Yayasan SPKD Dirikan LPK di Dumai, Parulian: Sesuai Program Pemerintah

Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE.

RiauKepri.com, DUMAI- Yayasan SPKD akan mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Dumai.

Ketua Serikat Pekerja Kota Dumai (SPKD) Achmad jony Marzainur menjelaskan pihaknya mendirikan LPK tersebut dalam upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja yang ada.

Menurut Jony tenaga kerja yang akan dilatih di LPK milik Yayasan SPKD itu tidak saja untuk kebutuhan tenaga kerja lokal, tapi juga melatih tenaga kerja di luar negeri.

Pendirian LPK di Dumai juga sesuai dengan program pemerintah pusat yaitu; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.

Baca Juga :  Gantikan Edi Sakura sebagai Sekretaris Disdik Bengkalis, Agusilfridimalis Bertekad Majukan Dunia Pendidikan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai melalui Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE menjelaskan pendirian LPK oleh tokoh pemuda di Dumai sejalan dengan program pemerintah pusat dalam upaya peningkatan SDM berkualitas.

Namun begitu, kata Parulian,.pendirian LPK harus sesuai ketentuan yang berlaku. “Ada ketentuan tentang pendirian LPK termasuk rekomendasi dari kita (Disnakertrans) Kota Dumai harus ada,” jelas Parulian.

Ternyata untuk dapat mendirikan LPK tak mudah. Sebab pendirian LPK di Dumai harus memiliki ketua yang berlaku diantaranya; tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang. Mamilikk daftar nama yang dan riwayat hidup penanggungjawab lebarmbaga.pelatihan kerja (LPK).

Baca Juga :  Diminta Dihadiri Pengambil Keputusan PT Berjaya Group Dipanggil Disnakertrans Dumai

Copy Surat Tanda Bukti Kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan, Program pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Profil LPK yang meliputi antara lain:6 struktur organisasi, alamat, telepon dan faximile; Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan.

Surat Keterangan Domisili LPK dari kelurahan/desa setempat; Rekomendasi dari Ketua DPC Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI).

Materai Rp. 6.000 sebanyak 1 (satu) lembar; Phas Photo ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, yakni pengelola LPK dengan berpakaian jas dan dasi;

Baca Juga :  Tingkatkan SDM, Ini yang Dilakukan Disnakertrans Dumai

Melampirkan Foto copy NPWP atas nama Lembaga. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan khusus untuk lembaga pelatihan mengemudi.

Kemudian melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab serta surat pernyataan dari penanggung jawab lembaga, tidak ada permasalahan¬† intern serta mpelampirkan Ijin lembaga pelatihan kerja masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama. “Ketentuan ini harus dipenuhi,” tegas Parulian lagi. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *