DPRD Pelalawan Minta PT PSJ Ganti Kebun Sawit Petani yang Dieksekusi

Warga menyaksikan eksekusi.

RiauKepri.com, PEKANBARU– Pemulihan atau eksekusi lahan sawit seluas 3.323 hektare milik petani dan perusahaan PT PSJ di Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau masih berlangsung. Anggota DPRD Pelalawan Abdul Nasib meminta PT PSJ mengganti lahan kebun sawit petani yang ikut dieksekusi. Sebab, lahan PT PSJ lainnya masih luas di Pelalawan.

“Lahan sawit masyarakat itu merupakan tanggung jawab dari PT PSJ. Karena sebagai badan hukum di bidang perkebunan, seharusnya sudah mengetahui areal tersebut merupakan kawasan hutan,” ujar Abdul.

Abdul meminta agar PT PSJ tidak membohongi masyarakat dan harus bertanggung jawab atas nasib masyarakat anggota plasma tersebut. Dia memberi solusi, agar PT PSJ mengganti atau mengembalikan seluruh materi dan immateri yang dialami masyarakat yang tergabung dalam koperasi tersebut.

“Sebab, pemulihan lahan PT PSJ itu sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 terhadap PT Peputra Supra Jaya,” jelas politikus Partai Gerindra itu.

Baca Juga :  Mantap, LBH FH Unilak Beri Bantuan Hukum Masyarakat tak Mampu

Menurutnya, putusan MA yang memvonis PT PSJ telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki usaha perkebunan, harus dihormati semua pihak.

“Pelaksanaan pemulihan oleh Kejari Pelalawan sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan menyerahkan barang bukti berupa perkebunan sawit tanpa izin seluas 3323 Ha kepada negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau,” imbuhnya.

Dia juga menyebutkan, berdasarkan ketentuan undang-undang Perkebunan, setiap perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan. Jika dicermati dalam putusan MA bahwa PT PSJ tidak memiliki Izin usaha perkebunan (IUP) untuk areal 3323 ha baik plasma maupun inti.

Baca Juga :  Wako Dumai Keluarkan SE, Gelper Itupun Tutup

“PT PSJ memiliki IUP No KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tanggal 27 Januari 2011 seluas kurang lebih 1.500 Ha. Namun fakta lapangan menyatakan luas perkebunan sawit PT PSJ kurang lebih 9.324 Ha,” katanya.

Dari 3323 Ha yang dikembalikan kepada negara sesuai putusan MA, masih ada kurang lebih 4.500 Ha lahan PT PSJ yang belum mempunyai izin usaha perkebunan (IUP).

“Dengan demikian masih ada pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum lahan yang dimaksud,” terangnya.

Dalam Permentan No 26/2007 pasal 11 ayat 1 Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun perusahaan.

Dengan catatan kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan tidak diperkenankan dibangun dalam kawasan hutan baik kebun inti maupun kebun plasma.

Baca Juga :  Dokter Gamal Albinsaid Akan Hadir di Pakning, Jadi Narasumber Pelatihan Entrepreneur yang Ditaja Azmi RF

“PT PSJ jangan membodoh-bodohi masyarakat Desa Gondai dengan membuat koperasi-koperasi mengatasnamakan masyarakat tempatan yang diberi kebun plasma dalam kawasan hutan. Itu menjerumuskan masyarakat ke ranah pidana,” tegasnya.

Abdul akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban PT PSJ untuk memberikan kebun plasma sebesar 20 persen dari total luas areal kebun PT PSJ yang berada di luar kawasan hutan kepada masyarakat tempatan.

Karena menurut Abdul, semangat penertiban dan pemulihan kawasan hutan ini sudah sejalan dengan tujuan Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau serta Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Riau.

“Telah ada kesesuaian pendapat antara lembaga legislatif dan eksekutif kebun-kebun ilegal harus ditertibkan dan dipulihkan sebagaimana mestinya. Semua pihak harus menghormati putusan hukum yang berlaku serta tidak ada yang menghalang-halangi proses penertiban dan pemulihan,” pungkas. ***

Loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *