Kamifarhon Bahas UMK Secara Internal, Arionang: Tak Ada Bergaining UMSK

Tetapkan Sesuai PP 78/ 2015

Penjelasan dewan pengupahan tentang penetapan UMKD kepada pengurus FSB Kamiparho.

RiauKepri, com, DUMAI- Rapat DPK Dumai terkait pembahasan UMK Dumai tahun 2020, sudah berlangsung Selasa(05/11/19).

Kendati belum ada keputusan, namun apa yang menjadi isu dan topik bahasan dalam rapat langsung dibawa Kamifarho SBSI Dumai dalam pertemuan secara internal.

PLT Ketua DPC FSB Kamifarho KSBSI Kota Dumai Ir FA Aritonang langsung action dan melakukan pertemuan khusus dengan internal Karmifarho Dumai.

Belum jelas apa yang dibicarakan di internal Kamifarho Dumai, namun yang jelas dalam rapat bersama DPK Dumai yang dipimpin Ketua DPK Dumai yang juga Asisten I Setdako Dumai Drs H Hamdan Kamal didampingi Kepala Disnakertrans Dumai H Suwandy SH M.Hum ada penegasan dari Kamifarho SBSI Dumai.

PLT Ketua DPC FSB Kamifarho KSBSI Kota Dumai Ir FA Aritonang minta Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) hendaknya ditetapkan juga di Dumai.

Baca Juga :  Kepala BKPM RI ke Dumai, Zul As: Investasi Tingkatkan Kesejahteraan

Menurutnya harus ada bergaining tentang UMSK Dumai, kalau tidak maka sebaiknya UMK Dumai ditetapkan sesuai formula PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Kalau tidak tidak ada bargaining, kami.kinta harus berdasarkan formula yang diatur dalam PP 78 Tahun 2015,” tegas FA Aritonang kepada RiauKepri melalui WA Rabu (06/11/2019)

Informasi yang diterima Riau-Kepri.cobmenyebutkan, sesuai ketentuan, penatapan UMK mengacu kepada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Hanya saja anggota DPK Dumai minta agar besaran UMK Dumai tahun 2020 sebaiknya ditetapkan melalui kesepakatan bersama.

Hal tersebut penting demi kelangsungan dunia usaha, serta mempedomani pertumbuhan ekonomi di kota Dumai

Baca Juga :  Jambore Kader Posyandu di Siak, Upaya Meningkatkan Kualitas Kerja

Menurut ketua DPK Dumai Drs Hamdan Kamal, dibalik PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, penetapan UMK juga perlu kesepakatan. Karena meningkatkan kesejahteraan pekerja harus diperhatikan, namun industri juga ada keterbatasan.

“UMK Dumai tahun 2019 berjalan aman dan UMK Dumai tahun 2020 sebaiknya jangan ada gejolak,” pinta Hamdan Kamal.

Belum ada kesepakatan berapa besar UMK Dumai tahun 2020. Namun DPK Dumai sepakat akan membahas secara bersama-sama.

Mantan PLT Sekdako Dumai itu optimis akan ditemukan kesepakatan besaran UMK Dumai dalam pertemuan lanjutan.

“Besaran UMK Dumai tahun 2020 akan kita tetapkan melalui kesepakatan besama. Habis Jumat nanti kita ketemu lagi disini,” tegas Hamdan Kamal kepada Riau-Kepri.com di sela- sela rapat.

Baca Juga :  Diskusi FK TEKAL dan Perusahaan Diundur, Kapolres Dumai; Semua Harus Ikut Aturan

Untuk diketahui, UMP Riau tahun 2020 sudah ditetapkan 2.888.564,01. Begitu juga UMK Bengkalis tahun 2020 naik 4 persen, Siak naik 6 persen, Inhil sesuai formula. “Semua mengacu kepada PP No. 78 tahun 2015,” jelas Sekretaris Disnakertrans MT Parulian Siregar SE kepada Riau Kepri.com.secara terpisah.

Sementara dalam rapat tersebut Parulian menambahkan penetapan UMK Dumai masih ada celah untuk diputuskan melalui musyawarah.

Artinya tidak harus mengacu kepada PP 78 tahun 2015, namun masih ada ruang untuk ditetapkan melalui kesepakatan para pihak. Namun yang penting harus lebih tinggi dari UMP Riau. “Kalau tak ditemukan kesepakatan, maka UMK Dumai tahun 2020, bisa saja ditetapkan sesuai UMK 2019,” ujarnya. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *