UMK Dumai Ditetapkan Diluar Regulasi, Ketua Kamiparho Walk Out

PLT Ketua DPC FSB Kamiparho Dumai Ir FA Aritonang sambil berdiri minta UMK Dumai ditetapkan sesuai regulasi.

RiauKepri.com, DUMAI- Rapat DPK penetapan UMK Dumai tahun 2020 di Aula Disnakertrans Dumai, Senin malam (11/11/2019) tak semulus yang dibayangkan. Perbedaan pendapat terus menyeruak dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPK Dumai Drs Sofyan MSi itu.

Meski demikian, akhirnya UMK Dumai tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 3.289.033,30,-, naik 5,47 persen dari UMK Dumai tahun 2019.

Namun jelas diluar regulasi PP 78/2015 tentang pengupahan. Sebab jika sesuai regulasi, UMK Dumai tahun 2020 sebenarnya adalah Rp 3. 383.833 atau naik sebesar 8,51 persen.

Memang sejak awal rapat, pengusaha melalui Apindo dan Kadin dengan serikat pekerja/ serikat buruh (SP/SB) tak sependapat. Akibatnya rapat pun sempat dishors satu jam. Bahkan PLT Ketua DPC FSB Kamiparho Ir FA Aritonang memilih walk out.

Pantauan dilapangan, dalam rapat lanjutan malam sejumlah pengurus SP/ SB tak ngotot agar UMK mengacu regulasi PP. 78/ 2015 tentang pengupahan.

Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Nurdin Budin S.Sos bersama pengurus SP/SB lainnya “melunak” dengan mengusulkan kenaikan UMK Dumai tahun 2020 menjadi sebesar 6 persen. Sementara Apindo dan Kadin tetap bertahan kenaikan UMK Dumai di angka 3 persen.

Baca Juga :  Ratusan ASN Pemko Dumai Hadiri Tabligh Akbar, Zul AS: Perbanyak Zikir

Namun, PLH Ketua DPC FSB Kamiparho Dumai Ir FA Aritonang tak sependapat dengan opsi itu.

Kamiparho menawarkan agar peserta menetapkan dua pilihan. Yaitu penetapan sesuai PP 78/ 2015 tentang pengupahan, atau diluar regulasi itu.

Mendengar itu, sebagian besar anggota DPK Dumai peserta rapat memilih diluar regulasi. Akhirnya disepakati UMK Dumai naik 5,47 persen menjadi Rp 3.289.033,30,-

Ketika wakil ketua DPK Dumai dari unsur perguruan tinggi (PT) Drs Sofyan MSi sebagai pemimpin rapat mengetuk palu pertanda UMK Dumai ditetapkan diluar regulasi PP No.78/2015, Aritonang memilih walk out dan meninggalkan ruangan.

“Kalau diluar regulasi, kami tidak setuju, dan saya memilih walk out, ” katanya.

Melihat ketuanya keluar ruangan, suara hiruk pikuk dari anggota Kamiparho Dumai terdengar mengecam Apindo dan Kadin Dumai. Kendati akhirnya meninggalkan lokasi rapat dengan tertib.

Sebelumnya Kamiparho menyebutkan bahwa sebagai lembaga informal DPK Dumai bekerja sesuai SK Walikota Dumai. Dan membahas UMK Dumai adalah demi kebaikan bersama.

Buruh, kata Aritonang sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, apalagi adanya kenaikan kebutuhan termasuk iuran BPJS.

Untuk itu, pihaknya sebagai anggota DPK Dumai dari unsur SP/SB melihat walau UMK Dumai dinaikkan sesuai regulasi tetap berpengaruh terhadap daya beli buruh.

Baca Juga :  Dumai Juara se Riau, Gubri Keluarkan SK UMK 2020

Bahkan jika UMK ditetapkan dibawah ketentuan regulasi tapi ditolak provinsi hal itu sangat menyedihkan.”Jadi kita dianggap goblok, mari kembali ke jalan yang benar,” pinta Aritonang.

Sedangkan Apindo dan Kadin Dumai
menilai sampai tahun 2019, UMK Dumai sudah terlalu tinggi dari daerah lain, khususnya daerah tetangga.

Demi tercapainya kenyamanan, menentukan upah, perlu mempedomani pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi Riau.

“UMK Dumai berdampak kepada perputaran ekonomi, pariwisata dan UMKM, ” kata Apindo.

Jika kenaikan 3 persen, maka UMK Dumai tahun 2020 adalah Rp 3.212.000,” jelasnya.

Apindo menilai industri tak mampu bersaing akibat upah yang terlalu tinggi.
Itu sebabnya Apindo dan Kadin mohon untuk bersama mendorong pemberlakuan UMSK di Dumai. “UMK tetap naik, tapi jangan terlalu memberatkan dunia usaha,” pintanya.

“Sebaiknya yang kita perjuangkan adalah UMSK bukan UMK Dumai,” kata Ketua Kadin Dumai Zulfan Ismaini.

Menurut Apindo dan Kadin, skala upah perlu diberlakukan di Dumai. Selain itu pemerintah supaya menjamin kepastian hukum berusaha di Dumai. Termasuk kepastian RTRW demi Dumai aman dan damai dalam berinvestasi.

Baca Juga :  Sidang DKP Dumai Sepekati UMK, Besarannya Sesuai PP No. 78/2015

Bahkan, dimata Apindo dan Kadin, dengan beroperasinya Roro Dumai-Malaka serta jalan toll Dumai-Pekanbaru akan mampu meningkatkan pariwisata Dumai. Kalau.upah naik terlalu tinggi, dampak sosialnya banyak.

Sedangkan menurut BPS, penetapan UMK tak berdampak langsung terhadap inflasi, tapi dampak kepada daya beli masyarakat pasti terjadi.

Sementara Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE mengisyaratkan bahwa menetapkan UMK perlu kehati hatian. Sebab dengan munculnya regulasi baru harus menjadi pertimbangan. “Perlu kearifan dan juga kebijakan,” jelasnya.

Menurut Parulian, sebelum besaran UMK Dumai yang ditetapkan DPK Dumai dikirim kepada Gubernur Riau akan dilaporkan dulu ke Walikota Dumai. “Besok kami laporkan ke walikota Dumai,” jelasnya kepada riaukepri.com, diamini Sofyan.

Dijelaskan, secara institusi Disnakertrans sebagai sekretariat paling bertanggungjawab tentang UMK.

Itu sebabnya bagaimanapun dinamikanya diharapkan masalah UMK Dumai tahun 2020 dapat diselesaikan hari itu juga.

Kata Parulian, berita acara sudah dibuat, dan sudah ditandatangani para pihak. Namun Kamiparho, Kadin dan Apindo belum membubuhkan tandatangan. “Ya sebelum dikirim ke gubernur kami laporkan dulu ke.pimpinan besok ,” ungkapnya. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *