UMK Dumai 2020 Diltolak, Besok DPK Kembali Menggelar Rapat

Ketua DPK Dumai Drs H Hamdan Kamal menandatangani notulen kesimpulan penolakan Kamiparho SBSI terhadap rekomendasi usulan UMK Dumai tahun 2020 di ruang rapat kantor Disnakertrans Dumai Senin petang tadi.

RiauKepri.com, DUMAI- Apa yang diperjuangkan FSB Kamiparho KSBSI Dumai nampaknya segera terwujud.
Pasalnya, rekomendasi Usulan UMK Dumai oleh DPK Dumai sebesar Rp 3.289.033.00, yang ditandatangani Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi tak mendapat persetujuan dan ditolak Gubenur Riau (Gubri) Syamsuar.

Penetapan UMK Dumai naik 5,47 persen tak sesuai regulasi. Padahal sesuai ketentuan UMK harus mengacu kepada PP No. 78/2015 tentang pengupahan.

Dalam surat kepada walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MS.i yang ditandatangani Sekda Provinsi Harrofie atas nama Gubri, tanggal 13 Nopember 2019 itu diminta agar DPK Dumai melakukan sidang kembali untuk penetapan UMK Dumai tahun 2020. Untuk mendukung Program Strategis Nasional UMK Dumai.harus sudah sampai di Disnakertrans Provinsi Riau tanggal 21 Nopember 2019.

Baca Juga :  Kakek yang Baik Hati Itu Tewas Terapung di Sungai Primkopal Dumai

Tak ada pilihan lain, Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai terpaksa mengadakan rapat kembali Selasa (19/11/19) di aula kantor Disnakertrans Dumai.

“Ya undangan rapat sudah dikirim ke seluruh anggota DPK Dumai, untuk dapat hadir Selasa besok jam.10.00 WIB,” jelas Kabid HI dan Syaker Disnakertrans Dumai Irwan S.Sos kepada Riau-Kepri Senin petang tadi.

“Kita harus kejar deadline, sebelum tanggal 21 nanti, UMK Dumai tahin.2020 harus dikirim ke gubernur,” ungkapnya.

Sebelumnya PLT Ketua DPC FSB Kamiparho K.SBSI Dumai Ir FA Aritonang sudah mewanti-wanti agar penetapan UMK Dumai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP No 78/2015 tentang pengupahan.

Baca Juga :  Tenggak Pembersih Lantai, Begini Nasib Petugas Kebersihan di Inhil

Namun sebagian besar anggota DPK Dumai sepakat UMK Dumai diputuskan melalui kesepakatan, diluar regulasi sebesar 3.289.033.30,-., Naik 5,47 persen.

Jika sesuai PP No. 78/ 2015, maka UMK Dumai naik 8,51 persen menjadi Rp 3.383.833,-. Angka sebesar itu dinilai sebagian anggota DPK Dumai terlalu besar, sehingga memberatkan dunia usaha.

Bahkan ada juga pendapat, kalau UMK harus ditetapkan harus sesuai PP No. 78/2015 tak perlu lagi ada DPK di kabupaten/ kota.

Hasil rekomendasi Usulan UMK Dumai tahun 2020 sudah pula terlanjur diantar ke Gubri melalui Disnakertrans Provinsi Riau. Namun ditolak, dan sidang DPK Dumai membahas UMK Dumai tahun 2020 dengan terpaksa harus dilakukan.

Baca Juga :  Pantau Posko Mudik Lebaran, Ini Pesan Alfedri

Sementara Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo SE berharap UMK jangan sampai mengganggu iklim investasi di Dumai, dan juga jangan merugikan pekerja.

“Sebaiknya ditetapkan secara komprehensif, dengan memikirkan kepentingan bersama,” harap Eko Suharjo kepada RiauKepri.com secara terpisah. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *