Ketua Regional KI Sumatera Meradang, Apa Pasal?

Zufra Irwan.

RiauKepri.com, PEKANBARU– Ketua Forum Regional Komisi Informasi Sumatera, Zufra Irwan, berharap seluruh gubernur di wilayah Sumatera agar mengevaluasi para Kadis Kominfo di wilalayahnya yang ogah-ogahan terhadap keterbukaan informasi publik.

Meradangnya Zufra karena ada keluhan dari beberapa KI di wilayah Sumatera yang Kadis Kominfonya, yang menganggap KI sebagai saingan, bahkan kadisnya tidak faham semangat yang terkandung dalam undang-undang KIP.

“Kadis Kominfo kalau tak faham undang-undang KIP, atau sengaja berfikir pola lama, tidak mau transparan. Atau ada Kadis Kominfo punya kesimpulan KI akan jadi musuh atau jadi beban anggaran, pecat aja Kadis yang begini, sebaiknya Pak Gubernur nya jangan pakai pejabat seperti ini, tak kompoten jadi Kadis,” kata Zufra.

Baca Juga :  Pelajar Inhu yang Mempelasah kepala Sekolah Jadi Tersangka

Zufra, yang lebih akrab dipanggil “Presiden KI Sumatera” dalam Forum KI Sumateta, ini menyebutkan, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan baik, yang bersih atau good goverment itu. mesti dimulai dari tranparansi aparatur dalam berkerja.

“Nah untuk mewujudkan ini perlu sinergi yang baik dan harmonis antara Diskominfo dengan KI. Apa lagi. kata Zufra, dalam undang-undang KIP itu ada beberapa pasal akan keterkaitan KI dengan kominfo.

“Tapi alhamdulillah di Riau KI dan Kominfo cukup baik dalam brrsinergi dan memerankan amanah undang-undang KIP dan hampir tidak ada masalah yang berarti. Apa lagi ada visi dan misi Guberbur Riau yang secara tegas menempatkan keterbukaan informasi publik sesuatu hal yang prioritas diwujudkan,” ujar Zufra

Baca Juga :  Proyek Rigit di Inhu Mengundang Celaka 2 Warga

Ditegaskan Zufra, kalau ada Dinas Kominfo di lingkungan Regional Sumatera yang dengan sengaja mempersempit ruang gerak KI dalam mewujudkan amanah undang-undang KIP, sudah seharusnya Pak Gubernur nya melengserkan pejabat seperti ini.

“Apa lagi undang-undang no 14 tahun 2008 secara tegas menyebutkan Komisi Informasi Provinsi dibiayai oleh APBD Provinsi, jadi tidak ada masalah. Apa lagi kalau pimpinan daerahnya pro keterbukaan informasi alias tidak pejabat jadul,” tutur Zufra. (RK1/*)

Loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *