DumaiRiau

Regulasinya Jelas, Perusahaan Wajib Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

RiauKepri.com, DUMAI- Perusahaan di Kota Dumai wajib dan harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Apalagi regulasinya sudah jelas yaitu Peraturan Walikota (Perwako) Dumai No 27 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Kota Dumai sudah berlaku dan wajib dipatuhi.

“Memang bidang pengawasan ketenagakerjaan sudah di provinsi. Tapi sesuai Perwako 27 tahun 2017 perusahaan di Dumai wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai H Suwandy SH M.Hum.

Sesuai regulasi yang sudah berlaku (Perwako 27 tahun 2017) tak ada alasan perusahaan di kota Dumai, untuk tidak mematuhi ketentuan tentang perlindungan ketenagakerjaan di Dumai.

“Saya minta seluruh perusahaan dan pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tak terdaftar jelas pelanggaran,” pintanya.

Hal senada juga diutarakan Kabid Hubungan Industrial (HI) dan Syarat Kerja (Syaker) Disnakertrans Dumai Muhammad Fadhly SH. “Jadi peserta BPJS bagi perusahaan sudah menjadi kewajiban dan harus dipatuhi,” katanya.

Menurut Fadhly, sesuai laporan yang masuk ke Disnakertrans Dumai masih ada saja perusahaan di kota Dumai khususnya perusahaan sub kontraktor (Subkon) di perusahaan di Dumai belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Bahkan sejumlah pekerja PT Berjaya Group yang diketahui sebagai subkon PT Surya Dumai Sejati (SDS) Lubukgaung telah membuat laporan bahwa mereka tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. “Ini perusahaan dan pekerja sedang kami panggil untuk dilakukan mediasi,” jelas Fadhly.

“Intinya jadi peserta BPJS itu wajib dan harus dipatuhi, untuk itu seluruh perusahaan di kota Dumai wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sementara Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Dumai Muhammad Riadh   sangat mengapresiasi kepedulian Pemko Dumai terhadap perlindungan pekerja di Dumai.

Baca Juga :  Wagubri Tidak Melarang Nongkrong di Kedai Kopi, Tapi...

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian bapak walikota terhadap perlindungan Tenaga kerja yg berada di kota dumai,” kata Muhammad Riadh kepada KR secara terpisah.

Menurut Riadh, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait sebagai tindaklanjut dari Perwako No 27 tahun 2017.

Diantaranya dengan Disnakertrans kota Dumai. Sedangkan terkait perijinan usaha koordinasi dengan Dinas PMPTSP, terkait pekerjaan Jasa Konstruksi dengan Dinas PUPR, serta Kejari dan KPKNL.

“Kita (BPJS Ketenagakerjaan red) terus melakukan koordinasi dengan Instansi yang lain, tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja yang memang sudah menjadi hak para tenaga kerja,” tuturnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dijelaskan bahwa terdapat sanksi yang akan diberlakukan bagi badan usaha yang tidak mematuhi jaminan sosial bagi para tenaga kerja mulai dari sanksi administratif.

Seperti teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS antara lain proses izin usaha, izin mendirikan bangunan dan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan.

“Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS. Jika dilanggar, maka sanksi pidana yaitu paling selama delapan tahun atau dengan membayar denda paling banyak Rp 1 miliar,” katanya.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Memiliki berbagai program diantaranya; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Pensiun (JP). (RK13)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *