HuKrimPekanbaruRiau

LAMR Sambut Baik Permintaan KPK untuk Tertibkan 1 Juta Lahan Illegal

RiauKepri.com, PEKANBARU- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyambut baik permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Pemerintah Provinsi Riau menertibkan 1 juta lahan perkebunan yang dikuasai perusahaan tanpa izin alias illegal.

“LAMR menyambut baik permintaan KPK kepada pemerintah Riau untuk menertibkan penggunaan lahan tanpa izin oleh perusahaan-perusahaan di Riau,” kata Ketua Umum MKA LAMR, Al azhar, Jumat (3/5/2019).

Menurut Al Azhar, isu adanya perusahaan menggarap lahan tanpa izin sudah lama bergulir di Riau. Korbannya sebagian besar adalah masyarakat adat, dalam bentuk penyempitan ruang kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

“Sudah bertahun-tahun pula masyarakat adat Riau melakukan perlawanan terhadap okupasi pemodal itu. Bahkan sampai berdarah-darah dan menghilangkan nyawa. Namun, mereka selalu kalah, dan seperti memang sudah diposisikan untuk kalah. Dalam hal konflik tenurial ini, keberpihakan negara kepada masyarakat adat di bumi Melayu ini memang sudah lama dipertanyakan,” ungkap Al azhar.

Al azhar masih ingat betul, pada tahun 2016, Pansus Monitoring Perizinan DPRD Riau mengumumkan hasil kerjanya, bahwa lebih 1,5 juta hektar kebun sawit milik perusahaan di Riau adalah ilegal. Temuan Pansus itu secara formal mengkonfirmasi kenyataan perampasan hak atas hutan-tanah mereka yang selama ini diteriakkan dan dilawan oleh berbagai kelompok masyarakat adat di Riau.

Namun, sambung Al azhar, tindak lanjut atas temuan Pansus itu berjalan lamban. Padahal, dokumen temuan itu sudah disampaikan ke pihak berwenang, sampai ke istana Presiden RI.

Oleh karena itu, harap Al azhar, campur tangan KPK dan permintaan komisi anti rasuah kepada Pemprov Riau kemarin memberi harapan baru bagi masyarakat adat di Riau dalam dua hal.

“Pertama, secara material, kembalinya hutan-tanah mereka yang dijarah pemodal. Kedua, secara immaterial, adanya secercah keadilan bagi mereka yang selama ini selalu diposisikan sebagai korban pesta-pora pemodal di ruang kehidupan mereka,” ucap Al azhar.

Baca Juga :  Malam Pemuncak Agenda Budaya Timang - Timang Mandau Diwarnai Beragam Atraksi Seni

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK mencatat setidaknya terdapat 1 juta hektare lahan perkebunan di Riau tidak memiliki izin dan dikuasai perusahaan. Karenanya, anti rasuah itu mendorong Pemerintah Provinsi Riau segera menertibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin dalam menguasai tanah dan hutan di Riau.

“Dari catatan kami ada satu juta hektere lebih tanah dan hutan di Riau diokupasi oleh masyarakat, paling besar itu dilakukan oleh perusaaah tanpa izin,” kata Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata, saat acara penandatanganan kesepakatan optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah, di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Pekanbaru, Kamis, (2/4/2019).

Alexander mengatakan, KPK melalui tim koordinasi dan supervisi (Korsup) menemukan ada banyak perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau tidak masuk dalam database perpajakan. Artinya kata dia, perusahaan tersebut sama sekali tidak pernah membayar pajak selama menguasai hutan selama beroperasi.

“Bayangkan, mereka sudah mengeruk kekayaan bumi kita yang mestinya untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi dinikmati sendiri, dan mereka tidak bayar pajak,” ujarnya.

Dalam hal ini kata dia, KPK telah menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mengajak pemerintah daerah untuk menertibkan perusahaan tidak berizin. KPK turut mengundang Geospasial untuk membuat kebijakan satu peta.

“Kalau petanya Kementrian Kehutanan itu mungkin kawasan masih hutan, tapi kalau kita tinjau di lapanangan itu sudah jadi kebun sawit,” ujarnya.

Alexander mengaku penertiban terhadap perusahaan sudah berjalan, untuk tahap awal tim Korsup KPK sudah bergerak melakukan invetarisir di wilayah Kalimantan Timur. KPK mendorong pemerintah Riau untuk turut serta dalam pendataan perusahaan yang menguasai hutan tanpa izin di Riau.

“Sekarang tim sedang bergak ke Kalimantan Timur, kita sedang melakukan invetarisasi bersama masyarkat dan koordinasi dengan pemda setempat dan BPN,” katanya. (RK1)

Baca Juga :  Telan Ekstasi, 3 Bocah di Pakning Ini "Naning"
Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *