Sudah Lama Dinantikan, DPRD Karimun Dorong Percepatan Pengembangan Bandara RHA

Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat turut serta meninjau landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah.

RiauKepri.com, KARIMUN — DPRD Kabupaten Karimun mendorong percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Bati, Kecamatan Tebing.

Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran Ketua DPRD Karimun, M Yusuf Sirat dan Ketua Komisi III Ady Hermawan dalam rapat pembahasan pengembangan Bandara RHA yang dipimpin Bupati Karimun Aunur Rafiq di Kantor Bandara RHA, Selasa (5/2).

Rapat ini juga dihadiri Wakil Bupati Anwar Hasyim, Sekda Muhammad Firmansyah, Kepala Bandara RHA, Kepala Dinas Perhubungan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Karimun.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa hari lalu yang secara khusus meninjau kondisi bandara dan pelabuhan Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat berharap kepada pemerintah daerah agar mempersiapkan segala sesuatunya sehingga rencana perpanjangan landasan pacu sebagaimana komitmen Menteri Perhubungan bisa terealiasi dan sudah diresmikan pada 2021.

Baca Juga :  Menyerap Aspirasi dengan Maksimal Memanfaatkan Reses

“Pengembangan landasan pacu bandara sudah lama kita nantikan. Ini tentu sebuah harapan bagi daerah, karena itu tentunya harus kita persiapkan secara matang, termasuk permasalahan lahan yang nantinya digunakan untuk penambahan landasan pacu,” kata Yusuf Sirat.

Yusuf Sirat mengatakan jika perpanjangan landasan pacu Bandara RHA terlaksana, maka akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pengembangan investasi, khususnya di Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Karimun.

“Lalu lintas orang dan barang tentu akan lebih cepat, dan menjadi pilihan utama selain transportasi laut yang dapat meningkatkan volume perdagangan dan pengembangan investasi,” kata dia.

Rapat yang dipimpin Bupati Karimun Aunur Rafiq itu membahas tentang tahapan inventarisasi lahan, baik lahan milik pemerintah maupun lahan masyarakat yang kemungkinan akan diganti rugi dengan ketentuan memiliki legalitas kepemilikan yang jelas.

Rapat ini akan dilanjutkan dengan hasil tahap penyelesaian pembebasan dan izin-izin yang nantinya akan dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan.

Baca Juga :  Sesuaikan Situasi, Anggota DPRD Karimun Ini Usulkan Dana Reses Dialih untuk Bantuan Masyarakat

Selain menghadiri rapat, Yusuf Sirat didampingi Ady Hermawan juga ikut serta meninjau lokasi lahan yang akan dibebaskan untuk perpanjangan runway Bandara RHA.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu (1/2) kemarin. Kunjungan Menhub ini menjadi kado istimewa bagi Pemerintah Kabupaten Karimun, sebab kunjungan ini terkait dengan rencana keberlanjutan pembangunan pelabuhan peti kemas Malarko dan perpanjangan landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah di Sei Bati, Kecamatan Tebing.

Kunjungan Menhub diawali dari Bandara Raja haji Abdullah dilanjutkan ke Pelabuhan Malarko, dan menuju PT Multi Ocean Shipyard serta pelabuhan kargo dan roro Parit Rampak di Sei Raya, Kecamatan Meral.

Dalam pernyataannya kepada Media, Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa perpanjangan landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko akan dilanjutkan dan diharapkan sudah diresmikan pada akhir 2021.

Baca Juga :  Ketua DPRD Karimun Berharap Bantuan Covid-19 Digunakan Tepat Sasaran

Menteri berjanji untuk peresmian Bandara dan Pelabuhan akan diresmikan secara langsung oleh Presiden RI, Jokowidodo.

Landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah direncanakan akan diperpanjang dari 1.200 meter saat ini menjadi 2.000 meter. Dalam hal ini Menteri meminta agar Pemerintah Daerah turut membantu untuk pembebasan lahan seluas 400 meter agar bisa memperluas landasan pacu seluas 2000 meter.

Menteri menegaskan bahwa warga yang menduduki lahan sekitar bandara mohon taat peraturan, jika tidak maka akan terkena sangsi kebijakan hukum yang telah ditetapkan Presiden.

Menurut Menteri, dengan perpanjangan landasan pacu tersebut, maka Bandara Raja Haji Abdullah nantinya sudah bisa didarati pesawat terbang komersial tipe Boeing 737, diperkirakan dana yang akan digelontorkan sekitar Rp100 miliar.

Sedangkan kelanjutan pembangunan pelabuhan Malarko diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp200 miliar. Namun pembiayaannya akan dikerjakan antara pemerintah pusat, daerah bersama Badan Usaha Pelabuhan dan menggandeng pihak swasta.(RK/R)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *