Wawako Dumai: Seluruh Honorer Wajib Mendapat Perlindungan dari BPJS

Wawako Dumai Eko Suharjo.

RiauKepri.com, DUMAI- Setiap tenaga kerja tak terkecuali tenaga kerja honorer di lingkungan Pemko Dumai wajib dilindungi.

“Tenaga kerja non ASN bidang pendidikan, dan pegawai honorer di seluruh OPD lingkungan Pemko Dumai wajib mendapat perlindungan dari BPJS,” tegas Wakil Walikota (Wawako) Eko Suharjo SE kepada di Dumai kemarin.

Menurut Eko Suharjo pihaknya menghimbau agar pegawai non ASN (Honorer red) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemko Dumai didaftarkan menjadi peserta BPJS.

Begitu juga perusahaan dan termasuk jasa kontraktor (Jakon) mitra kerja Pemko Dumai wajib mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasalnya regulasi tentang program perlindungan di Dumai sudah tersedia yaitu Walikota (Perwako) Dumai no 27 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja terhadap Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Pekerja perlu nyaman dan mendapat perlindungan dalam bekerja. Untuk itu setiap pekerja termasuk seluruh pegawai honorer di lingkungan Pemko Dumai wajib terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Eko Suharjo.

Ketentuan wajibtersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 109 Tahunn 2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Perpres 109 tahun 2013 merupakan amanat dari UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Juga :  Mantap, Film Pendek "Kue Khasidah" Anak Siak Terbaik I di Indonesia

Penahapan pendaftaran untuk usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.

“Skala usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan / atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” kata Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Dumai Muhammad Riadh kepada riaukepri.com.

Informasi yamg diperoleh di Dumai menyebutkan usaha kecil juga  wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan hari tua (JHT) dan program jaminan kematian (JKM). Sedangkan usaha mikro, lanjutnya,  wajib mengikuti program JKK dan JKM.

Menurutnya, besaran Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, apabila komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKK  bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1,74% dari upah sebulan. Iuran JKM ditetapkan sebesar 0,30% dari Upah sebulan.

Baca Juga :  2 SMK Dumai Jadi Tamu Istimewa di PT Ivo Mas Tunggal Okto, Tadjong: Semoga Menjadi Bagian dari Keluarga Besar Sinar Mas

Sementara bila komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja.

“Misalnya, pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp 100.000.000,00 , Iuran JKK sebesar 0,21% dari nilai kontrak.  Iuran JKM sebesar 0,03% dari nilai kontrak,” ungkap Karo Sanco.

Bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

“Perusahaan yang terbukti tidak mengikutkan pekerjanya dalam jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan dikenakan sanksi mulai dari administrasi, rekomendasi pencabutan ijin usaha hingga sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar,” terang Riadh.

Seperti diketahui Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja di Bidang Pendidikan baru saja digelar di Hotel Super Star Dumai.

Kacab BPJS Ketenagakerjaan Dumai Muhammad Riadh menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja termasuk guru Non ASN di Dumai.

Hal tersebut sesuai UU No.24 tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Nasional bahwa menjadi peserta BPJS wajib. “Sesuai program pemerintah, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib. Dalam hal ini guru honorer dan pegawai nin ASN dan tenaga kerja dinperusahaan maupun BPU juga wajib mendapat perlindungan,” pintanya.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKK Rp160 Juta Lebih

Sementara Kepala Disdikbud Dumai Drs H Sya’ari MP mengucapkan terimakasih atas dilaksanakannya sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja bidang pendidikan di Dumai.

Menurutnya ada sekitar 1.500 honorer bidang pendidikan (guru) di Dumai. Selain honorer Provinsi juga ada guru honorer daerah Kota Dumai.

“Perlindungan sangat perlu agar tenaga honorer tak was-was bekerja. Kami mengucapkan terimakasih dilaksanakannya sosialisasi program pemerintah ini. Karena bisa memberikan pemahaman bagi guru honorer tentang jaminan perlindungan sesuai program BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Sya’ari.

Sedangkan untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk guru honor, ujar Sya’ari akan diusahakan melalui APBD. “Kita akan cari apakah ada nomenklatur iuran diambil dari dana APBD,” katanya.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat (4) program diantaranya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sedangkan besaran iuran dihitung dengan upah minimal satu juta rupiah. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *