Jalan Antar Daerah di Riau Banyak Rusak, Begini Cara Gubri Mengatasinya

Syamsuar istirahat sejenak setelah meninjau tanaman pohon gerongong di Bengkalis.

RiauKepri.com, PEKANBARU- Peningkatan infrastruktur jalan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Riau disesuaikan dengan APBD yang ada. Untuk meringankan beban anggaran kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Riau memasukkan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai menjadi jalan nasional.

Hal itu diungkapkan Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi saat melakukan Safari Ramadan di Kota Bengkalis, Selasa (21/5/2019) malam. Jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, banyak yang perlu dibenahi atau diperbaiki.

“Pemerintah Provinsi Riau sudah ada kesepakatan dengan Kepala Balai Jalan yang mengurus jalan nasional. Insya Allah jalan nasional di Provinsi Riau mulai dari Buton (Simpang Pusako) sampai ke Teluk Mesjid, lalu menyeberang sampai ke Sabak Auh langsung sampai ke Kota Dumai, nanti masuk jalan nasional,” kata Syamsuar kepada wartawan.

Baca Juga :  Selama Bakar Tongkang, Rp67,5 Miliar Uang Berputar di Rohil

Dimasukkannya jalan provinsi menjadi jalan nasional, selain meringankan APBD kabupaten/kota, sambung Syamsuar, juga untuk mengurangi beban biaya pemeliharaan jalan yang dilakukan provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita berharap seluruh jalan di Riau ini jadi jalan nasional. Sehingga mudah melakukan peningkatan kedepannya. Apalagi dengan anggaran yang dimiliki provinsi dan kabupaten/kota, belum mencukupi tanpa adanya bantuan dari APBN,” ungkap Syamsuar.

Berdasarkan statusnya, jalan umum statusnya terdiri dari jalan nasional (negara), jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Tanggung jawab pembangunan dan pemeliharaan jalan tersebut berdasarkan status jalan tersebut.

Baca Juga :  Ini Dia 5 Butir Warkah LAMR Terkait Pemilu 2019

“Jika itu jalan nasional, maka yang membangun dan memelihara jalan tersebut bersumber dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya untuk jalan provinsi akan dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Provinsi dan seterusnya juga jalan Kabupaten/Kota tentu menjadi tanggungjawab Kabupaten/Kota,” jelas Syamsuar. (RK1/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *