17 UKM Binaan Kadin Siap Bergabung BPJS Ketenagakerjaan

Ilustrasi (net)

RiauKepri.com, DUMAI- Di kota Dumai ada 17 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Binaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Dumai. UKM tersebut siap bergabung dan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut mengemuka setelah Disnakertrans Dumai berkunjung ke kantor Kadin di Jalan Kesehatan belum lama ini.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai H Suwandy SH M.Hum menjelaskan, pihaknya berupaya keras bagaimana agar program perlindungan sosial pekerja berjalan dengan baik di Dumai.

“Perlindungan sosial tenagakerja sebagaimana program BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya terhadap tenaga kerja di perusahaan,” tegas Kepala Disnakertrans Dumai H Suwandy SH M.Hum kepada RiauKepri.com.

Bahkan, kata Suwandy, pekerja bukan penerima upah (BPU) termasuk pelaku UKM dan UMKM sebaiknya mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal senada juga diutarakan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial (HI) dan Syarat Kerja (Syaker) Disnakertrans Dumai Muhammad Fadhly SH.

Baca Juga :  Edy Nasution: Bantu Kami, Doa Emak-emak Ini Sangat Mabrur

Menurut Fadhly, pihaknya sudah ada pembicaraan bagaimana agar dunia usaha termasuk UKM binaan Kadin mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kadin berharap BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi program dengan mengundang dunia usaha dan UKM, kita (Disnakertrans) siap jadi pemateri,” tegas Fadhly kepada riaukepri.com secara terpisah.

Sementara Ketua Kadin Dumai Zulfan Ismaini membenarkan bahwa memang ada sebanyak 17 UKM yang menjadi binaan Kadin kota Dumai.

“Untuk saat ini ada 17 UKM binaan Kadin Dumai saya kira siap bergabung jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Dumai, ” ungkap Zulfan Ismaini sembari mengakui bahwa jumlah itu bisa saja berkembang dan tambah.

Sementara Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Dumai Muhammad Riyadh mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah khususnya Disnakertrans Kota Dumai atas terjalinnya kerjasama yang baik tersebut.

Baca Juga :  Bupati Bengkalis Terima Penghargaan dari Kemenkum HAM

“Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Disnakertrans Dumai. Saya mendukung kerjasama dengan Kadin Dumai,” kata Riadh.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, dengan telah berlakunya peraturan walikota (Perwako) Dumai No. 27 Tahun 2017 tentang tentang perlindungan tenaga kerja terhadap jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan maka tak ada alasan lagi setiap pekerja di Dumai wajib terdaftar sebagai peserta BPJS.

Menurut Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE Satpol Pemko Dumai bisa dilibatkan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pemberlakuan Perwako Dumai 27 Tahun 2017 tersebut.

Bahkan sesuai UU No 24 tahun 2011 pasal 15 Ayat 2 menyebutkan, bahwa: Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya / karyawannya sebagai peserta kepada BPJS Sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Baca Juga :  Bupati Perintahkan Dinas PUPR Bangun Gorong - Gorong

Dengan demikian perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan, perusahaan itu sendiri dan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sayang, masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS dengan berbagai alasan.

Padahal, perusahaan- perusahaan yang “bandel” itu bisa mendapatkan sanksi. Sebab sesuai Perpres No 86 tahun 2013 menyebutkan, jika perusahaan tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS akan diberi sanksi seperti akan dicabut perizinan usaha dan izin-izin lainnya serta menghentikan atau tidak mendapatkan layanan publik peserta perorangan seperti SIM, KTP, STNK dan lainnya.

Selain sanksi administratif, terdapat pula sanksi yang lain yaitu teguran tertulis dan denda.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) serta Jaminan Pensiun (JP). (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *