Kalau Ditolak Gubri, UMK Dumai 2020 Bisa Ditinjau Ulang

Parulian Siregar didampingi Kabid HI dan Syaker Irwan S.Sos dan Kepala Disnakertrans Kepri saat kunker anggota DPK Dumai ke Tanjung pinang belum lama ini.

RiauKepri.com, DUMAI- Kendati belum ditandatangani Walikota Dumai, namun UMK Dumai tahun 2020 sudah ditetapkan DPK Dumai naik 5,47 persen sebesar Rp 3.289.033,30. Hanya saja, jika Gubenur Riau (Gubri) tak sependapat dan menolak UMK Dumai yang ditetapkan diluar regulasi, tak ada pilihan lain maka harus ditinjau ulang.

“Kalau ditolak Gubenur Riau (Gubri) karena penetapan UMK Dumai tak sesuai PP NO. 78/ 2015, wajib ditinjau ulang, “jelas Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE kepada Riau-Kepri di ruang kerjanya Kamis (14/11/19).

Seperti diketahui, sebagian besar anggota DPK Dumai “terlanjur” setuju UMK Dumai ditetapkan diluar regulasi.

Tapi PLT Ketua DPS FSB Kamiparho Dumai Ir FA Aritonang tak setuju dan lansung beraksi, walk out dari ruang rapat.

Karena harus ada keputusan, maka disepakati UMK Dumai tahun 2020 ditetapkan melalui kesepakatan (diluar regulasi), angkanya Rp 3.289.033,30,-, naik 5,47 persen.

Baca Juga :  DPK Dumai Bahas UMK 2020,  Hamdan Kamal; KitaTetapkan Melalui Kesepakatan

Wakil Ketua DPK Dumai Drs Sofyan telah mengetuk palu pertanda UMK Dumai naik 5,47 pesen dari UMK Tahun 2019.menjadi Rp 3.289.033, 30,-

Namun keputusan DPK Dumai menetapkan UMK Dumai tahun 2020 tak sesuai regulasi membuat Kamiparho Dumai terusik. Bahkan mengancam akan melakukan aksi damai di Dumai.

“Ya Lae…, Kami akan melaksanakan Unjuk Rasa dengan segenap kekuatan FSB KAMIPARHO Kota Dumai.
Senin, 18 Nov 2019 dimulai sekitar pukul 08.00 Wib. Titik Orasi lagi di godok Lae!,” kata Aritonang kepada Riau Kepri.com secara terpisah.

Informasinya, aksi damai Kamiparho dilakukan untuk menolak besaran UMK Dumai yang ditetapkan tak sesuai PP No. 78/2015 tentang pengupahan.

Memang, FA Aritonang sudah mewanti-wanti agar UMK Dumai ditetapkan sesuai regulasi.

Baca Juga :  Pemberlakuan Skala Upah dan UMSK Mendesak, Wawan; UMK Naik 5,47 Persen Lindungi Buruh

Mengingat DPK Dumai sebagai lembaga informal, kata Aritonang, yang bekerja sesuai SK Walikota Dumai, maka hendaknya membahas UMK Dumai sesuai ketuan yang berlaku dan demi kebaikan bersama.

Karena buruh, kata Aritonang sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, apalagi adanya kenaikan kebutuhan termasuk iuran BPJS.

Untuk itu, pihaknya sebagai anggota DPK Dumai dari unsur SP/SB melihat walau UMK Dumai dinaikkan sesuai regulasi tetap berpengaruh terhadap daya beli buruh.

Bahkan jika UMK ditetapkan dibawah ketentuan regulasi tapi ditolak provinsi hal itu sangat menyedihkan.”Jadi kita dianggap goblok, mari kita kembali ke jalan yang benar,” pinta Aritonang sebelumnya dalam rapat. DOK Dumai.

Ternyata setelah ditetapkan, Kepala Disnakertrans Dumai H Suwandy SH M.Hum serta sebagian besar anggota DPK Dumai minus FSB Kamiparho SBSI Dumai sudah menandatangani berita acara UMK Dumai tahun 2020. Bahkan hasil kesepakatan itu sudah dikirim secara lisan ke provinsi.

Baca Juga :  Hampir Setengah Miliar Donasi Siak untuk Lombok Diserahkan

Namun Walikota (Wako) Dumai Drs H Zulkifli AS MSi belum juga membubuhkan tandatangan. Itu sebabnya berkas UMK Dumai belum dikirim secara tertulis ke Gubri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau.

“Belum, hingga kini Wako Dumai belum tandatangan. Namun secara lisan penatapan UMK Dumai sudah dikirim ke provinsi,” ungkap Parulian Siregar.

Sedangkan menyangkut rencana aksi damai Kamiparho Dumai, menurut Parulian Siregar sesuai ketentuan sah-sah saja. Tentu sesuai koridor yang telah diatur dalam undang-undang.

“Belum, hingga kini belum ada pemberitahuan aksi damai ke ke kami, tapi hal itu sah-sah saja,” ujarnya. (RK13)

Loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *