Parulian: Tak Hanya Bahas Dampak PP 78 Tahun 2015, Tapi Juga Soal Ekonomi

Kunker DPK Dumai Dimulai di Disnakertrans Kepri

Kepala Disnakertrans Provinsi Kepri Tagor Napitupulu sedang memberikan penjelasan saat diskusi dengan rombongan DPK Dumai di ruang rapat kantor Disnakertrans Kepri.

RiauKepri.com, KEPRI– Kunjungan Kerja (Kunker) Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai dimulai di kantor Disnakertrans Kepri, Selasa (22/10/19) pagi.

Berangkat dari Bintan Beach Resort Jalan Pantai Impian, DPK Dumai langsung ke kantor yang terletak di kawasan perkantoran Dompak itu.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kota Dumai MT Parulian Siregar SE didampingi Kabag Hukum Setdako Dumai DR Dede Mirza SH MH dan Kabid HI dan Syaker Disnakertrans Dumai Irwan S.Sos, menjelaskan, DPK Dumai diskusi terkait dampak Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Kita diskusi masalah dampak PP No. 78 tahun 2015 terhadap sosial ekonomi Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepri,” jelas Parulian Siregar kepada riaukepri.com.

Dalam diskusi tersebut, juga turut dibahas masalah pertumbuhan ekonomi serta investasi. Termasuk kenyamanan bekerja dan ketenangan berusaha bagi investor di Tanjungpinang Kepri.

“Kita juga diskusi masalah upah sektor dan pemberlakuan skala upah di daerah ini,” jelas Parulian lagi.

Sementara setibanya di kantor Disnakertrans Provinsi Kepri, rombongan disambut Kepala Disnakertrans Provinsi Kepri Tagor Napitupulu didampingi Kabid HI dan Syaker Disnakertrans Kepri Ayudia Sekretaris Apindo Kepri Amintas serta sejumlah staf Disnakertrans Provinsi Kepri.

Tagor Napitupulu menyambut baik kunjungan DPK Dumai ke Disnakertrans Kepri. Apalagi yang didiskusikan menyangkut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

“Cocoklah DPK Dumai koordinasi ke Disnakertrans Kepri ini. Apalagi yang dibahas menyangkut upah sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2016,” jelas Tagor Napitupulu.

Menurutnya, UMK Kota Batam tahun 2019 sebesar Rp 3, 8 juta lebih, sementara upah minimum provinsi (UMP) Kepri 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.769.754.

Baca Juga :  Hadiri HUT Karimun ke-22, Gubernur Sebut Momen Untuk Berbenah

“UMK kota Batam tahun 2019 sebesar 3,8 juta lebih, untuk tahun 2020 akan naik lagi mencapai Rp 4,1 juta lebih.

Penetapan UMK Kepri, kata Tagor Napitupulu sesuai hasil perundingan dengan asosiasi dengan tetap mengacu kepada PP No 78 tahun 2015.

“Kesepakatan sektor usaha dan asosiasi perlu dilakukan dalam penetapan upah,” ujarnya.

Menurut Napitupulu UMK di Batam tiap tahun naik, membuat masalah, karena memberatkan pengusaha.

Sebaiknya, asosiasi harus berperan dalam penetapan upah. DPK yang didalamnya ada SP/SB harus ikut berperan namun juga harus sesuai koridor.

“Sepanjang pengusaha mampu pasti mau, artinya kalau dipaksakan sesuai aturan berat juga bagi pengusaha,” tegas Tagor Napitupulu yang mengaku sejak tahun 2010 sudah minta pindah, tapi tak pindah pindah.

Dalam kesempatan itu, Tagor Napitupulu juga menekankan agar struktur skala upah diberlakukan. Bahkan dia mengaku tak akan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kalau tak laporkan skala upah.

“Kalau skala upah tak diberlakukan orang lama yang kasihan. Karena UMK hanya berlaku bagi pekerja dua belas bulan ke bawah,” ungkapnya dan menambahkan bahwa dia tak bisa lama lama karena jam 10.00 WIB ada pertemuan dengan DPRD Kepri yang baru.

Di Kepri kata Napitupulu ada tiga sektor yaitu sektor pariwisata, elektronik dan garmen. Namun di Bintan ada sektor Migas.

Sedangkan untuk kota Dumai, pesan Napitupulu, perlu didorong untuk pembentukan sektor industri pengolahan kelapa sawit.

“Kumpul mereka. Apindo harus kuat, perusahaan harus jadi anggota. Bentuk sektor pengolahan industri kelapa sawit di Dumai,” pintanya.

Baca Juga :  Ini Akhir Kunker DPK Dumai ke Kepri

Sementara Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE dalam diskusi menjelaskan bahwa Walikota Drs H Zulkifli AS MSi kirim salam dan ucapkan terimakasih kepada Disnakertrans Provinsi Kepri.

“Kami sama saat mau berangkat. Beliau mau ke Jakarta kami ke sini. Beliau kirim salam,” jelas Parulian Siregar.

Dijelaskan, DPK Dumai memilih kunjungan kerja ke Disnakertrans Kepri untuk diskusi terkait dampak dari PP 78 Tahun 2015.

“Mana tau ada solusi yang dapat diadopsi untuk penetapan, khususnya menyangkut upah sektor. Di Dumai ada dua sektor, Migas dan industri pengolahan,” jelasnya.

Kata Parulian, pada umumnya pengusaha tak tinggal di Dumai tapi diluar daerah seperti Medan dan daerah lainnya. “Ada fenomena, karena yang di Dumai hanya pekerja yang dikasih jabatan, sehingga tak bisa mengambil keputusan,” ujarnya.

Di Kota Dumai sendiri, kata Parulian ada 17 Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SP/SB) nasional dan lokal dan ada juga hanya ditingkat perusahaan.

Anggota DPK Dumai Ir FA Aritonang menjelaskan pihaknya memilih kunker ke Disnakertrans Kepri untuk membandingkan pengaruh dari UMK untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepri.

Pihaknya juga bertujuan menggali masalah DPK dalam tugasnya dalam penetapan upah.

“Kami ingin mengatahui apakah masih dilaksanakan empat unsur untuk penetapan UMK,” katanya. Aritonang mengaku khusus ritel dan perhotelan sangat susah berkembang di Dumai.

Aritonang mengaku besar peran serta kalangan serikat buruh dan SP/SB, Apindo dan Kadin dalam membantu pemerintah dalam penetapan UMK Dumai.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Dumai Zulfan Ismaini menyebutkan ada dilema yang terjadi di Dumai pada saat penerapan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca Juga :  Gubernur Ingin Penyerapan APBD Bisa Maksimal dan Bermanfaat

Karena sesuai ketentuan itu UMK pasti naik setiap tahun tapi tak diikuti perkembangan usaha. “UMK Dumai ditetapkan mengikuti PP 78 tahun 2015, sehingga setiap tahun pasti naik tapi tak diikuti perkembangan dunia usaha,” tutur Zulfan Ismaini.

Sementara Sekretaris DPK Provinsi Kepri Amintas menjelaskan perusahaan di Kepri sedang ‘sakit’. Namun pihaknya tetap optimis akan bisa sehat.

Sedangkan menyangkut UMK tergolong tinggi. Bahkan tahun 2020 UMK Batam mencapai Rp 4,1 juta. “Untuk tahun 2020 UMK Batam lebih tinggi dari Malaysia,” jelasnya dan mengaku karakter bisnis Dumai dan Kepri beda.

Itu sebabnya di Batam banyak perusahaan hengkang karena tak bisa lagi mengikuti alur bisnis.

“Namun begitu Apindo berupaya untuk tetap eksis, dengan melakukan pembenahan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Amintas yang juga Direktur PT Swakarya Indah Busana Tanjungpinang membawa rombongan DPK Dumai berkunjung ke lokasi industri Garmen Tanjungpinang.

Ratusan pekerja yang mayoritas perempuan nampak sibuk bekerja di industri pakaian jadi tersebut. Mereka digaji sesuai UMP Kepri Rp 2,7 juta sebulan.

Menurut Amintas, bahan baku industri Garmen itu diimport dari luar negeri. “Produk pakaian jadi dieksport ke Singapura,” jelas Amintas kepada Riau-Kepri.com di lokasi perusahaan.

Kabid Hubungan Industri (HI) dan Syaker Disnakertrans Dumai Irwan S.Sos menjelaskan agenda yang diprogramkan dalam kunker DPK Dumai ke Tanjungpinang sudah dilaksanakan dengan baik.

“Tiga agenda kunker sudah dilaksanakan seluruhnya. Termasuk kunjungan ke perusahaan, ” jelas Irwan kepada Riau-Kepri di sela-sela makan siang di Pondok Sarbana Tanjung Pinang Selasa siang ini. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *