Penyebaran HIV dan AIDS di Dumai Parah, Pelajar Sudah Tertular

Wawako Buka Rakor KPA Dumai

Wawako Dumai Eko Suharjo SE buka rakor KPA di Hotel Grand Zuri Jumat (19/07/19).

RiauKepri.com, DUMAI- Rapat Kordinasi (Rakor) Teknis Internal Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dilaksanakan di Hotel Grand Zuri Dumai Jumat (19/07/19).

Rakor dalam menekan Laju Empedemi HIV dan AIDS di kota Dumai tersebut secara resmi dibuka Wakil Walikota (Wawako) Dumai Eko Suharjo SE yang juga Ketua Pelaksana Harian KPA Dumai.

Wawako Dumai menjelaskan penularan HIV AIDS di Dumai cukup tinggi. Bahkan PNS, TNI/ Polri, buruh, wiraswasta, IRT, pelajar, dan.masyarakat lainya sudah tertular HIV dan AIDS di Dumai.

“Penyebaran HIV dan AIDS di Dumai luar biasa. Semua lini sudah ada yang tertular,” kata Eko Suharjo kepada riaukepri.com di Hotel Grand Zuri Dumai Jumat (19/07/19) siang.

Sesuai data yang diperoleh menyebutkan, hingga Juni 2019 jumlah penderita AIDS dan HIV di Dumai sebanyak 442 orang. Dari jumlah itu 296 orang masih hidup.

Penderita HIV dan AIDS tersebut berada di tujuh kecamatan di kota Dumai. “Seluruh kecamatan se kota Dumai sudah terpapar empedemi HIV dan AIDS,” jelas Eko Suharjo

Untuk meminimalisir dan menghapuskan penyebaran HIV dan AIDS di kota Dumai perlu kerjasama dan keseriusan dan kerjasama lintas sektoral.

“Semua harus dilibatkan. Edukasi dalam upaya memberi pemahaman penularan HIV dan AIDS harus dilakukan secara serius dan terus menerus dengan melibatkan semua pihak termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama,” pintanya .

Baca Juga :  Mantap, Puskesmas Sungaiapit Masuk 10 Besar Tingkat Nasional

Dalam kesempatan itu Wawako Dumai berharap masyarakat harus aktif memeriksakan diri ke klinik Voluntary Consulting Test (VCT) terdekat agar terdeteksi penyakit mematikan tersebut dan segera dilakukan perawatan.

“Seluruh Puskesmas dan RSUD Dumai sudah tersedia VCT untuk mendeteksi penularan HIV dan AIDS,” tuturnya dan menambahkan pemeriksaan diri ke klinik khusus penyakit HIV AIDS terutama kepada mereka yang pernah melakukan perbuatan menyimpang, seperti seks bebas dan pemakaian jarum suntik untuk narkoba sangat perlu.

“Pemeriksaan diri ke klinik VCT ini bertujuan agar kita segera mengetahui kondisi kesehatan dan apabila positif terinfeksi HIV/AIDS segera dilakukan perawatan, dan identitas dirahasiakan,” kata Eko Suharjo.

Hal senada juga diutarakan Kepala Bidang (Kabid) P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Dumai Nurbaity SKM MSi. Menurutnya semua golongan masyarakat Dumai sudah tertular HIV dan AIDS di Dumai.

“Masyarakat tertular HIV dan AIDS berusia produktif antara 20 tahun Samapi dengan 49 tahun. Pelajar saja ada 5 orang terdeteksi sudah tertular di Dumai,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris KPA Provinsi Riau Sri Ayu Ningsih menjalaskan bahwa penyebaran HIV dan AIDS di Provinsi Riau termasuk Kota Dumai cukup tinggi.

Baca Juga :  Tahniah, Riau Juara Pertama Ekspo di Bali dan Jakarta

Hal tersebut terjadi lantaran kota Dumai terbuka, sehingga mobilisasi massa sangat tinggi.
Untuk antisipasi dan mengatasi tingginya tingkat penyebaran empedemi HIV dan AIDS Dumai seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan.

Kerja lintas sektoral antar Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai harus lebih ditingkatkan.

Dijelaskan, HIV dan AIDS hanya bisa menular lewat kontak cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, cairan mani dan ASI.

“Penularannya bisa lewat penggunaan jarum suntik yang tidak steril, hubungan seks tidak aman juga pemberian ASI  dari ibu ke anak. HIV dan AIDS dapay ditularkan lewat pembalut kewanitaan yang sudah terkontaminasi,” ungkapnya. (RK13)

LPK Segera Didirikan di Dumai
Parulian; Sesuai Program Pemerintah

RiauKepri, Dumai- Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) segera berdiri didirikan di Dumai.

Pendirian LPK tersebut didukung lantaran sesuai dengan program pemerintah pusat yaitu; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai melalui Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE menjelaskan pendirian LPK oleh tokoh pemuda di Dumai sejalan dengan program pemerintah pusat dalam upaya peningkatan SDM berkualitas.

Namun begitu, kata Parulian pendirian LPK harus sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ada ketentuan tentang pendirian LPK termasuk rekomendasi dari kita (Disnakertrans) Kota Dumai harus ada, ” jelas Parulian.

Baca Juga :  Wagubri: Kasus Narkoba tak Ada Ampun, Libas!

Ternyata untuk dapat mendirikan LPK tak mudah. Sebab pendirian LPK di Dumai harus memiliki ketua yang berlaku diantaranya; tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang. Mamilikk daftar nama yang dan riwayat hidup penanggungjawab lebarmbaga.pelatihan kerja (LPK). .

Copy Surat Tanda Bukti Kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan, Program pelatihan kerja berbasis kompetensi;

Profil LPK yang meliputi antara lain:6 struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile; Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan;

Surat Keterangan Domisili LPK dari kelurahan/desa setempat; Rekomendasi dari Ketua DPC Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI).

Materai Rp. 6.000 sebanyak 1 (satu) lembar; Phas Photo ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, yakni pengelola LPK dengan berpakaian jas dan dasi;

Melampirkan Foto copy NPWP atas nama Lembaga. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan khusus untuk lembaga pelatihan mengemudi.

Kemudian melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab serta surat pernyataan dari penanggung jawab lembaga, tidak ada permasalahan  intern serta mpelampirkan Ijin lembaga pelatihan kerja masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *