H-7 THR Wajib Dibayar, Perusahaan di Dumai Diminta Mudik Bersama

Ilustrasi (net).

RiauKepri, DUMAI-Pemko Dumai telah membagikan himbauan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan ke perusahaan di Kota Dumai.
Isinya THR Keagamaan wajib dibayarkan kepada pekerja selambat-lambatnya 7 hari sebelum Idul Fitri 1440 Hijriah.

Tidak itu saja, dalam rangka mengantisipasi arus mudik lebaran, maka perusahaan diminta untuk menyenggarakan Mudik Lebaran Bersama.

“Dalam hal membantu dan meringankan pekerja/ buruh beserta keluarga diminta untuk menyelenggarakan mudik lebaran bersama sesuai dengan kemampuan perusahaan,” pinta Kepala Disnakertrans Dumai H Suwandy SH M.Hum kepada riaukepri.com, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga :  Tahniah, Dr.Junaidi Terpilih Jadi Rektor Unilak

Sememtara untuk pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan di perusahaan diminta untuk dilaporkan kepada Disnakertrans Dumai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung mulai pembayaran THR di perusahaan.

Sesuai surat No. 560/ 227/ DTKT-HIPK tentang Himbauan Pembayaran THR Keagamaan 2019 diminta perusahaan untuk membayar THR tepat waktu.

Posko

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (HI dan Syaker) Disnakertrans Dumai Muhammad Fadhly SH menyebutkan pihaknya akan mendirikan Posko Pengaduan THR Keagamaan di kantor Disnakwryrana Jalan Kesehatan Dimai.

Posko tersebut terbuka bagi karyawan dan pekerja yang merasa dirugikan perusahaan khususnya menyangkut pembayaran THR Keagamaan.

Baca Juga :  Peduli Kepada Dhuafa, Bagian Dari Tuntunan Al Qur'an

“Posko Pengaduan didirikan bertujuan menampung keluhan buruh/ pekerja dalam pelaksanaan pembayaran THR di Dumai,” jelas Fadhly.

Sebab sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 6 tahun 2016 tentang THR, perusahaan diwajibkan membayar THR kepada karyawan/pegawai atau buruhnya.

Pemberian THR sendiri diberikan waktu paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan sesuai Pasal 5 ayat 4. Jika tidak, maka akan mendapat sanksi.

Sanksi ini dimuat dalam Bab IV mengenai denda dan sanksi administratif. Pasal 10 ayat 1 pada bab ini menjelaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat 4 dikenai denda 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Baca Juga :  LIPUN : Aset Pemkab Bengkalis KMP Tasik Gemilang Terbengkalai

“Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh,” ungkapnya. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *