Paripurna Rekomendasi DPRD Kota Tanjungpinang Terhadap LKPj Wali Kota Tahun 2018

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani.

Dalam rangka rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tanjungpinang tahun 2018, DPRD Kota Tanjungpinang gelar rapat paripurna di aula kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (14/5/2019)

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dhani memimpin rapat paripurna.

Rapat paripurna terbuka dipimpin langsung oleh Ahmad Dani, selaku wakil ketua II DPRD Kota Tanjungpinag yang dihadiri oleh anggota DPRD, Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd, dan jajaran OPD di lingkungan Pememerintah Kota Tanjungpinang, Camat dan Lurah se-Kota Kota Tanjungpinang.

Sekretaris Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Hasan menyerahkan berkas laporan kepada Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani.

Kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan LKPJ merupakan amanah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2009 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga :  Komisi I Soroti Pelayanan Disdukcapil Batam
Suasana rapat paripurna penyampaian SK DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2018 di Aula Kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang.

Dalam paripurna tersebut DPRD menyampaikan rekomendasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Terhadap LKPJ Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Di SK tersebut, dalam hal penyelenggaraan tugas dan pembantuan, DPRD memberikan rekomendasi yaitu :

Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani menyerahkan SK DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2018.

Pertama, Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan agar pemerintah kota Tanjungpinang dapat lebih intens melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar kedepannya Pemerintah Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan sesuai dengan kebutuhan

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir dalam Rapat Paripurna Penyampaian SK DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2018.

Kedua, Mendorong kepala daerah untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan karena tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKA-KL)

Baca Juga :  Ranperda RPJMD Tanjungpinang 2018-2023 Disahkan Menjadi Perda
Pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang yang menghadiri Rapat Paripurna.

Ketiga, DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar pemerintah kota Tanjungpinang menyusun strategi sinergitas lintas sektor dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penggulangan bencana dalam rangka optimalisasi pencegahan dan penanggulangan bencana yang terencana terkoordinasi terpadu dan menyeluruh

Pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang yang menghadiri Rapat Paripurna.

Keempat, Beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam membantu merumuskan kebijakan kebijakan yang di kajian kajian akademis sehingga terarah pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Baca Juga :  Fraksi DPRD Tanjungpinang Berikan Pandum Ranperda 2019 dan Jawaban Wali Kota Terhadap Pandum Fraksi

Dan dalam hal penyelenggaraan tugas dan pemerintahan, DPRD merekomendasikan sebagai berikut :

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Pertama, DPRD Kota Tanjungpinang mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya penyelenggaraan pemilu serentak yang baru saja lewat dapat berjalan dalam kondisi yang kondusif

Sekretaris Pansus Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj), Hasan, SE menyampaikan laporan.

Kedua, DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar peningkatan jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara di Kota Tanjungpinang dapat diselaraskan dengan pengembangan dan inovasi, destinasi salah satunya melalui realisasi nota kesepahaman dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Narasi dan Foto : Istimewa

Loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *