HuKrimPekanbaruRiau

LMB: Suppoter PSPS Itu tak Beradab, Usir Dari Riau, Audit PSPS

RiauKerpri.com, PEKANBARU– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Melayu Bersatu (LMB) menilai aksi Curva Nord suppoter PSPS adalah perbuatan tak beradab serta tak beradat, dan tidak ada celah mengampuninya agar tidak menimpa pemimpin Riau yang lainnya.

“Kita sangat menyokong langkah Pemprov Riau ke jalur hukum karena perbuatan oknum supporter itu sangat tidak beradab dan tidak beradat. Riau ini adalah bumi Melayu yang menjunjung tinggi kesantunan dan marwah,” ucap Bukhari, Sekretaris DPP LMB yang juga bergelar datuk setia usaha, Selasa (26/6/2019).

LMB, kata Bukhari, berkepentingan dalam menjaga marwah Riau. Karenanya, “Agar masalah ini tidak terulang kembali maka oknum suppoter yang menghina gubernur Riau dengan sebutan nama binatang harus diusir dari bumi Lancang Kunig ini. Dan mengharapkan kepada pihak Polda Riau segera memproses oknum tersebut.”

Untuk melakukan pengusiran oknum supporter dari Riau ini, kata Bukhari, LMB akan melakukan koordinasi dengan elemen ataupun lembaga Melayu yang ada di Riau ini.

Bukhari juga menyebutkan, apa yang dilakukan supporter tersebut adalah salah alamat, kenapa gubernur Riau yang disalahkan padahal Pak Syamsuar sudah memfasilitasi pengurus PSPS bertemu dengan 6 perusahaan besar yang ada di Riau. Sementara, Pemprov Riau tidak mungkin membiayai PSPS karena berbadan hukum PT. Jika ini dilakukan menyelahi undang undang, bisa pidana.

Ibaratnya, kata Bukhari, marah dengan nyamuk kelambu yang dibakar. “Karenanya kami meminta agar PT PSPS diaudit, sebab kita mendengar banyak penyelewengan yang terjadi disana. Agar hal ini tidak berkembang liar atau timbul fitnah, satu-satunya jalan audit PSPS,” ungkap Bukhari.

Sebagaimana sudah diberitakan, Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Hukum mengadukan Dolly San David selaku koordinator Curva Nord, suppoter PSPS ke Direktur Reskrimum Polda Riau, Selasa 25 Juni 2019.

Baca Juga :  Syam-Edy Tambah Dana Desa Rp 200 Juta, Mendagri Mendukung

Karo Hukum Pemprov Riau Nelly Wardani melalui Kepala Sub Ligitasi Pemprov Riau, Yan Dharmadi, kepada wartawan mengatakan, pengaduan ini
berdasarkan pasal 315 kitab undang-undang hukum pidana tentang penghinaan ringan. (RK1)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *