Sosialisasi Perda RTRW, Zul AS: Investasi Silahkan Masuk Dumai

Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi memberikan sambutan pada acara launching dan sosialisasi Perda 15 Tahun 2019 tentang RTRW Dumai tahun 2019-2039.

RiauKepri.com, DUMAI- Lounching dan Sosialisaisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No 15 tahun 2019 tentang Rencat Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2019-2039 dilaksanakan di hotel The Zuri Dumai Rabu (29/01).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai DR Herdi Saliosso SE, ketua DPRD Dumai Agus Purwanto ST, anggota Forkompinda Dumai, kepala OPD lingkungan Pemko Dumai serta undangan lain hadir dalam acara tersebut.

Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas disyahkannya RTRW Dumai.

“Alhamdulillah, RTRW perjuangan yang melelahkan akhirnya disahkan. Silahkan investasi masuk Dumai,” kata Zul AS demikian walikota Dumai dipanggil akrab.

Menurutnya, kota Dumai tak memiliki sumber daya alam (SDA), namun SDA dari kabupaten/kota lain diolah di Dumai.

Untuk itu keamanan dan kenyamanan harus terjamin agar investor masuk Dumai.

“RTRW, disosialisasikan semoga Dumai kota industri terwujud. Mati bersama ciptakan rasa man dan nyaman di Dumai,” pinta Zul AS.

Baca Juga :  Tanpa Sarung Tangan, Syamsuar Tak Canggung Ambil Sampah di Selokan

Persaingan investasi, kata Zul AS semakin berat. Tidak saja antar daerah, tapi juga antar negara.

Perlu diketahui, ujar Zul AS, industri baru naikkan investasi penyerapan naker demi peningkatan perekonomian. Dalam berinvestasi, persaingan ketat, terberat Kamboja dan Vietnam.

“Yang utama bagi investasi, selain keamanan dan kenyamanan, juga jalan, air, transportasi dan ketersediaan listrik,” terangnya.

Sementara masalah listrik, Pemko Dumai sudah melakukan MoU dengan PLN, sedangkan air bersih bersih akan terealisasi Juni 2020,” ungkapnya sembari menambahkan dari 12 kabupaten dan kota se Riau, hanya RTRW Dumai, Pelelawan dan Kabupaten Kampar yang sudah selesai.

“RTRW harus dilihat dari berbagai aspek, dengan mengedepankan kepentingan yang lebih besar, tanpa meninggalkan kepentingan masyarakat Dumai,” tambahnya.

Kepentingan nasional di Dumai, kata Zul AS, menyangkut keamanan dan pertahanan, sementara Provinsi menyangkut perekonomian dan kota Dumai terkait investasi.

Baca Juga :  Plt Kadis Pendidikan Bengkalis Hadiri Peluncuran Program PINTAR di Jakarta

“Investasi harus pula disesuaikan dengan tuang wilayah dan ruang kawasan. Namun yang utama adalah keamanan dan kenyamanan,” tandasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai DR Herdi Saliosso SE mengakui bahwa RTRW Dumai sudah sejak lama diperjuangkan.

Namun dengan perjuangan keras dan sungguh-sungguh, akhirnya RTRW Dumai selesai. “Perda RTRW Dumai sudah diperjuangkan sejak lama,” tuturnya.

Dengan telah disyahkannya Perda RTRW Dumai, kata Herdi Salioso, pengembangan industri di Sumatera, dan pengembangan jasa pelabuhan sudah bisa dilakukan.

“RTRW Kota Dumai jadi pegangan bersama untuk pembangunan hingga tahun 2039. Harapan kita Dumai sebagai wilayah kota harus semakin maju,” harapnya.

Hal senada juga diutarakan ketua DPRD Agus Purwanto ST. Politisi Partai Demokrat itu mengakui dia salah satu anggota dewan yang ikut memyusun dan memperjuangkan RTRW Dumai.

“Tapi alhamdulillah, Perda RTRW Dumai akhirnya bisa selesai tanpa menggunakan jasa konsultan,” tegasnya.

Baca Juga :  JAMAN Riau : Pemerintahan Jokowi Membawa Indeks Demokrasi Indonesia Berada pada Level Tertinggi, Lanjutkan

Dandim 0320 Letkol Inf Letkol Inf Irdhan.S.E. M.M mengaku menerima pesan dari Presiden RI Joko Widodo agar dunia usaha dikawal.

“Ketika dikumpulkan, presiden berpesan , tolong dikawal pengusaha- pengusaha yang bisa membangun,” ucap Dandim dan menambahkan Embrio untuk mencapai Dumai berkembang segera terwujud dengan telah disyahkannya RTRW Dumai.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Kawasan Pemukiman Penduduk (PUPR PKPP) melalui Kasi Pertanahan Provinsi Riau menjelaskan, sebelumnya yang menangani RTRW dibawah Bapeda, namun akhirnya ditangani PUPRPKPP.

Sedangkan Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari) Dumai DR Khairul Anwar SH.MH menjelaskan bahwa Perda RTRW sudah sesuai hirarki hukum di Indonesia. Sehingga harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

“Dengan demikian semua harus kerjasama. Kata walikota tadi Dumai tak memiliki SDA, tapi menurut saya Dumai memiliki SDM yang unggul di Riau,” ungkapnya. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *