Lengkap, Kejari Inhu Akan Tahan 3 ASN Tersangka Korupsi

RiauKepri.com, INHU – Tiga orang oknum ASN Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) Riau diduga korupsi keuangan negara sekitar Rp 1,9 Miliyar akan ditahan dan dititip sementara di Rutan Kelas II Rengat di Pematangreba.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu
Hayin Suhikto, SH MH melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelligent Bambang Dwi Saputra, SH MH membenarkan tiga orang oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu sudah tahap II dari penyidik Polisi.

“Kemungkinan besar ketiganya akan ditahan,” jawab Kasi Intelijen, Selasa (25/6/2019) diruang kerja.

Menurut penyidik Jaksa, sambil menyusun dakwaan kepada ke tiga orang oknum ASN terlibat tindak pidana korupsi itu akan ditahan selama 20 hari kedepan dan dititip di Rutan Rengat.

Baca Juga :  Meletop Lagi Kasus Covid di Riau, Capai Angka 3 Ribu Lebih

“Dasar hukum penahanannya mengacu pada pasal 21 KUHPidana. Ancaman diatas 5 tahun penjara , dikuatirkan melarikan diri, dikuatirkan menghilangkan barang bukti dan dikuatirkan mengulangi perbuatan yang sama,” papar Bambang.

Terpisah Kasi Pidsus Kajari Inhu Ostar Alpansri SH MH membenarkan akan tahan ketiga orang tersangka (TSK). “Akan ditahan,” singkat Ostar, via seluler.

Sebelumnya Kapolres Inhu AKBP Dasmin Ginting SIk melalui Paur Humas Aipda Misran membenarkan tiga orang oknum ASN Pemkab Inhu diduga korupsi berinisial, SR, mantan Kepala BPMD Inhu, inisial SB mantan Sekretaris BPMD Inhu dan dan inisial BRN, selaku pejabat pelaksanaan teknis kegiatan (PPTK) di BPMD Pemkab Inhu tahun 2017 diserahkan tahap II ke Penyidik Kejari Inhu di Pematangreba.

Baca Juga :  Diskop Bengkalis Instruksikan Pengurus Koperasi CU 17 Agustus Tetap Jalankan Kinerja dengan Baik

“Iya, sebanyak 3 orang tersangka dan BB baru saja kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Inhu,” jawab PS Paur Humas, Aiptu Misran, diruang kerjanya, Selasa (25/6/2019).

Penetapan status TSK kepada ketiga orang ASN tersebut setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang atas kasus dugaan korupsi yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Inhu tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014.

Sebab berdasarkan hasil penyidikan dapat disimpulkan adanya kerugian negara (dugaan korupsi) terhadap honor tenaga pendamping Desa dan dana transportasi pendamping Desa, Usaha Ekonomi Desa (UED) Simpan Pinjam (SP) berprestasi diwilayah Kabupaten Inhu dan dana transportasi pengelola UED SP di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemkab Inhu selama tiga tahun berturut turut tercatat kerugian negara sekitar Rp. 1.939.950.000,-

Baca Juga :  Suguhkan Berita "Sejuk" Covid -19 di Dumai, Kambali: Tetap Pertimbangkan Keselamatan

Adapun Kelengkapan berkas Perkara korupsi sebagai mana surat Surat Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : B-1072/L.4.12/Ep.1/05/2019, tanggal 14 April 2019 Perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara sudah lengkap (P21). Papar Kapolres. (RK6)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *