Akhirnya, Dualisme Kepemimpinan Batam Berakhir

Kantor BP Batam. (Net)

RiauKepri.com, BATAM — Para tokoh tempatan jatidiri Batam dan Kepri pada umumnya, menyambut gembira kabar pelantikan Wali Kota Batam H Muhammad Rudi merangkap jabatan atau ex officio sebagai Kepala BP Batam. Jika tak ada aral melintang, pelantikan dilaksanakan Jumat ini (26/09) di Jakarta.

“Memang belum ada jaminan jika belum dilantik,” ujar Drs H Nyat Kadir, anggota DPR RI Komisi VI, yang merupakan mitra kerja BP Batam, menjawab media online ini. Dia berharap pemerintah pusat konsisten dan tak usah ragu untuk menerapkan kebijakan ex officio tersebut, apalagi sebagian masyarakat mendukungnya.

Wali Kota Batam pertama di era otonomi daerah yang juga Ketua LAM Kota Batam itu jauh hari sebelumnya sudah melontarkan gagasan bahwa ex officio merupakan langkah efektif dan efisien untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan Batam. Pemerlntah pusat kemudian berpandangan yang sama, hingga akhirnya lahirlah produk hukum untuk mendukung pelaksanaannya.

Baca Juga :  Ke Tanjungpelanduk, Pesan Nurdin; Wujudkan Anak Cerdas dan Berakhlak

Informasi pelantikan H Muhammad Rudi sebagai Kepala BP Batam Jumat besok disampaikan Sekretaris Menko Perekonomian RI, Susiwijono, sebagaimana diwartakan tribunenews.com. Setelah Wali Kota ex officio dilantik, akan bisa langsung bekerja sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Seharusnya sudah dari dulu Wali Kota ex officio BP Batam, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Tentu saja ini merupakan kerja keras bagi Pak Rudi dan semua pihak harus mendukungnya sesuai dengan kapasitas masing-masing demi Batam yang lebih baik,” ujar tokoh masyarakat Melayu Kota Batam, Raja Erwan.

Baca Juga :  Semua Harus Terukur dan Jelas

Pijakan hukum Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam cukup terang-benderang, menyusul ditekennya PP Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 11 September 2019 lalu, oleh Presiden Joko Widodo.

PP 62 Tahun 2019 tersebut antara lain berunyi, pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala BP Batam, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kepala BP yang dimaksud dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam.

Kemampuan Wali Kota Batam H Muhammad Rudi merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam, kata Raja Erwan, tak perlu diragukan. Selain kerja nyata yang bisa dilihat dengan kesat mata, sejumlah penghargaan bergengsi pun ia raih, seperti Best Wali Kota Indonesia Innovation Award (IIA) 2019 dan “Asia Best Mayor Of The Year 2019”

Baca Juga :  Dalmasri Syam Mengukuhkan Pengurus Gudep Lapas Tpi

Raja Erwan menilai, jika pun ada penolakan terhadap kebijakan Wali Kota Batam merangkap menjabat Kepala BP Batam, hanya segelintir pihak yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu. “Tetapi perlu pula diingat bahwa yang mendukung ex officio ini jauh lebih besar, dan ini sudah termasuk marwah bagi anak jati diri,” ujar salah seorang pengurus LAM Kota Batam ini. (RK3)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *