Ex Officio Tak Sekedar Menghapus Dualisme Kepemimpinan Batam, Ini Asa Besarnya

Muhammad Nur.

RiauKepri.com, BATAM — Kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam dinilai sebagai sebuah anugerah dari Allah SWT melalui tangan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini tentu saja tak sekedar menghapus dualisme kepemimpinan, tetapi merupakan asa baru untuk Batam yang lebih baik.

“Sebagai orang yang selalu hadir dalam setiap reses Drs.H.Nyat Kadir, mendengar keputusan ini saya terharu dan penuh syukur karena pada akhirnya aspirasi masyarakat yang selama ini disuarakan kepada anggota DPR RI dari fraksi NasDem itu terwujud,” ujar Pendiri Gerakan Mahasiswa Melayu Kepri, Muhammad Nur, dalam bincang-bincangnya dengan RiauKepri.com.

Menurut Tenaga Ahli anggota DPR RI Nyat Kadir itu, ex officio tidak datang secara tiba-tiba, melainkan sebagai perjuangan panjang masyarakat yang sudah risau melihat kondisi ekonomi di Batam. Industri, misalnya, banyak yang hengkang, sehingga pengangguran membengkak. Apalagi bagi masyarakat tempatan, yang legalitas lahannya tak juga terselesaikan setelah 15 tahun SK Wali Kota terbit tentang kampung tua.

Baca Juga :  Tingkatkan PAD, Syamsuar Teken Kerja Sama Penerimaan Pajak Online

“Perjuangan ex officio diharapkan bisa menjadikan ekonomi Batam bangkit dan masyarakat sejahtera. Otonomi daerah berjalan, tidak ada lagi lempar batu sembunyi tangan, saling menyalahkan dua institusi,” ujar Muhammad Nur, yang juga Ketua OKK KNPI Kepri itu. “Sulitnya selama ini mendapatkan lahan untuk pendidikan dan kesehatan, InsyaAllah terjawab dengan ex officio ini.”

Selain itu, sinergisitas antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam akan lebih baik, karena keduanya adalah pemerintah yang mengelola uang rakyat, DPRD Batam pun akan bisa ikut mengawasi dan mengingatkan Ketua BP Batam. Tidak seperti sebelumnya, DPRD tak “dianggap” oleh BP Batam, padahal DPRD itu adalah wakil rakyat daerah.

Baca Juga :  Catur Unik Bidak Manusia

Terkait dengan kemungkinan adanya penolakan ex officio ini, menurut Muhammad Nur, wajar-wajar saja karena bisa jadi ada kepentingannya terganggu, yang selama ini aman-aman saja. Tapi ia yakin sebagian besar masyarakat mendukung ex officio ini karena ingin merasakan nikmatnya bernegara dan keadilan.

“Logika sederhanya, kalau memang tidak ada yang terganggu kenapa harus menolak, toh BP Batam bukan dibubarkan atau digabungkan dengan pemerintah Kota Batam. Lembaganya tetap ada dan tupoksinya tetap sama. Yang berbeda cuma ketuanya saja, dulu ditunjuk oleh pemerintah pusat, sedangkan dengan ex officio Ketua BP Batam dipilih oleh rakyat,” ujar Nur.

Baca Juga :  Perjuangkan RUU Kepulauan Agar Pembangunan Efektif, Merata dan Tepat Sasaran

Dengan adanya ex officio, tambahnya, cita-cita reformasi terwujud dan masyarakat bisa memberi sanksi kepada Kepala BP Batam. Kalau kerja Kepala BP Batam tak becus, misalnya, jangan dipilih ketika pada berikutnya. Tidak seperti sebelumnya, Kepala BP tak ada beban terhadap masyarakat dan merasa eksklusif karena ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Lagi pula, kata Nur, cerita ex officio hari ini bukan cerita H.Muhammad Rudi sebagai pribadi, tapi sebagau Wali Kota. “Ke depannya siapa yang jadi wali kota, ya dia yang jadi Kepala BP Batam. Hanya dua periode, terikat dengan aturan masa jabatan kepala daerah,” ujarnya. (RK3)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *