DPK Dumai Bahas UMK 2020,  Hamdan Kamal; KitaTetapkan Melalui Kesepakatan

Ketua DPK Dumai Drs Hamdan Kamal didampingi Kepala Disnakertrans Dumai H Suandi SH M.Hum memimpin rapat DPK Dumai.

RiauKepri.com, DUMAI– Rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) berlangsung di aula kantor Disnakertrans Dumai Selasa (05/10/11/19). Sesuai instruksi Gubri Syamsuar besaran UMK sudah dilaporkan 8 Nopember 2019.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPK Dumai yang juga Asisten I Setdako Dumai Drs H Hamdan Kamal didampingi Kepala Disnakertrans Dumai H Suwandy SH M.Hum disepakati bahwa besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Dumai masih perlu dibahas.

Berbagai masukan dan pendapat menyeruak dalam rapat yang dihadiri Kabag Hukum Setdako Dumai DR Dede Mirza SH, Sekretaris Disnakertrans MT Parulian Siregar SE, Kabid HI dan Syaker Irwan S.Sos, ketua Kadin Dumai Zulfan Ismaini, pengurus Apindo serta sejumlah pengurus SP/SB Dumai tersebut.

Sesuai ketentuan, penatapan UMK mengacu kepada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Hanya saja anggota DPK Dumai minta agar besaran UMK Dumai tahun 2020 sebaiknya ditetapkan melalui kesepakatan bersama.

Hal tersebut penting demi kelangsungan dunia usaha, serta mempedomani pertumbuhan ekonomi di kota Dumai

Baca Juga :  Pilih Fokus di DPRD Riau Abdul Kasim tak Nyalon Wako Dumai

Menurut Hamdan Kamal, dibalik PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, penetapan UMK juga perlu kesepakatan. Karena meningkatkan kesejahteraan pekerja harus diperhatikan, namun industri juga ada keterbatasan.

“UMK Dumai tahun 2019 berjalan aman dan UMK Dumai tahun 2020 sebaiknya jangan ada gejolak,” pinta Hamdan Kamal.

Belum ada kesepakatan berapa besar UMK Dumai tahun 2020. Namun DPK Dumai sepakat akan membahas secara bersama-sama.

Mantan PLT Sekdako Dumai itu optimis akan ditemukan kesepakatan besaran UMK Dumai dalam pertemuan lanjutan.

“Besaran UMK Dumai tahun 2020 akan kita tetapkan melalui kesepakatan besama. Habis Jumat nanti kita ketemu lagi disini,” tegas Hamdan Kamal kepada Riau-Kepri.com di sela- sela rapat.

Pantauan di lapangan, ternyata UMP Riau tahun 2020 sudah ditetapkan 2.888.564,01. Begitu juga UMK Bengkalis tahun 2020 naik 4 persen, Siak naik 6 persen, Inhil sesuai formula. “Semua mengacu kepada PP No. 78 tahun 2015,” jelas Sekretaris Disnakertrans MT Parulian Siregar SE kepada Riau Kepri.com.secara terpisah.

Baca Juga :  Orkestra Spanyol Konser Bersama RRCI di Riau, Ini Tanggal Mainnya

Sementara dalam rapat tersebut Parulian menambahkan penetapan UMK Dumai masih ada celah untuk diputuskan melalui musyawarah.

Artinya tidak harus mengacu kepada PP 78 tahun 2015, namun masih ada ruang untuk ditetapkan melalui kesepakatan para pihak. Namun yang penting harus lebih tinggi dari UMP Riau. “Kalau tak ditemukan kesepakatan, maka UMK Dumai tahun 2020, bisa saja ditetapkan sesuai UMK 2019,” ujarnya.

Jika mengacu kepada PP No 78 tahun 2015, maka diperkirakan UMK Dumai Rp 3. 383.833 atau naik sebesar 8,51 persen

Ketua Kadin Dumai Zulfan Ismaini berharap UMK Dumai jangan terlalu memberatkan dunia usaha, khusus usaha menengah ke bawah. Untuk itulah pihaknya sepakat UMK Dumai tahun 2020 ditetapkan melalui kesepakatan.

“Kalau tetap harus mempedomani PP 78, untuk apa lagi ada DPK untuk membahas ini. Kami bersama Apindo Dumai masih akan membicarakan hal ini dengan dunia usaha,” jelas Zulfan Ismaini.

Baca Juga :  Tes Urin, Supir Bus Medan Menuju Bengkulu Positif Narkoba

Dalam kesempatan itu Kadin Dumai minta waktu kordinasi dengan dunia usaha. Karena pihaknya perlu pertimbangan pergerakan ekonomi. “UMK bisa naik, tapi yang perlu dipikirkan bagaimana ekonomi bergerak,” tuturnya.

Sementara PLT Ketua DPC FSB KAMIPARHO KSBSI Kota Dumai Ir FA Aritonang menegaskan ketika UMK ditentukan pasti ada hal hal yang perlu dipikirkan.

Hal tersebut agar UMK Dumai jangan menjadi musuh atau momok bagi pengusaha.

“SP/SB juga memikirkan kelangsungan dunia usaha. Kita juga harus memikirkan kemampuan usaha menengah dan kecil,” pintanya dan menambahkan perlu menjadi pertimbangan DPK, demi keberlangsungan ekonomi Dumai.

Para pengurus SP/SB lainnya juga sepakat bahwa demi kepentingan bersama, perlu ada kesepakatan.
“Keputusan jangan sampai terburu-buru,” kata pengurus SPKD Dumai Wawan. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *