Konsultasi Publik II KLHS RTRW Dumai, Syamsudin: Investor Tergantung RTRW

Staf Ahli Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM Setdako Dumai dan Kepala DLH Dumai Satrio Wibowo dan Narasumber berdiri saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.

RiauKepri.com, DUMAI- Konsultasi Publik II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dunai Tahun 2019-2039 dilaksanakan di gedung pendopo Sri Bungatanjung Dumai Selasa (24/09/2019).

Sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau dan Pemko Dumai, pengurus LSM, Ketua Kadin serta para camat dan undangan lainnya hadir dalam acara tersebut.

Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi melalui Staf Ahli Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setdako Dumai H Syamsudin menjelaskan program pembangunan di suatu daerah tergantung kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tidak terkecuali di Kota Dumai, program pembangunan dan penataan Wilayah kota tergantung kepada RTRW.

Baca Juga :  Kasmarni Amril Resmikan Bazar MTQ XV Siak Kecil yang Diikuti 17 Desa

“Termasuk masuknya investor ke Dumai tetap tergantung RTRW,” tegas Syamsudin.

Untuk itu, pihaknya minta konsultasi tahap II yang akan dilakukan dapat mengambil solusi yang tetap sehingga pembangunan kota Dumai berjalan dengan baik.

“Kita berharap tim dapat bekerja dengan baik, karena RTRW ini salah satu syarat dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk untuk kehadiran investor,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Satrio Wibowo melaporkan bahwa terdapat tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dalam kerangka pembangunan, ketiga pilar itu dilengkapi pula oleh pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Terkait lingkungan, pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan- sejalan dengan amanat konstitusi bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Baca Juga :  Besok, LAMR Gelar Majelis Syarahan dan Doa Haul Tenas Effendy

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menuntut adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan.

“Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan membuat KLHS untuk menjamin telah dijadikannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program,” ujarnya.

Dijelaskan, berdasarkan Permen LKH Nomor 69 Tahun 2017, Pasal 7–8, penetapan KRP yang wajib dilaksanakan KHLS dilakukan dengan cara penapisan, yang melalui tahapan identifikasi lingkup wilayah pengaruh KRP berdasarkan cakupan ekosistem dan ekoregionnya, menguji muatan KRP terhadap kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yang meliputi (namun tidak terbatas pada) perubahan iklim; keanekaragaman hayati; intensitas dan cakupan wilayah bencana; sumber daya alam; fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; penduduk miskin dan keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Baca Juga :  Dumai Expo Tahun 2019 Ditutup

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RTRW dilakukan melalui mekanisme; Persiapan Sumber Daya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS, mencakup tim/kelompok kerja KLHS dari dinas-dinas terkait, terutama lingkungan hidup; serta data dan informasi yang mendukung analisis KLHS. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *