KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA

Oleh: Ir. M.Mardhiansyah, S.Hut., M.Sc., IPU*)

Ir. M.Mardhiansyah, S.Hut., M.Sc., IPU

RiauKepri.com – Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; (c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menjelang berakhirnya masa kerja Kabinet Kerja Jilid I, yang selanjutnya akan dibentuk Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, perlu dipikirkan urusan pengelolan hutan di Indonesia yang tentunya diharapkan diurusi secara bijak dan prospektif serta profesional oleh suatu lembaga kementerian

Dinamika pengelolaan hutan di Riau dapat dijadikan simulasi untuk merumuskan solusi bagi pengelolaan hutan Indonesia. Propinsi Riau memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan memiliki dua industri kehutanan berskala besar dan internasional. Berbagai dinamika pengelolaan hutan di Propinsi Riau sering terjadi dan umumnya menjadi perhatian publik, seperti konflik pemanfaatan kawasan hutan dan perkebunan, kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap, banjir, konflik tanurial, ketidak pastian tata batas, praktek pengelolaan hutan yang tidak ramah lingkungan (gambut) dan lain sebagainya. Disamping sisi negatif pengelolaan hutan di Riau yang sering terpublish pada laman publik, terdapat juga potensi sumberdaya alam hutan yang terjaga dengan baik serta praktek-praktek kearifan lokal masyarakat adat mengelola hutan.

Menelisik pengelolaan hutan di Riau, pembentukan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Kemhutbun) dipandang sebagai alternatif solusi prospektif bagi pengelolaan hutan di Indonesia. Penggabungan kehutanan dan perkebunan dalam satu kementerian akan meminimalisir konflik pemanfaatan kawasan hutan oleh tanaman perkebunan. Alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan pun tidak perlu dilakukan yang hanya membuat luasan kawasan hutan menjadi semakin sempit. Allah SWT menciptakan tanaman dan tumbuhan di muka bumi tidak pernah membedakan tanaman kehutanan dan bukan tanaman kehutanan. Semua tumbuhan semulanya tumbuh di dalam hutan. Maka tidak ada salahnya memberi ruang tanaman non kehutanan untuk tumbuh berkembang di kawasan hutan. Batasan kriteria tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan sesungguhnya tidaklah tegas dan jelas. Beberapa tanaman berkayu yang masuk kriteria tanaman kehutanan namun nomenklaturnya masuk tanaman perkebunan, begitu juga sebaliknya.

Baca Juga :  Agar Lingkungan Bersih, di Duri dan Bengkalis Ada Satgas Sampah, Begini Kerjanya

Kemenhutbun bisa mengintervensi pengelola perkebunan untuk mematuhi dan merealisasikan regulasi pengelolaan kawasan yang lebih ramah lingkungkan sebagaimana prinsip dan konsep pengelolaan hutan yang lestari. Pada tata ruang perkebunan juga diharuskan adanya alokasi areal konservasi yang pembangunannya melalui pendekatan restorasi yang juga mendukung pemenuhan persyaratan sertifikasi bagi pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Kawasan perkebunan yang sudah terbangun bisa dilegalkan sebagai bagian kawasan hutan yang pengelolaanya dengan pendekatan Agroforestri karena pada kawasan tersebut merupakan sinergitas kolabooratif pengelolaan tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan.

Pengelolaan hutan tidak semata urusan kawasan hutan, namun yang lebih penting dan utama adalah bagaimana tutupan kawasan hutan tersebut dapat terjaga produktifitasnya agar mampu menyangga sesuai fungsinya. Wacana penggabungan urusan kehutanan dengan urusan Agraria dan Tata Ruang (ATR) menjadi satu kementerian dapat dipandang bahwa Kehutanan hanya sebagai pengelola kawasan. Dengan demikian, patut diduga tanggung jawab utama pengelolaan hutan untuk memastikan bahwa setiap kawasan hutan mampu menyangga sesuai fungsinya sulit untuk terwujud.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok menjadi: (a) Hutan produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; (b) Hutan lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; (c) Hutan konservasi (HK) adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Penggabungan urusan kehutanan dan perkebunan semakin mempertegas bahwa hutan tidak hanya dipandang sebagai kawasan semata, namun ada fungsi yang harus difasilitasi oleh hutan tersebut.

Dari perspektif kontribusi terhadap penerimaan APBN, sesungguhnya sektor Kehutanan merupakan sektor yang terbesar dalam berkontribusi menyumbang penerimaan APBN. Sumber penerimaan negara yang besar seperti pertambangan dan energi sesungguhnya bagian dari kontribusi sektor kehutanan, karena hampir semua arela pertambangan dan energi berada dalam kawasan hutan sehingga dapat dipandang sebagai hasil hutan. Sektor lain tak mampu bergerak jika tidak didukung oleh sektor Kehutanan. Kontribusi sektor kehutanan terdistribusi ke sektor-sektor lain dan penyumbang APBN.

Baca Juga :  Hindari Berkumpul, Penerimaan Siswa Baru di Riau Secara Online

Namun demikian, alternatif solusi pengelolaan hutan di Indonesia melalui pembentukan Kementerian Kehutanan ini harus dikaji lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku sehingga membuka ruang diskusi terkait hal tersebut. Tentunya semua tersebut kembali kepada hak prerogatif Presiden dalam menyusunan kabinetnya.

Mencermati dinamika pengelolaan hutan di Indonesia secara garis besar tantangan yang dihadapi antara lain:

  1. Kesenjangan Regulasi dan Realisasi.

Salah satu pemicu terjadinya dinamika pengelolaan hutan di Riau dan Indonesia yang bermuara pada konflik atau persepsi negatif pengelolaan hutan adalah karena kesenjangan antara Regulasi dengan Realisasi. Banyak pihak yang tidak memahami seutuhnya regulasi yang ada sehingga tak bisa direalisasikan sebagai mana mestinya.

Beberapa contoh praktek kesenjangan regulasi dengan realisasi dalam pengelolaan hutan diantaranya, regulasi tentang pengukuhan dan penetapan kawasan, pengelolaan hutan berbasis tapak melalui KPH  dan Program Perhutanan Sosial (PS) tidak terealisasi sesuai rencana dan harapan. Pengawasan terhadap praktek pengelolaan oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan terlihat lemah sehingga berpotensi menimbulkan kecurangan dan persepsi negatif publik terhadap pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan harus menerapkan sistem silvultur yang tepat sesuai dengan tujuan pengelolaannya. Sistem silvikultur yang baik harus menenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) Optimalisasi hasil panen; (2) Peningkatan kualitas pohon dan tegakan; (3) Pemendekan periode investasi; (4) Minimalisasi investasi; (5) Pelestarian ekosistem dan produktivitasnya. Oleh karena itu, jika hutan dikelola dengan sistem silvikultur yang baik dan benar, tidak ada hutan yang akan rusak. Namun prakteknya masih ditemukan pengelolaan hutan yang menimbulkan kerusakan hutan. Hal itu dapat disebabkan oleh tidak mampuan pengelola menjalankan sistem silvikultur serta lemahnya pengawasan dalam menerapkan sistem silvikultur.

  1. Keseimbangan alokasi ruang kawasan hutan menurut fungsinya.

Pemerintah harus cermat mengalokasi luasan kawasan hutan untuk setiap fungsinya agar menjaga keseimbangan ekosistem. Dasar penentuan luasan kawasan HL maupun HK dengan kualitas tutupan berupa hutan harus dihitung secara cermat agar mampu menyangga fungsi lingkungan. Fenomena yang terjadi selama ini, ketidakmampuan mengelola HL dan HK berimbas pada persepsi yang keliru terhadap HP. Seolah-olah HP bertanggung jawab untuk semua fungsi hutan tersebut. Dalam pengelolaan HP, Pemerintah mengharuskan pengaturan tata ruangnya dialokasikan selain untuk tanaman pokok, juga untuk areal tanaman unggulan, areal tanaman kehidupan dan areal konservasi berupa greenbelt, HVC dll. Pengelolaan HP juga harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan menjaga fungsi konservasi dan lindungnya. Dengan pendekatan pengelolaan berbasis landskap, seharusnya sinergitas dan keseimbangan dari fungsi-fungsi hutan tersebut harus terjaga.

Baca Juga :  Masa Tenang, Satpol PP Dumai Lakukan Penertiban APK

Kerusakan hutan dan semakin terbatasnya luasan kawasan hutan, menuntut hutan harus dikelola secara intensif. Ke depan, setiap satuan luas unit kawasan hutan harus memberikan produktifitas seoptimal mungkin. Memasrahkan hutan untuk kembali pulih dan produktif secara alami akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan sulit terwujud. Maka diperlukan intervensi pengelolaan hutan dengan teknik silvikultur intensif. Teknik silvikultur intensif adalah mensinergsikan pemuliaan pohon (penggunan bibit yang berkualitas/produk pemuliaan), manipulasi lingkungan agar kondusif untuk pertumbuhan tanaman dan pengendalian hama penyakit. Teknik silvikultur intensif dapat diterapkan disemua sistem silvikultur (TPTI, THPA, THPB dll) dan disemua status kawasan hutan (HP, HK dan HL).

  1. Politik perdagangan internasional

Sebagai negara yang berada di kawasan tropis khatulistiwa, Indonesia memiliki keunggulan alam untuk mendukung produktifitas hutan dan sumber daya alam. Indonesia akan mampu menguasai pasar internasional terkait hasil hutan dan sumberdaya alam lainnya khususnya sektor perkebunan. Persaingan dagang internasional memainkan politik dagangnya untuk melembahkan nilai tawar Indonesia di kancah perdagangan Internasional melalui kampanye negatif terhadap pengelolaan dan produk hasil hutan dan perkebunan. Berbagai persyaratan dan sertifikasi diberlakukan untuk membatasi kemampuan Indonesia mensuplay produk-produknya ke pasaran internasional. Disisi lain peluang pasar gelap juga terbuka menerima produk-produk Indonesia. Propaganda dan penggiringan opini publik yang menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan hutan dan sumberdaya alam juga dilakukan yang berdampak pada pemicu dinamika dan terganggunya stabilitas pengelolaan hutan maupun sumberdaya alam sehingga melemahkan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Hutan mempunyai peranan sebagai penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Negara harus menghadirkan kesejahteraan serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia sesuai amanah Pembukaan UUD 1945.

Ir. M.Mardhiansyah, S.Hut., M.Sc., IPU*)*  adalah Staf Pengajar Jurusan Kehutanan Universitas Riau

 

 

 

 

 

Loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *