APK Paisal Terpasang di Tanah Konsesi, Pertanda Komitmen ?

Inilah salah satu alat peraga kampanye (APK) H Paisal yang berdiri di tanah konsesi PT CPI di Jalan Al Mubin Kelurahan Telukbinjai Kecamatan Dumai Timur.

RiauKepri.com, DUMAI- Situasi politik jelang Pilkada Dumai terus menggeliat. Sejumlah bakal calon (balon) peserta Pilkada Dumai mulai gencar melakukan sosialisasi.

Selain terjun langsung melakukan tatap muka kepada masyarakat, mereka juga menebar Alat Peraga Kampanye (APK).

Lihat saja balon Walikota Dumai H Paisal SKM, baleho dan banner Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Dumai itu tidak saja terpusat di dalam kota, namun juga sudah merambah hingga pelosok kota Dumai.

”Kemarin saya ke Bukit Kapur nampak banner pak Paisal terpasang di sejumlah lokasi strategis,” kata Mislan seorang Ketua RT di Kelurahan Bukit Kapur.

Bukan hanya di Bukit Kapur di sepanjang jalan menuju Kecamatan Sungai Sembilan juga tampak banner milik Paisal berdiri. “Di kawasan pemukiman penduduk dan di pinggir jalan juga ada terpasang,” ujar Ridwan kepada riaukepri.com, sore tadi.

Sementara Yusuf juga mengungkapkan bahwa sekian banyak balon yang maju pada Pilkada Dumai 2020 mendatang, Alat Peraga Kampanye (APK) Paisal banyak juga berdiri di tanah konsesi PT CPI Kelurahan Telukbinjai Kecamatan Dumai Timur.

Apakah hal itu sebagai pertanda bahwa Paisal memiliki tekad dan komitmen untuk penyelesaian tanah konsesi PT CPI di Dumai?, Memang belum jelas.

Namun yang jelas Amris yang terkonfirmasi berpasangan dengan Paisal sebagai Balon Wakil Walikota Dumai dalam Pilkada Dumai tahun 2020 memang komitmen untuk penyelesaian tanah konsesi di tiga kelurahan (Telukbinjai, Bumiayu dan Bukit Batrem) Dumai.

Baca Juga :  Kemari Dilantik, Tekadnya Memperjuang Nasib Anak Melayu

Menurut pensiunan prajurit Kodim 0303/ Bengkalis itu, dia tetap komitmen untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat Dumai. Khususnya penyelesaian tanah konsesi PT CPI di kota Dumai.

“Jujur, saya berniat maju kembali di Pilkada agar dapat mewujudkan komitmen saya untuk penyelesaian tanah konsesi di Dumai,” tegas Amris kepada Riau-Kepri.com.

Belum lupa dari ingatan masyarakat bahwa pada Pilkada tahun 2015, Amris memiliki program prioritas yaitu penyelesaian tanah konsesi serta masalah kawasan hutan di Kota Dumai.

Bahkan Amris berjanji jika terpilih, penyelesaian tanah konsesi dan HTI tetap prioritas yang harus selesai. “Penyelesaian tanah konsesi dan HTI tetap menjadi skala prioritas,” tegas Amris

Dimata Amris, akibat status konsesi tersebut membuat pembangunan minim dan jalan di tempat, baik sarana dan prasarana seperti jalan maupun gedung perkantoran dan lainnya kurang tertata.

Harus diakui masalah lahan konsesi sudah sejak lama diupayakan penyelesaiannya oleh Amris dan team yang dibentuk, namun belum terealisasi.

Persoalan tanah konsesi menjadi masalah klasik yang belum ada titik terang penyelesaiannya. Padahal di atas tanah konsesi tersebut telah tinggal ribuan kepala keluarga (KK) penduduk Dumai dengan mendirikan rumah permanen. Fasilitas umum juga banyak berdiri di kawasan itu.

Baca Juga :  37 Kg Sabu dan 85.000 Pil dari Malaysia Masuk Riau Pakai Pompong

Sesuai catatan riaukepri.com perjuangan penyelesaian lahan konsesi telah lama diupayakan Amris dengan membentuk Tim Penyelesaian Tanah Masyarakat Bukit Batrem, Bumi Ayu dan Teluk Binjai (TPTM B2T).

TPTM B2T yang fokus untuk mencari solusi tanah konsesi tersebut melibatkan sejumlah unsur. Pemerintahan, para tokoh masyarakat di tiga kelurahan dilibatkan dan mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD yang kala itu Amris juga tercatat sebagai anggota DPRD Kota Dumai.

Masyarakat yang tinggal puluhan tahun di tanah konsesi tersebut menaruh harapan besar agar pemerintah dan TPTM-B2T dapat menuntaskan penyelesaian dan memberi kepastian hukum.

Hanya saja dalam realisasinya belum seperti yang diharapkan. Amris yang maju melalui jalur independen itu harus puas dengan perolehan suara urutan ketiga dari lima calon yang berkompetisi pada Pilkada Kota Dumai tahun 2015.

Penyelesaian tanah konsesi tak kunjung terealisasi, padahal sudah berapa kali kepala daerah berganti. Bahkan masa jabatan walikota dan wakil walikota Dumai saat ini sudah berjalan empat tahun namun belum ada tanda-tanda penyelesaian terealisasi.

Baca Juga :  FAP TEKAL Gelar Aksi Damai di PT Pertamina RU II Dumai, Ini Tuntutannya

Amris menceritakan bahwa selama lima tahun menjabat anggota DPRD periode 2009-2014 lalu, dirinya fokus berjuang untuk menyelesaikan tanah konsesi kota Dumai, namun lantaran minimnya dukungan pemerintah, sehingga belum berhasil.

“Saya akan terus berjuang untuk penyelesaian tanah konsesi dan untuk itu mari kita berjuang bersama,” tegasnya.

Menurut dia, upaya panjang sudah ditempuh TPTM-B2T untuk penyelesaikan tanah konsesi, selain menerobos ke DPR RI dan pemerintah pusat, pihaknya juga telah melakukan pendataan dengan melibatkan ketua RT di tiga kelurahan (Bumiayu, Bukit Batrem dan Telukbinjai)

Tidak hanya itu, dia bersama tim juga mendatangi Komnas HAM RI di Jakarta dan saat itu mendapat sambutan positif dan bersedia membantu memfasilitasi penyelesaian tanah konsesi di Dumai.

Bahkan anggota Komnas HAM RI sudah berkunjung ke Dumai untuk melihat dari dekat untuk mengetahui secara persis kondisi tanah konsesi di Dumai.

“Penyelesaian tanah konsesi menjadi prioritas dan jika dalam tiga tahun menjabat saya tidak mampu menyelesaikan persoalan ini maka kita siap mundur,” katanya.

Penyelesaian tanah konsesi dapat terealisasi apabila kota Dumai dipimpin walikota dan wakil walikota yang memiliki komitmen,” tegas Sofyan seorang tokoh masyarakat Telukbinjai. (RK 13)

Loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *