Pekerjaan City Mall di Dumai Dihentikan 

Wawako Dumai Eko Suharjo SE foto bersama dengan Bidang Pengawasan Disnakertrans Riau Tetty dan Dinas PUPR Dumai.

RiauKepri.com, DUMAI– Maraknya pemberitaan tentang pekerja City Mall Dumai yang bekerja tanpa APD, membuat Disnakertrans Provinsi Riau langsung action.

Pekerjaan pembangunan City Mall di Jalan Datuk Laksamana Dumai akhirnya dihentikan sementara.

Kabarnya Bidang Pengawasan Disnakertrans Riau sudah berkoordinasi dengan Pemko Dumai menyangkut hal tersebut

“Kita sdh berkoordinasi dengan Pemko Dumai melalui Wawako, utk melakukan penghentian sementara pekerjaan di TKP, ” kata Sekretaris Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE mengutip pernyataan KUPT Bidang Pengawasan Wilayah III Disnakertrans Riau Surya melalui WA Selasa sore

Baca Juga :  FPR dan APSI Akan Utus Pengurus Terbang ke Palu, Serahkan Bantuan dan Reportase Langsung

Menurut Surya, setelah membaca berita tentang pembangunan City Mall pihaknya langsung action. “Jadi kita sudah eksen pak seretaris tenang aja,” ujarnya

Seperti diketahui, pekerja pembangunan di kota Dumai kerap mengabaikan keselamatan. Bahkan tak jarang tak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam bekerja.

Contohnya pekerja pembangunan gedung City Mall Dumai di Jalan Bukit Datuk, pekerja yang melakukan pekerjaan di ketinggian puluhan meter dari permukaan tanah tak menggunakan APD. Pada hal tindakan tersebut dapat mengancam keselamatan pekerja itu sendiri.

Baca Juga :  Pj Bupati Bengkalis : Jika Ada ASN Melanggar Netralitas Harus Diproses Hukum

Terpantau para pekerja yang mengerjakan tembok bagian depan bangunan, kendati berada diketinggian puluhan meter dari permukaan tanah, namun sama sekali tak menggunakan safety.

Pekerja yang mengerjakan perbaikan tembok bagian depan bangunan City Mall tersebut tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) RI No. 08/.MEN/VII/ 2010 Tentang Alat Pelindung Diri (APD) adalah wajib.

Pada Pasal 2 Permenakertrans tersebut, disebutkan, pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diberikan cuma-cuma.

Baca Juga :  Ini Salah Satu Cara Mencegah Radikalisme dan Terorisme di Inhil

Sedangkan pada Pasal 4 menyebutkan, wajib digunakan di tempat kerja. Sesuai Pasal 9, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Sekretaris Disnakertrans Dumai Parulian Siregar berharap Bidang Pengawasan Disnakertrans Provinsi Riau koordinasi dengan Disnakertrans Kota Dumai.

Sebab setiap ada permasalahan menyangkut ketenagakerjaan di Dumai pasti melapor ke Disnakertrans Dumai. “Setidaknya ada komunikasilah,” harapnya. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *