalam Festival Sastra Internasional Gunung Bintan 2019

Datuk Seri Syahril juga menyebutkan, selain masalah tanah yang disampaikan kepada presiden dan kini sudah direalisasi, masih ada persoalan krusial lainnya yang patut menjadi perhatian semua pihak. Yakni, masalah Dana Bagi Hasil (DBH) dari kelapa sawit.

“Masalah ini sudah kita bicarakan dengan presiden, karena ini berhuhungan dengan pihak luar, ketika itu presiden menyebutkan perlu bersabar menyelesaikannya,” kata Syahril. (RK1)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *