Lahan Untuk Pendidikan

Mewujudkan Masyarakat Riau yang Cerdas

Alfansuri

Oleh : Alfansuri (Tokoh Pendidikan Bengkalis)

Pasal 33 tentang Kesejahteraan Sosial telah mengamanat kepada seluruh anak bangsa untuk meletakkan perekonomian Indonesia pada sistem ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan, keadilan, kesinambungan yang tertuju pada kemakmuran masyarakat Indonesia. Amanat yang luhur ini belum mampu diterapkan dan diimplementasikan secara baik di negara yang kita cintai ini termasuk di Propinsi Riau. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pemberitaan besarnya luasan lahan ilegal di Propinsi Riau dan menurut laporan KPK lahan kelapa sawit saja ada sekitar 1,2 juta Hektar dan ini belum termasuk lahan HTI dan HGU lainnya yang belum teridentifikasi.

Kesalahan masa lalu, rasanya tak perlulah kita mencari siapa yang salah sehingga kejadian seperti telah terjadi dinegeri ini, namun penertiban harus terus dilakukan sehingga apa yang tidak mejadi hak perorangan dan koorporasi dalam tanda kutif harus dikembalikan kepada nilai-nilai yang ada pasal 33 UUD 1945. UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ayat (4) : Perekonimian nasional diselanggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Baca Juga :  ATM Beras Melatih Kepekaan Sosial dan Salat Subuh Berjemaah

Kita sebagai masyarakat Riau sangat apresiasi dengan kebijakan Gubernur Riau/Wakil Gubernur Riau Bapak Syamsur dan Bapak Edy Natar Nst yang akan menertibkan lahan-lahan ilegal tersebut dan saat ini tim yang langsung dipimpin Bapak Wakil Gubernur Riau telah mulai bekerja. Namun ada pertanyaan besar, akan menjadi milik siapakah lahan-lahan ini nantinya……?,. Ada beberapa pemikiran yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh Riau, seperti Ibunda Azlaini Agus, Lahan-lahan tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat melayu Riau, yang saat ini mulai terpinggirkan dalam kepemilikan lahan akibat besarnya ekspansi para pemilik modal dan korporasi. Pemikiran seperti ini sah-sah saja, namun dalam implementasinya tidak mudah mengingat masyarakat kita sangat lemah dari sisi manajerial. Oleh sebab pada kesempatan ini saya mengusulkan lahan-lahan tersebut diarahkan untuk membiayai pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Riau yang tentunya dikelola oleh Perguruan Tinggi, mengingat perguruan tinggi memiliki sumber daya untuk mengelolanya secara managerial.

Mengapa Lahan Tersebut untuk Pendidikan dan Harus dikelola oleh Perguruan Tinggi.

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan dan merupakan salah satu pilar dari keberhasilan pembangunan. Membangun pendidikan memerlukan investasi besar dalam mewujudkan sumber daya manusia daerah yang terdidik, terampil, berkompeten, dan siang bersaing dimasa yang akan datang. Dibeberapa negara maju yang justru tidak memiliki sumberdaya alam mampu tampil dan berdaya saing dikarenakan sumber daya manusia unggul. Keberadaan pendidikan juga tidak semata-mata hanya sebagai pencipta sumber daya manusia, ianya juga menjadi penggerak ekonomi, baik ekonomi kerakyatan, produksi, juga melahirkan inovasi dan sebagai wadah untuk melahirkan entrepeneur-entrenenur didaerah. Oleh sebab itu memberikan lahan-lahan tersebut untuk pendidikan sangat tepat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional RPJMN 2020-2024.

Baca Juga :  Selama 2 Tahun, Setiap Ahad Ini Dilakukan Ibu-Ibu RW 12, Sialang Sakti

Namun dalam realisasinya nanti tetap mengacu kepada asas keadilan dan pemerataan. Rasanya dalam tulisan ini juga perlu masuk pada wilayah teknisnya. Pembagian lahan tersebut harus diberikan kepada Perguruan Tinggi yang berada diKabupaten itu berada dan atau yang berada diperbatasan lahan itu berada. Sebagai contoh, Perguruan Tinggi yang ada dipekanbaru bisa mendapatkan lahan-lahan diperbatasannya seperti Pelalawan, Siak dan Kampar dan tidak mendapatkan lahan di Kabupaten yang tidak berbabatasan dengan Pekanbaru. Dan memang akan terjadi perbedaan perolehan luasan lahan yang dikelola oleh Perguruan tinggi. Misalnya Universitas Islam Kuansing (UNIKS) atau Universitas Pasir Pangaraian (UPP) kemungkinan akan bisa mengelola lahan lebih luas dari perguruan tinggi yang ada dipekanbaru, dan ini wajar, mengingat lahan tersebut berada di Kabupaten Kuansing dan di Rohul dan ini dilakukan supaya perguruan tinggi di Kuansing atau di Rohul bisa berkembang dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi didaerah. Tentunya nantinya juga kita harus memberikan koefisien maksimal dan minimal bagi sebuah perguruan tinggi, sehingga tidak melahirkan dominasi mutlak. Dan bisa saja perguruan tinggi yang dipekanbaru memperoleh lahan yang bukan diperbatasannya asal perguruan tinggi dipekanbaru mau membuka kampus dimana lahan itu berada. Misalnya UNRI masih mendapatkan lahan yang sedikit dari Pembagi lahan yang diperbatasan pekanbaru karena mengingat perguruan tinggi pembaginya banyak karena PT dipekanbaru banyak, bisa saja UNRI membuka kampus di Rohil sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga UNRI mendapatkan lahan di Rohil. Ini dilakukan supaya sarana pendidikan tidak hanya terpusat pada suatu tempat dan bisa merata diseluruh Riau.

Baca Juga :  Dikunjungi Gubernur Syamsuar, Tokoh Masyarakat Kerumutan Menangis

Dalam pelaksanaannya memang perlu pembahasan lebih lanjut dan dalam pengelolaanya perlu diawasi dan diaudit. Namun fhilosofi dari ide ini adalah memajukan pendidikan yang berkualitas secara merata di Riau sehingga tidak ada lagi anak Riau yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi dimasa yang akan datang.

Semoga Bermanfaat

Fastabiqul Khairat
Yakin Usaha Sampai.

Loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *