Demo Berlarut-larut, Peran LKS Tripartit Daerah Perlu Ditingkatkan

Ketua Kadin Dumai Zulfan Ismaini bersalaman dengan Ketua KPPU Wil I Medan saat menyampaikan permasalahan dunia usaha Dumai.

RiauKepri.com, DUMAI– Aksi demo masyarakat ke perusahaan masih saja terjadi dan terus berlarut-larut. Tak jelas apakah akan dapat mengubah keadaan atau tidak. Namun yang pasti akan menimbulkan image, “ada yang tak beres”. Sehingga masyarakat protes.

Aksi damai masyarakat yang menamakan dirinya FAP-TEKAL, sebenarnya tak perlu terjadi jika permasalahan di bidang ketenagakerjaan di Dumai terselesaikan dengan baik.

“Biasanya aksi demo muncul karena adanya kebijakan yang tidak dibicarakan dengan baik,” jelas Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Dumai Zulfan Ismaini kepada RiauKepri.com pagi Jumat pagi ini.

Padahal, permasalahan yang dituntut masih dapat diselesaikan dengan baik dan damai, tanpa harus melakukan aksi damai.

Baca Juga :  Gubri: Wisata Halal Kesempatan Industri Kecil Berkembang

Ambil contoh, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.8 tahun 2005 tentang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, kata Zulfan Ismaini, pada pasal 41 jelas tertuang tentang tugas kelembagaan (LKS Tripartit) yakni; memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada bupati/ walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah kabupaten / kota yang bersangkutan.

Nah, sampai disini, dimana LKS Tripartit, sudahkah melaksanakan tugasnya dengan baik terkait pemecahan permasalahan ketenagakerjaan di Dumai?.

“Terkàit demo yang berlarut larut sudah saatnya semua pihak terkaut membahas permasalahan ketenagakerjaan ini di lembaga tersebut, sehingga penyelesaian semakin cepat didapat,” pinta Zulfan Ismainj.

Baca Juga :  Alhamdulillah, 9 Kampung di Siak Terang Benderang

Perlu Ditingkatkan

Tumbuh dan berkembangnya industri di Dumai jelas berdampak terhadap pola hubungan industrial di lingkungan tempat kerja atau industri itu sendiri.

Seiring perkembangan itu pulalah, LKS Tripartit di Dumai sedianya harus memainkan peran dengan baik dan berkelanjutan. Hal itu penting untuk menjaga hubungan industrial tetap harmonis dan berkeadilan.

Sesuai catatan riaukepri.com, pada Pasal 1 angka (1) PP RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripartit, dijelaskan bahwa LKS Tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan.

Anggotanya jelas terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), dan Pemerintah setempat.

Baca Juga :  Panen Padi di Kampung Harapan, dan Kisah Alfedri Semasa Kecil

Melihat lengkapnya keanggotaan dan pentingnya keberadaan lembaga tersebut, maka tugas dan fungsi LKS Tripartit Kota Dumai perlu ditingkatkan.

Penguatan LKS Tripartit di Dumai bisa dilakukan dengan penguatan internal. Sehingga peran dan gerak LKS Tripartit, dapat mewakili unsur-unsur yang diwakilinya.

Artinya masing-masing unsur menyadari bahwa keberadaannya di LKS Tripartit menjadi representasi seluruh pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah di masing-masing tingkatan

Dan keberadaan LKS Tripartit sebagai lembaga strategis dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

“Untuk itu, upaya dan langkah nyata untuk penguatan LKS Tripartit di Dumai sudah saatnya dipikirkan,” ujar seorang pemerhati ketenagakarjaan memberi saran. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *