UMK Dumai Diantar ke Gubri Kadin; Jadikan Motivasi Tingkatkan Produktifitas

Zulfan Ismaini

RiauKepri.com, DUMAI – Rekomendasi UMK Dumai tahun 2029 sudah diantar langsung ke Gubri Jumat pagi.

Hal itu sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan anggota DPK Dumai tentang penatapan besaran UMK Dumai sebesar Rp 3.289.033,30 atau naik 5,57 persen yang sudah ditandatangani walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Dumai Zulfan Ismaini berharap kenaikan UMK Dumai dapat memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktifitas.

“Dengan kenaikan umk kita berharap rekan2 pekerja termotivasi untuk meningkatkan produktifitas,” pinta Zulfan Ismaini kepada Riau-Kepri.com melalui WA Jumat siang ini.

Baca Juga :  Alfedri Berharap Setiap Kampung Bisa Membuat Inovasi dan Trobosan Terbaru

Sebelumnya Apindo dan Kadin Dumai
menilai sampai tahun 2019, UMK Dumai sudah terlalu tinggi dari daerah lain, khususnya daerah tetangga.

Untuk itu demi tercapainya kenyamanan, menentukan upah, perlu mempedomani pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi Riau.

“UMK Dumai berdampak kepada perputaran ekonomi, pariwisata dan UMKM, ” katanya.

Apindo menilai industri tak mampu bersaing akibat upah yang terlalu tinggi.
Itu sebabnya Apindo dan Kadin mohon untuk bersama mendorong pemberlakuan UMSK di Dumai.

Menurut Zulfan Ismaini, UMK janganlah terlalu memberatkan dunia usaha. Di mata Kadin Dumai, sebaiknya yang diperjuangkan adalah upah minimum sektor;kota (UMSK) bukan UMK Dumai.

Baca Juga :  Mantap, Jelang Lebaran Unilak Bagikan Paket Internet Gratis untuk Mahasiswa

“Kadin berharap setelah umk disepakati kedepan upah sektor bisa terwujud di Dumai,” tambahnya.

Sementara ketua F.SPTI-K.SPSI Dumai Nurdin Budin S.Sos penetapan UMK Dumai melalui kesepakatan dengan berbagai pertimbangan.

Diantaranya; pertimbangan ekonomi daerah, dan stabilitas usaha. Industri kecil termasuk ritel juga harus menjadi perhatian.

“Inflasi juga harus jadi pertimbangan.
Jangan beratkan ritel dan industri kecil lainnya,” pintanya.

Terbetik kabar terbitnya PP No. 78/ 2015 justru persetujuan pengusaha secara nasional. Kalau buruh memang sejak awal tak setuju dan minta ditinjau ulang.

Baca Juga :  Narkoba Senilai Rp 7,4 Miliar Asal Cina Dikendalikan Napi Lapas Pekanbaru

Namun akhir-akhir ini justru pengusaha yang keberatan UMK ditetapkan sesuai PP No. 78/ 2015.

“Dulunya PP No. 78/2015 itu kemauan pengusaha, sekarang justru mereka menolak,” kata tokoh pemuda Dumai Armidy SH kepada Riau-Kepri.com secara terpisah. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *