Sidang DKP Dumai Sepekati UMK, Besarannya Sesuai PP No. 78/2015

Ketua DPK Dumai Drs H Hamdan Kamal melakukan foto bersama dengan anggota DPK Dumai usai sidang penetapan UMK Dumai tahun 2020.

RiauKepri,com, DUMAI– Sidang Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai Selasa (19/11/19), telah menghasilkan suatu kesepakatan. UMK Dumai tahun 2020 pun akhirnya disepakati sesuai regulasi PP No. 78/ 2015 tentang pengupahan. Berita Acara Kesepakatan juga sudah ditandatangani anggota DPK Dumai yang hadir.

Ketua DPK Dumai Drs H Hamdan Kamal menjelaskan sidang pembahasan ulang UMK Dumai dilakukan merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Riau (Gubri) No. 561/ DISNAKERTRANS/3020 tanggal 18 Nopember 2019 perihal UMK Dumai tahun 2020.

Sesuai hasil rapat DPK Dumai yang mengacu arahan Gubernur Riau penetapan usulan UMK Dumai tahun 2020 sesuai PP No. 78/ 2015 tentang pengupahan.

Adapun fariabel yang digunakan dalam penetapan UMK Dumai tahun 2020 adalah UMK tahun 2019, inflasi nasional periode September 2018 hingga September 2019, sebesar 3,39 %, pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) periode kwartal III dan IV, tahun 2018 hingga kwartal I dan II tahun 2019 sebesar .5,12 %.

“UMK Dumai tahun 2020 kita sepakati sesuai sebesar Rp 3.383.834,29 naik 8,51 persen,” tegas Ketua DPK Dumai Drs H Hamdan Kamal Sambil mengetok palu pertanda usulan UMK Dumai tahun 2020 disepakati.

Baca Juga :  UMK Dumai 2020 Diltolak, Besok DPK Kembali Menggelar Rapat

UMK Dumai hasil kesepakan DPK Dumai selanjutnya diusulkan kepada walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi untuk diteruskan kepada Gubernur Riau (Gubri) di Pekanbaru.

Sesuai pantauan, kendati sempat terjadi perbedaan pendapat, namun secara umum rapat DPK Dumai berlangsung damai dan lancar.

Memang adu argumentasi Kadin dan Apindo dengan SP/SB sempat terjadi. Kadin dan Apindo memberi saran dan pertimbangan agar UMK Dumai ditetapkan dengan memperhatikan kelangsungan dan stabilitas dunia usaha.

Bahkan Ketua Kadin Dumai Zulfan Ismaini minta agar usulan UMK Dumai harus dengan data dan fakta.

“Sekarang miris, kalau kita ke Ramayana tak ramai. Ini jelas dampak dari lesunya perekonomian masyarakat,” katanya.

Menurut Zulfan Ismaini, DPK Dumai sudah menyepakati UMK Kota Dumai naik sebesar 5,47% menjadi Rp.3.289.033,30,-

“Hal ini berdasarkan pertimbangan Keberlangsungan Dunia Usaha dan kemampuan sektor selain industri pengolahan,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE menyebutkan, rapat pembahasan ulang UMK Dumai dilaksanakan sesuai surat Gubernur Riau termasuk adanya aksi penolakan dari serikat.

Baca Juga :  DPK Dumai Bahas UMK 2020,  Hamdan Kamal; KitaTetapkan Melalui Kesepakatan

“Oleh sebab itu perlu dilakukan pembahasan ulang dengan waktu yang tidak terlalu lama harus ada keputusan,” sarannya.

Namun menyangkut angka usulan UMK Dumai perlu pertimbangan. Termasuk memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota Dumai harus ada data dan fakta.

“Memberi pertimbangan untuk merekomendasikan angka UMK jangan dengan dasar asumsi, tapi sesuai data dan fakta,” pintanya.

PLT Ketua DPC FSB Kamiparho K.SBSI Dumai Ir FA Aritonang juga sependapat bahwa DPK Dumai menggelar rapat atas dasar surat gubernur.

“Kita fokus sajalah sesuai surat gubri. Dan usulan UMK Dumai sebaiknya sesuai aturan. Mau tidak mau harus dukung program strategis nasional ikut PP No 78/2015,” tegas Aritonang.

Menurutnya, saran dan pertimbangan yang diutarakan Kadin dan Apindo sudah disampaikan tapi ternyata tak disetujui gubernur

“Kan sudah disampaikan pertimbangan, tapi tak diterima. Bahwa regulasi tentang pengupahan itu dijelaskan di undang-undang ya kita ikuti saja,” pintanya.

Sebab apabila ditetapkan diluar UU, ujar Aritonang, batal demi hukum. Apa yang disampaikan kawan kawan benar, tapi kata UU berbeda, harus sesuai ketentuan,” ungkapnya

Baca Juga :  UMK Dumai Ditetapkan Diluar Regulasi, Ketua Kamiparho Walk Out

Menanggapi semua saran dan pertimbangan, ketua DPK Dumai Hamdan Kamal kembali menegaskan bahwa PP No. 78/ 2015 berlaku secara hukum, sifatnya instruksi. Sedangkan surat gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dan kementerian adalah penjabaran,

Tugas DPK adalah untuk mengusulkan UMK Dumai kembali sesuai PP. Tapi perlu mufakat, karena demokrasi. Maka untuk itulah dilakukan musyawarah.

“Kita sepakat mengusullan berdasarkan surat gubenur yang mengacu PP 78/ 2015. Karena kita mengusulkan berdasarkan perintah UU,” kata Hamdan Kamal.

Anggota DPK Dumai akhirnya membubuhkan tanda tangan dalam berita acara penetapan UMK Dumai tahun 2020. Namun Kadin dan Apindo langsung keluar ruangan tak mau tandatangan.

“Ini hasil rapat harus dikirim sekarang ke Pekanbaru, setidaknya foto. Namun yang jelas secepatnya diantar. “Sebelum tanggal 21 sudah harus sampai ke provinsi,” ungkap Parulian Siregar. (KR13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *