Optimalkan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kecamatan

Eko Suharjo: Lakukan Sosialisasi Out Door

Wawako Dumai Eko Suharjo SE didampingi Kacab BPJS Ketenagakerjaan Dumai M.Riadh berbincang serius dengan wartawan RiauKepri.com di ruang kerja Kacab BPJS jalan Sudirman Dumai.

RiauKepri.com, DUMAI- Ternyata, belum seluruhnya pegawai non ASN di lingkungan Pemko Dumai terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya di tujuh kecamatan se-kota Dumai ternyata baru di empat kecamatan saja pegawai non ASN yang sudah terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan Dumai.

Hal tersebut terungkap saat wartawan Riau-Kepri.com Dumai Jhonly Siahaan berbincang dengan Wakil Walikota (Wawako) Dumai Eko Suharjo SE usai acara penyerahan santunan dan sharing Session di ruang kerja Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Dumai Muhammad Riadh kemarin.

Penjelasan itu nampak membuat ‘alam bawah sadar,’ Eko Suharjo tergugah dan lansung minta agar kepesertaan non ASN di kecamatan mendapat perhatian serius dari camat dan BPJS Ketenagakerjaan Dumai.

Kata Eko Suharjo, jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, manfaatnya secara nyata bisa dilihat dan nilainya juga lumayan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi massif agar masyarakat mengerti dan penerima manfaat semakin banyak.

“Lakukan sosialisasi out door biar orang banyak tau. Mari kita fokus dulu, mengoptimalkan peserta kecamatan di Dumai,” pinta Wawako Dumai.

Baca Juga :  Trakindo Gelar Kompetisi, SMK N 2 Dumai Kirim 3 Siswa

Sementara Muhammad Riadh menjelaskan, dari tujuh kecamatan di kota Dumai, pegawai non ASN baru empat di kecamatan yang terdaftar.

Diantaranya pegawai non ASN Kecamatan Dumai Kota 22 orang, Dumai Timur 55 orang, Bukit kapur 17 orang serta sebanyak 11 orang pegawai non ASN Sungai Sembilan sudah terdaftar.

Sedangkan pegawai non ASN yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan terdapat di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 19 orang, Dumai Selatan 20 orang serta pegawai non ASN di Kecamatan Medangkampai sebanyak 17 orang.

Seperti diketahui BPJS Ketenagakerjaan merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya.

Penyelenggara yang menjalankan program jaminan perlindungan sosial dibentuknya tersebut dibentuk berdasarkan undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Badan tersebut adalah tindak lanjut dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kemudian dibentuk sebuah badan penyelenggara untuk menjalankan fungsi sebagai penyelenggara jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri secara spesifik memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Baca Juga :  Peresmian Zidya Klinik Pratama, Gubri: Ini Pertama di Dunia Agaknya

“Pegawai non ASN bisa hanya mengikuti dua program yaitu JKK dan JKM. Dengan dasar upah Rp 1,2 juta per bulan, maka iuran yang harus dibayar hanya Rp 6.540,- per bulan,” ungkap Riadh.

Tak ada yang menginginkan kecelakaan kerja itu terjadi. Namun tak tau pula kapan kecelakaanbkerja itu terjadi.

Namun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja saat pekerja non ASN mau berangkat atau saat mau pulang kerja. Atau Ketua RT mengalami kecelakaan saat mendatangi warga untuk suatu kepentingan, jika terdaftar jelas dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Artinya semua risiko yang terjadi saat yang peserta bekerja sudah menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.

“Kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja kami memberikan pelayanan yang optimal sampai pekerja sembuh, tanpa batasan biaya,” jelas Riadh.

Bahkan kata Kacab BPJS Ketenagakerjaan Dumai, kalau terjadi cacat tetap, ada perhitunganya. Bahkan pembuatan kaki palsu bagi pekerja yang kakinya terpaksa diamputasi akibat kecelakaan kerja.

Baca Juga :  Bupati Alfedri : LAMR Siak Turut Menentukan Keberhasilan Pembangunan Budaya

Untuk.diketahui, seluruh pekerja dimaksud adalah orang yang mendapatkan penghasilan, baik yang menerima upah ataupun bukan penerima upah (BPU), pekerja formal ataupun informal, non-ASN (Aparatur Sipil Negara), hingga buruh harian lepas, wajib memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya Wawako Dumai menjelaskan bahwa pegawai non ASN di lingkungan Pemko Dumai mencapai 600 orang.

Jika semua non ASN terdaftar maka iuran yang harus disetor ke BPJS Ketenagakerjaan bisa capai Rp 3 M lebih.

“Ini luar biasa, bisa jadi pilot projeck di Indonesia,” kata Eko Suharjo. Dalam kesempatan itu Wawako Dumai bertanya apakah ada daerah yang seratus persen pegawai Non ASN di daerah itu terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan?.

“Ada pak, pegawai non ASN di DKI semua terdaftar,” ungkap Riadh dan menambahkan sejak dia ditempatkan di Dumai yang pertama di kunjungi adalah kecamatan. Itu sebabnya seluruh kantor alamat kantor kecamatan di Dumai diketahuinya.

“Kapanpun dibutuhkan, khususnya bidang pemasaran silahkan dihubungi, kami pasti turun,” katanya. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *