Pemberlakuan Skala Upah dan UMSK Mendesak, Wawan; UMK Naik 5,47 Persen Lindungi Buruh

Bendahara Umum yang Perwakilan SPKD di DPK Dumai Afrianto alias Wawan (nomor dua dari kiri) memberikan masukan rapat penetapan UMK Dumai Tahun 2020.

RiauKepri.com, DUMAI– Rekomendasi Usulan Penetapan UMK Dumai tahun 2020 yang ditandatangani Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MS.i sudah ditangan Disnakertrans Provinsi Riau.

Besaran UMK Dumai sebesar Rp 3.289.033,30 naik 5,47 persen tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dan disetujui Apindo, Kadin dan empat (4) utusan SP/SB di DPK Dumai.

Utusan SPKD di Dewan Pengupahan Kota (DPK) Afrianto alias Wawan menegaskan besaran UMK Dumai tahun 2020 naik 5,47 persen tak bertujuan menciderai buruh.

Akan tetapi justru melindungi buruh dari efisiensi karyawan yang mengakibatkan terjadinya pengurangan tenaga kerja, perusahaan tak sanggup karena UMK terlalu tinggi.

“Disepakati 5.47 bukan utk mencedrai buruh tetapi justru malah melindungi buruh dari efesiensi karyawan di sektor infotmal, reteil dan perhotelan yg berakibat pengurangan krn tdk sanggup dgn umk yg di nilai terlalu tinggi,” jelas hu Wawan kepada Riau-Kepri.com melalui WA Sabtu petang ini.

Sesungguhnya, kata Wawan, kesejerahteraan buruh/ pekerja bukanlah dari besarnya UMK, namun terletak pada skala upah dan upah sektor.

Baca Juga :  Mahasiswa Kuliah Dari Kampung, Ini Doa Gubri Syamsuar

Hal tersebut seiring dengan tujuan dan hasil kunjungan kerja ( DPK) Dumai.ke Tanjung pinang Kepri belum lama ini.

“Hasil kunjungan kerja di tanjung pinang dan batam. Bahwa sesungguh nya kesejahtraan buruh/pekerja terletak di skala upah dan upah sektor,” tegas Wawan.

Untuk itu pulalah, kata Wawan, yang juga Bendahara Umum SPKD itu, empat perwakilan SP/SB yang ada di DPK Dumai yaitu Nurdin Budin. Darmen. Pak Nata Hendra dan Afrianto alias Wawan sendiri sepakat mendesak Disnakertrans Dumai untuk membentuk skala upah dan upah sektor pabrik kelapa sawit.

“Maka dr itu 4 serikat pekerja yg ada di dewan pengupahan sepakat mendesak disnaker utk membentuk skala upah dan upah minimun sektor pabrik kelapa sawit dan turunannya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, kendati rekomendasi Usulan Penetapan UMK Dumai tahun 2020 yang ditandatangani Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MS.i sudah ditangan Disnakertrans Provinsi Riau, namun FSB Kamiparho K.SBSI Dumai tetap protes.

Bahkan menurut PLT FSB Kamiparho K.SBSI Dumai Ir FA Aritonang, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa menentang penetapan UMK Dumai tahun 2020 melalui voting diluar regulasi PP No. 78/2015.

Baca Juga :  Optimalkan Kemitraan BKK, Disnakertrans Dumai Undang SMK

“UMK Dumai naik 5,47 persen justru melindungi buruh dari efisiensi karyawan karena tak sanggup membayar UMK yang dinilai terlalu tinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Dumai Zulfan Ismaini berharap kenaikan UMK Dumai dapat memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktifitas.

“Dengan kenaikan umk kita berharap rekan2 pekerja termotivasi untuk meningkatkan produktifitas,” pinta Zulfan Ismaini kepada Riau-Kepri.com melalui WA secara terpisah.

Sebelumnya Apindo dan Kadin Dumai menilai sampai tahun 2019, UMK Dumai sudah terlalu tinggi dari daerah lain, khususnya daerah tetangga.

Untuk itu demi tercapainya kenyamanan, menentukan upah, perlu mempedomani pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi Riau.

“UMK Dumai berdampak kepada perputaran ekonomi, pariwisata dan UMKM, ” katanya.

Apindo menilai industri tak mampu bersaing akibat upah yang terlalu tinggi.
Itu sebabnya Apindo dan Kadin mohon untuk bersama mendorong pemberlakuan UMSK di Dumai.

Menurut Zulfan Ismaini, UMK janganlah terlalu memberatkan dunia usaha. Di mata Kadin Dumai, sebaiknya yang diperjuangkan adalah upah minimum sektor kota (UMSK) bukan UMK Dumai.

Baca Juga :  Angka Partisipasi Pemilih di Siak Ditargetkan Diatas 70 Persen

“Kadin berharap setelah umk disepakati kedepan upah sektor bisa terwujud di Dumai,” tambahnya.

Sementara ketua F.SPTI-K.SPSI Dumai Nurdin Budin S.Sos penetapan UMK Dumai melalui kesepakatan dengan berbagai pertimbangan.

Diantaranya; pertimbangan ekonomi daerah, dan stabilitas usaha. Industri kecil termasuk ritel juga harus menjadi perhatian.

“Inflasi juga harus jadi pertimbangan. Jangan beratkan ritel dan industri kecil lainnya,” pintanya.

Terbetik kabar terbitnya PP No. 78/ 2015 justru persetujuan pengusaha secara nasional. Kalau buruh memang sejak awal tak setuju dan minta ditinjau ulang.

Namun akhir-akhir ini justru pengusaha yang keberatan UMK ditetapkan sesuai PP No. 78/ 2015.

“Dulunya PP No. 78/2015 itu kemauan pengusaha, sekarang justru mereka menolak,” kata tokoh pemuda Dumai Armidy SH kepada RiauKepri.com kemarin. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *