53 Non ASN Terdaftar, Camat Medangkampai Dukung Program BPJAMSOSTEK

BPJAMSOSTEK Dumai gelar sosialisasi program kepada perangkat non ASN se Kecamatan Medangkampai

RiauKepri.com, DUMAI- Ternyata sebanyak 53 orang non ASN di kecamatan Medangkampai telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK.

Hal tersebut suatu pertanda bahwa Pemko Dumai memang benar-benar mendukung program perlindungan sosial yang dikelola BPJAMSOSTEK.

Begitu juga Camat Medangkampai Zakir mengaku mendukung program BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK di wilayah tugasnya

Terbukti, sebanyak 53 orang Non ASN terdiri dari Ketua RT, LPMK dan TKS Kecamatan Medangkampai telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK Dumai.

“Siang.. kita urus dan kita daftarkan 53 orang se kec. Medang kampai, ketua RT 26, ketua LPMK 4 dan TKS 23,” jelas Zakir menjawab Riau-Kepri.com melalui aplikasi WA kemarin.

Keterangan yang berhasil dihimpun riaukepri.com di Dumai menyebutkan, Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Perangkat Non ASN se Kecamatan Medangkampai telah dilaksanakan Rabu kemarin

Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo Camat Medangkampai Zakir dan sejumlah perangkat non ASN hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor Camat Medangkampai tersebut.

Baca Juga :  Stand Diskop UMKM Bengkalis Raih Juara I, Pada Event Bandung Tourism Craft and Investment Expo 2019

Sosialisasi dilaksanakan BPJAMSOSTEK Dumai dalam upaya memberikan pemahaman tentang kewajiban pemerintah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada TKS atau non-ASN.

“Harapan kita semua pegawai non ASN Pemko Dumai dapat menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan,” ujar Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo SE kepada Riau-Kepri.com.

Menurut Eko Suharjo, jaminan sosial merupakan hak bagi setiap pekerja, termasuk pegawai non-ASN di lingkungan Pemko Dumai.

“Saya minta agar kepesertaan non ASN di kecamatan mendapat perhatian serius dari camat dan BPJS Ketenagakerjaan Dumai,” pinta Eko Suharjo.

Dijelaskan, jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, manfaatnya secara nyata dan bisa dilihat, nilainya juga lumayan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi massif agar masyarakat mengerti dan penerima manfaat semakin banyak.

“Lakukan sosialisasi out door biar orang banyak tau. Mari kita fokus dulu, mengoptimalkan peserta kecamatan di Dumai,” tutur Wawako Dumai.

Karena menurut Eko Suharjo pegawai non ASN di lingkungan Pemko Dumai mencapai 600 orang.

Baca Juga :  Air Mata Nek Khadijah dan Janjinya Pada Setiap Salat

Jika semua non ASN terdaftar maka iuran yang harus disetor ke BPJS Ketenagakerjaan bisa capai Rp 3 M lebih. “Ini luar biasa, bisa jadi pilot projeck di Indonesia,” kata Eko Suharjo.

Sementara Kepala Cabang (Kacab) BPJAMSOSTEK Dumai Muhammad Riadh menjelaskan bahwa sebelumnya pegawai non ASN baru empat di kecamatan yang terdaftar sebagai peserta.

Diantaranya pegawai non ASN Kecamatan Dumai Kota 22 orang, Dumai Timur 55 orang, Bukit kapur 17 orang serta sebanyak 11 orang pegawai non ASN Sungai Sembilan.

Namun setelah pegawai non ASN Kecamatan Medangkampai sudah masuk, maka hanya dua kecamatan lagi yang belum terdaftar. Yaitu pegawai non ASN Kecamatan Dumai Barat sebanyak 19 orang dan non ASN Dumai Selatan 20 orang.

Seperti diketahui BPJS Ketenagakerjaan merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya.

Baca Juga :  Mau Lihat Gerhana Matahari Cincin di Siak, Anda Bisa Sewa Homestay

BPJS Ketenagakerjaan memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

“Pegawai non ASN bisa hanya mengikuti dua program yaitu JKK dan JKM. Dengan dasar upah Rp 1,2 juta per bulan, maka iuran yang harus dibayar hanya Rp 6.540,- per bulan,” ungkap Riadh secara terpisah.

Menurutnya, tak ada yang menginginkan kecelakaan kerja itu terjadi. Namun tak tau pula kapan kecelakaan kerja itu terjadi.

Jika terjadi kecelakaan kerja saat pekerja non ASN mau berangkat atau saat mau pulang kerja. Atau Ketua RT mengalami kecelakaan saat mendatangi warga untuk suatu kepentingan, jika terdaftar jelas dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Artinya semua risiko yang terjadi saat yang peserta bekerja sudah menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.

“Kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja kami memberikan pelayanan yang optimal sampai pekerja sembuh, tanpa batasan biaya,” jelas Riadh. (RK 13)

Loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *